Saturday, April 17, 2021

REDAKSI

REDAKSI

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Unntuk meningkatkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Daerah, maka penguatan terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Harus diperkuat. Dengan demikian, APIP sebagai aparat pemerintah dapat bekerja dengan maksimal sehingga deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse saat ditemui usai mengikuti kegiatan Seminar Strategi Pencegahan Korupsi di Hotel Claro Kendari, Senin (12/4/2021). Seminar tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH.

La Ode Ahmad Monianse menuturkan, seiring dengan tujuan Seminar tersebut, maka Gubernur Sultra menekankan agar APIP di setiap Kabupaten/Kota diperkuat. Pasalnya, sebagai aparat pemerintah yang membantu Kepala Daerah, APIP harus mampu memberikan deteksi dini terhadap upaya tindak pidana korupsi.

“Untuk mencegah tindak pidana korupsi memang kita harus memperkuat sistemnya dulu. Kalau APIP kita ini kuat maka mereka bisa bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga tindak pidana korupsi dapat kita deteksi secara dini. Dengan demikian, kepala Daerah bisa mengambil langka pencegahan yang benar-benar akurat dengan berdasarkan laporan APIP ini”, tuturnya.

Seiring dengan keinginan kita untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di masing-masing Daerah, maka kita harus memperkuat APIP Kita. mengapa APIP ini harus diperkuat, karena kondisi nyata hari ini ada delapan indikator tentang lemahnya APIP.

Wakil Wali Kota juga menjelaskan, ada delapan indikator lemahnya APIP, yaitu kurangnya jumlah APIP masing-masing Daerah, kurangnya kompetensi APIP, kurangnya pelatihan APIP, kurangnya anggaran APIP, Rekomendasi APIP tidak ditindaklanjuti, adanya intervensi politis kepada APIP, APIP kurang independen, dan pembinaan APIP tidak berjalan dengan optimal.

“Delapan hal ini menjadi sorotan KPK, karena tindak pidana korupsi di Daerah dinilai masih belum terkendali dengan baik. Rupanya APIP kita masih memiliki delapan titik kelemahan tersebut, inilah yang harus kita benahi bersama. Karena harapan kita adalah APIP benar-benar bisa menjadi alat untuk deteksi dini atas terjadinya tindak pidana korupsi”, ujarnya.

Untuk itu La Ode Ahmad Monianse berharap agar BPKP dapat memberikan penguatan untuk mengisi kekosongan atau kelemahan dari APIP di masing-masing Daerah tersebut, khususnya di Kota Baubau. Sehingga dengan APIP yang kuat, menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi akan semakin nyata.

La Ode Ahmad Monianse juga mengungkapkan, kegiatan Seminar tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seminar tersebut dihadiri oleh para Kepala Daerah dan Inspektur dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara.

“Bapak gubernur melalui sambutannya menegaskan bahwa dengan adanya seminar dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara ini, semangat kita dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Tenggara akan semakin mantap. Satu hal yang penting adalah penguatan sistim pengendalian secara masif dan berkesinambungan”, imbuhnya.

Lebih lanjut La Ode Ahmad Minianse mengatakan, implementasi dari nota kesepahaman antara BPKP Provinsi dengan Pemerintah Provinsi Sultra tersebut memuat tiga hal utama yaitu Supervisi dan Pengawasan, Peningkatan kapabilitas APIP, dan Pengawalan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk itu, atas kesepakatan yang dibangun, Gubernur berharap agar tiga hal tersebut dapat tercapai.

“Satu hal yang diapresiasi oleh KPK adalah hadirnya Gubernur dan para Bupati/Wali Kota atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota. Sehingga menandakan keseriusan baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dalam memperkuat APIP sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Daerahnya masing-masing”, pungkasnya.

 

Editor : Mulyadi


UNAAHA, Butonrayanews.co.id - Rutan Kelas IIB Unaaha memfasilitasi 19 warga binaannya yang tetap ingin melanjutkan pendidikan untuk mengikuti ujian kesetaraan Paket C meski sedang tersandung masalah hukum.
 
 
Kepala Rutan Unaaha, Herianto melalui Humas Rutan Kelas IIB Unaaha, Tri Hadi Putra mengatakan 19 warga binaan tersebut merupakan pelajar tidak lulus pada bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
 
 
Tri mengungkapkan keikutsertaan warga binaan dalam mengenyam pendidikan di dalam rutan pajak pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
 
 
"Ujian Kesetaraan Paket C Rutan Unaaha berjalan dengan baik berkat kerja sama antara Rutan Unaaha dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rutan Unaaha dengan Program Kejar Paket C bagi yang tidak lulus SMA," jelas Tri, Rabu (07/04/2021).
 
 
Tri mengungkapkan ujian kesetaraan Paket C tersebut di diawasi langsung oleh Herianto selaku Kepala Rutan Kelas IIB Unaaha bersama dengan tim pengawas dari Dinas Pendidikan Konawe.
 
 
Untuk ujiannya sendiri lanjut Tri, ada tujuh mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Geografi, Matematika, Sosiologi, Bahasa Inggris, Ekonomi dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).
 
 
"Semoga mereka yang putus sekolah minimal bisa melanjutkan belajar dan mendapatkan ijazah yang dapat dipergunakan nanti setelah bebas," pungkas Herianto.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap
 
 
 
 

JAKARTA - Setelah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sultra menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Rabu (7/4/2021) di Kantor PWI Pusat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Drs Asrun Lio, MHum PhD mewakili gubernur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Ridwan Badallah, SPd, MM, Ketua PWI Sultra Sarjono dan Sekretaris PWI Sultra Mahdar Tayyong. Mereka diterima Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkfili Gani Ottoh.

Pada kesempatan tersebut, Asrun menyampaikan bahwa Sultra tetap siap menjadi tuan rumah HPN, 9 Februari 2022 yang dipusatkan di Kendari. Untuk itu, Asrun berharap agar pengurus PWI Pusat membuat Surat Keputusan (SK) yang baru tentang penunjukan atau penetapan Sultra sebagai tuan rumah HPN tahun depan.

“SK tersebut sebagai payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2021 karena tahapan dan persiapan HPN sudah dilakukan tahun ini mengingat HPN 2022 dilaksanakan pada awal tahun,” jelas Asrun.

Menanggapi hal itu, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi menyatakan, pihaknya siap mengeluarkan SK HPN 2022 kepada Sultra. SK tersebut sebagai pembaharuan SK sebelumnya yang diterima Gubernur Sultra Ali Mazi SH di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan menetapkan Sultra sebagai tuan rumah HPN 2021. Akibat pandemi Covid-19, HPN 2021 dipindahkan ke Jakarta dan diikuti secara virtual oleh pengurus PWI dan wartawan se-Indonesia.

“Kami segera melakukan rapat pengurus untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai persiapan pelaksanaan HPN di Sultra,” kata Mirza. “Setelah pertemuan ini, kami akan secara intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan pengurus PWI Sultra supaya persiapan benar-benar maksimal sehingga dapat berjalan lancar dan sukses,” harap mantan Ketua PWI Jawa Barat ini.

Pada pertemuan tersebut juga mengemuka, PWI dan Pemprov Sultra mengharapkan Presiden RI Joko Widodo hadir pada puncak HPN, 9 Februari 2022. Kehadiran presiden sekaligus akan meresmikan sejumlah proyek pembangunan besar yang saat ini sedang berjalan seperti Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, perpustakaan bertaraf internasional, Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, dan lain-lain. (*)

 

Editor : Mulyadi


BAUBAU,BUTONRAYANEWS.CO.ID - Memasuki bulan suci ramadhan tahun 2021  ditengah Pandemik Covid 19 yang saat ini Kementrian Agama mengeluarkan surat Edaran terkait panduan pelaksanaan ibadah.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau menjelaskan, mengenai panduan ibadah Ramadan dan idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah, sebagai acuan bagi instansi pemerintah pengurus/pengelola rumah ibadah dan masyarakat luas. Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Republik Indonesia, No. 03 tertanggal 5 April 2021. SE dikeluarkan Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan menangani urusan keagamaan, berlaku secara luas termasuk di Wilayah Kota Baubau dan sekitarnya.

Menurut, H. Rahman Ngkaali, maksud dan tujuan SE Menag ini, untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan sekaligus untuk mencegah mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari resiko covid 19.

"Ruang lingkupnya meliputi berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan dalam bulan Ramadan dan dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang.

Hal itu lanjut, Ka KanKemenag Kota Baubau, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran corona virus desease (covid- 19) serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriyah/2021 Masehi, dibutuhkan panduan ibadah Ramadhan yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan.

"Penjelasan SE Menag ini, Berdasar pada Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020, SE yang dikeluarkan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hal terkait.

Untuk memperjelas ketentuannya, berikut 11 Poin salinan ketentuan yang bersumber dari Surat Edaran Menteri Agama RI, Nomor: SE.03 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021 M :
1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
4. Pengurus Masjid/ mushola dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
a. Shalat fardhu 5 waktu, salat tarawih dan witir, tadarus Al- Qur'an dan Iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid atau mushola dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah dan setiap jamaah membawa sejarah atau mukena masing-masing;
b. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadhan dan kuliah subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (Lima belas) menit;
c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid atau mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audience paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pengurus dan pengelola Masjid/ Mushola sebagaimana angka 4 wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah seperti melakukan disinfectant secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk Masjid/ Mushola, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sejarah atau mukena masing-masing.
6. Peringatan Nuzulul Quran yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat atau lapangan;
7. Vaksinasi covid-19 dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi Covid-19 saat berpuasa dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
8. kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat infaq dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.

9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadhan segenap umat Islam dan para Mubaligh/ Penceramah agama agar menjaga ukhuwwah islamiyah ukhuwwah wathaniyah dan ukhuwwah Basyariah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiah yang dapat mengganggu persatuan umat.
10. Para Mubaligh/Penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, kemaslahatan umat dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Qur'an dan as-sunnah;
11. Shalat Idul Fitri 1 syawal 1442 H hijriyah/2021 Masehi dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat kecuali jika perkembangan covid 19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penanganan covid -19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing.

 

Editor : Mulyadi


BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah, La India dan Samirun mendapat perlakuan tidak wajar dari pegawai dinas kesehatan Buteng ketika hendak menjalani vaksinasi Covid tahap II.

 

“Saya kan datang bersama Samirun untuk vaksinasi covid tahap II. Jadwalnya tanggal 5 April 2020. Tapi setelah saya perlihatkan kartu vaksinasi pegawainya bilang besok saja dan langsung meninggalkan saya begitu saja. Ini kan kurang ajar namanya. Lagi pula di kartu itu bukan saya yang tulis, tapi mereka sendiri. Ini yang buat aturan mereka, yang langgar juga mereka,” jelas La India di DPRD Buteng, Senin (05/04/2021).

 

Atas perlakuan tersebut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini turut menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh pegawai dinas kesehatan Buton Tengah yang dianggap tidak maksimal dalam memberikan pelayanan publik.

 

 “Alasannya mereka ini dalam sekali vaksin minimal 10 orang. Tapi yang kita sayangkan juga ini adalah tidak ada penyampaian sebelumnya dari dinas terkait. Sedangkan kita saja yang (anggota) DPR sudah diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan masyarakat umum,” cetus La India.

 

Ia berharap kejadian yang dialaminya tidak terulang kembali apalagi terjadi kepada masyarakat Buteng. Kepada dinas kesehatan Buton Tengah La India juga berpesan untuk selalu memberi pelayanan maksimal untuk masyarakat tanpa kecuali.

 

Ditemui di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Buton Tengah, Kasman menyebut apa yang dialami La India dan Samirun hanya miss komunikasi atau kurang penjelasan dari pegawainya yang sedang bertugas.

 

“Jadi sekarang vaksin itu multidosis. Satu Vial (botol) bisa maksimal 11 atau 10 dosis. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita buka botolnya dan yang datang ini tinggal dua orang, berarti ada delapan atau sembilan dosis yang rusak karena barang ini tidak bisa disimpan lama, apalagi sampai besok,” kata Kasman.

 

Kasman membeberkan ketika satu botol vaksin dibuka, maka 10 atau maksimal 11 vaksin harus dipakai saat itu juga. Sebab jika dibiarkan sambung Kasman maka terjadi kerusakan pada vaksin tersebut.

 

Ketika disinggung mengenai kurangnya sosialisasi mengenai adanya multidosis vaksin covid tahap II ini, Kasman bilang pihaknya masih mengacu pada pemberian vaksin tahap pertama.

 

“Vaksinasi pertama itu kan dosis tunggal. Mau datang satu orang atau dua orang bisa langsung di vaksin saat itu juga. Dan multidosis vaksinasi covid tahap II ini berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian bapak anggota DPR juga tadi datangnya sudah diatas jam 1, sementara pelaporan ke pusat itu jam 2 sudah harus masuk,” urai Kasman.

 

Penulis : Muhammad Al Rajap


BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah, Saal Musrimin Haadi mendukung pembangunan dermaga Verry Tolandona yang menghubungkan Buton Tengah dan Kota Baubau.

 

Politisi PDIP ini menyebut dengan adanya pembangunan dermaga verry tersebut nantinya bakal membantu perekonomian masyarakat Buton Tengah secara umum terkhusus masyarakat Tolandona dan sekitarnya.

 

“Pembangunan Dermaga Verry Tolandona ini memang dari dulu kami perjuangkan sejak kami jadi mahasiswa. Bahkan sampai kami duduk di bangku DPR pun tetap kami kawal dan kami perjuangkan. Dan alhamdulilah perjuangan kami yang panjang itu bisa segera dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ucap Saal via sambungan teleponnya, Jumat (02/04/2021).

 

Saal menambahkan hadirnya Dermaga Verry Tolandona telah lama diidamkan oleh masyarakat setempat. Olehnya itu dirinya pun mengaku siap untuk mengawal pembangunan dermaga demi kelancaran dan keberhasilan proyek tersebut.

 

“Mewakili seluruh masyarakat Tolandona, Sangia Wambulu kami memberi apresiasi kepada bupati Buteng atas terealisasinya pembangunan Dermaga Verry Tolandona yang melalui Dinas Perhubungan Buton Tengah,” ujar Saal.

 

Masih kata Saal, adanya Dermaga Verry Tolandona nantinya juga akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD Buton Tengah. Untuk diketahui, pembangunan Dermaga Verry Tolandona bakal menelan anggaran Rp.15 miliar yang bersumber dari APBN.

 

Penulis: Muhammad Al Rajap


 

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Jumat 2April 2021 bertepatan dengan hari Wafatnya Isa Almasi dan hari paska kedepan bagi umat kristen, jajaran Polres Baubau melakukan sterilisasi tempat ibadah khususnya gereja diwilayah Polres Baubau.

Kapokres Baubau, AKBP Rio Tangkari SIk dalam relesnya mengungkapkan  bahwa Polres Baubau telah melaksanakan kegiatan Sterilisasi sebelum pelaksanaan ibadah Umat Kristiani dalam rangka memperingati hari Wafat Isa AlMasih tahun 2021.Kegiatan ini didalam rangka memberikan rasa aman kepada seluruh warga Kota Baubau khususnya bagi umat kristen didalam menjalankan ibadahnya dalam rasa aman dan nyaman.

Kegiatan tersebut di Pimpin oleh Kabag Ops Polres Bau Bau AKP BAGIO, S.H dan Kasat Sabhara Polres Bau Bau IPTU RADEN MULIADIN, SH berikur alurnya :

1. Pada jam 06.40 Wita dilaksanakan apel pengecekan anggota yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Bau Bau
IPTU RADEN MULIADIN, SH yang diikuti oleh Kasi Propam Polres Bau Bau IPDA HARDI bersama 2 anggota dan 10 orang anggota yang masuk dalam sprin Sterilisasi tempat Ibadah.

2. Pada jam 07.10 Wita melaksanakan kegiatan Sterilisasi di Gereja Katolik Paroki Santo Paulus selama kegiatan Sterilisasi tidak ditemukan benda berbahaya situasi aman dan terkendali untuk giat ibadah akan dilaksanakan jam 07.30 Wita.

3. Jam 07.30 Wita melaksanakan kegiatan Sterilisasi di Gereja GPIB Immanuel Baubau selama kegiatan Sterilisasi tidak ditemukan benda berbahaya situasi aman dan terkendali untuk giat ibadah akan dilaksanakan jam 09.00 Wita dan jam 18.00 Wita

4. Jam 07.50 Wita melaksanakan kegiatan Sterilisasi di Gereja Gepsultra Lelemangura selama kegiatan Sterilisasi tidak ditemukan benda berbahaya situasi aman dan terkendali untuk giat ibadah akan dilaksanakan jam 09.00 Wita dan jam 17.00 Wita Kegiatan Sterilisasi berakhir jam 08.30 Wita situasi dalam keadaan aman dan terkendali dan akan dilanjutkan pada jam 14.00 Wita dengan sasaran Gereja yang ada di Wilayah Polsek Bungi.

Bahwa kegiatan Sterilisasi yang dilaksanakan oleh pihak Polres Bau Bau sebagai bentuk wujud dalam mendukung program kerja 100 hari Kapolri serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi kaum umat kristiani dalam melaksanakan ibdah dalam rangka memperingati hari Wafat Isa Al-Masih tahun 2021.(ist)


 

BAUBAU,BUTONRAYANEWS.CO.ID - Pasca beberapa aksi teror yang terjadi di Kota Makassar dan di Markas Mabes Polri, jajaran Polres Baubau mengambil langkah dengan menggelar rapat koordinasi dengan beberapa organisasi dan tokoh agama lintas agama.

Kegiatan jni digelar pada hari Kamis 1 April 2021 jam 09.30 wita bertempat di Aula Rupatama Aryaguna, dihadiri langsung Kapolres Baubau dan dihadiri para Pendeta,Pastor,Tokoh Umat Hindu,Budha,FKUB.

Kapolres Baubau, AKBP Rio Tangkari SIK mengungkapkan dalam relesnya kegiatan yang digelar Polres Baubau untuk keamanan Wilayah hukum Polres Baubau dalam rangka pencegahan penangkalan, dan pemberantasan paham intoleran, radikalisme dan terorisme di wilayah hukum Polres Baubau.

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut sbb :
1. Kapolres Baubau AKBP RIO TANGKARI, S.H., S.I.K
2. Wakapolres Baubau KOMPOL ARNALDO VON BULOW,S.I.K
3. Kabag Ops Polres Bau Bau AKP BAGIO, S.H
4. Kasat Intelkam Polres Bau Bau IPTU PRADIFTA DHANAN JAYA.P, S.I.K
5. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Baubau Drs.H.RUSDIN,T
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH.ABDUL RASYID,S
7. Ketua Nahdatul Ulama Kota Baubau (NU) Drs. H. ARIF TASILAH
8. Ketua Muhammadiyah BASRI
9. Ketua Badan Musyawarah Gereja (BAMAG) Pdt.Ronald Marbun
10. Gereja Khatolik An.NIEHOLAKS PEGAN
11. Ketua BPMJ Gep Sultra Lelemangura Pdt TIRZA MADONA
12. Ketua PHDI adat karing-karing I MADE SUMADI
13. Yayasan Tionghoa ANDRY TENGGONO

Dari hasil pertemuan yang digelar ini ada beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Bahwa semua tokoh agama, NU, MUI, FKUB, Bamag, dan para pengurus Gereja se Kota Baubau Mengutuk keras atas kejadian bom bunuh diri di gereje Katedral Makassar.

2. Bahwa semua ajaran agama tidak membenarkan terhadap adanya paham Radikalisme, Intoleran dan ajaran terorisme karena sangat bertentangan dengan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara.

3. Bahwa Polres Baubau siap mengamankan pelaksanaan hari paska oleh umat nasrani di gereja2 dalam Kota Bau Bau

4. Polres Bau Bau meminta kepada masyarakat agar tidak terprokasi dengan isu-isu yang tidak bertangggung jawab pasca terjadinya Bom Bunuh Diri di Kota Makassar.

5. Dalam setiap perayaan Ibadah tiap-tiap agama, pengamanan akan melibatkan personil-personil dari Lintas Agama.

Kegiatan berakhir pada jam 11.15 Wita , situasi dalam keadaan aman terkendali.(ist)

Editor : Mulyadi


BAUBAU,BUTONRAYANEWS.CO.ID - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka KanKemenag) Kota Baubau, H. Rahman Ngkaali sambangi Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka BPN) Kota Baubau, Asmanto Mesman. Kedatangan Ka KanKemenag Kota Baubau disambut hangat oleh Kepala BPN Baubau di ruang kerjanya, Rabu, (31/03/2021).

Urusan kami di Kantor BPN Baubau untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah (balik nama) dari Pemda ke Kementerian Agama Kota Baubau sebagaimana dokumen lokasi tanah hibah yang baru-baru ini diserahkan oleh Walikota Baubau, lanjut pria yang di ketahui sebagai ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Baubau.

Lebih lanjut, Ka KanKemenag Kota Baubau, menjelaskan kedatangannya di Kantor BPN Kota Baubau bermaksud untuk percepatan sertifikasi tanah hibah (balik nama) sebagaimana Dokumen hibah barang milik daerah berupa tanah yang tercatat pada kecamatan Lea-lea, Kecaman Murhum dan Kecamatan Bungi kepada Kementerian Agama Kota Baubau untuk lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di tiga wilayah dimaksud.

Kami mengkoordinasikan percepatan sertifikat tanah atas nama Kemenag Kota Baubau untuk selanjutnya akan dimohonkan anggaran pembangunan 3 unit Balai Nikah dan Manasik Haji masing- masing, di KUA Kec. Murhum, KUA Kec. Bungi dan KUA Kec. Lea-lea, Kota Baubau, katanya.

Intinya, percepatan pengurusan proses sertifikat untuk pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji pada KUA Kec; Murhum, Bungi dan Lea-lea, terang, Rahman Ngkaali.

Sebelumnya, bertempat di rumah jabatan Walikota Baubau, Selasa/Malam (16/3) ketiga Dokumen aset hibah tanah diserahkan Walikota Baubau, Dr. H. AS. Tamrin, MH, pada Kementerian Agama Kota Baubau dan diterima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Fesal Musaad, S.Pd., M.Pd.(ist)

Editor : Mulyadi


KENDARI, Butonrayanews.co.id - Peristiwa meninggalnya salah satu pegawai Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kota Baubau, Israwati (30), masih menjadi misteri. Hingga saat ini penyebab meninggalnya belum terungkap secara pasti.

 

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menangani kasus ini pun belum juga menyimpulkan penyebab kematian ibu dua anak itu.

 

Akibatnya, pihak keluarga korban mendesak polisi untuk segera melakukan autopsi terhadap jenazah Israwati yang meninggalnya dianggap janggal atau tidak wajar.

 

Kuasa hukum keluarga korban, Anselmus AR. Masiku menilai Polda Sultra bekerja lamban dalam menangani kasus kematian Israwati yang dianggap keluarga banyak kejanggalan.

 

"Korban meninggal pada 8 Oktober 2020, keluarga mengadukan laporan di Polda Sultra tanggal 12 November 2020 dengan dugaan tindak pidana pembunuhan. Hampir berjalan lima bulan kasus ini belum ada hasil," kata Ansel saat dihadapan awak media, Rabu, (31/03/2021).

 

Ansel bilang, keluarga sudah mengajukan permintaan autopsi sejak 28 Desember 2020 lalu untuk mengetahui penyebab kematian Israwati. Sebab berdasarkan resume medis, Israwati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Baubau, sebelum meninggal pasien Israwati mengalami perdarahan subdural, perdarahan intraventrikel, dan perdarahan subarachnoid.

 

Dikutip dari laman halodoc.com, perdarahan subdural atau hematoma subdural biasanya terjadi karena cedera kepala, baik dari kontak fisik olahraga, kecelakaan bermotor maupun terjatuh, terjadi hantaman atau benturan yang cukup kuat mengenai kepala, dan dapat membuat otak bergetar dan terbentur dinding tengkorak, sehingga terjadi perdarahan dalam.

 

Sementara perdarahan intraventrikel bisa terjadi akibat trauma fisik, sedangkan perdarahan subarachnoid disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak karena aneurisma, gangguan pembekuan darah atau cedera kepala berat.

 

Selain itu juga, kata Ansel saat jenazah dimandikan, keluarga melihat sejumlah keganjilan pada tubuh Israwati. Dimana belakang telinga kanan dan bahu bagian kiri serta bagian lainnya mengalami lebam.

 

Sehingga keluarga mencurigai sebelum dilarikan ke rumah sakit, Israwati diduga terlebih dahulu mendapat tindak kekerasan fisik.

 

"Nah dugaan itu butuh kepastian, apakah itu dugaan kekerasan atau ada penyebab lain. Dan untuk mengungkap kematian itu, kita tidak bisa hanya mengamati dari luar. Itu yang harus dilakukan adalah autopsi," jelasnya.

 

Ansel juga mempertanyakan mengapa pihak Polda Sultra belum mengambulkan permintaan autopsi dari keluarga terhadap jenazah Israwati. Padahal dengan dilakukannya autopsi dapat mengetahui dan menentukan apakah Israwati meninggal wajar atau tidak wajar.

 

"Jadi penyidik Polda tidak melakukan autopsi atau berlama-lama dengan autopsi ini maka menjadi pertanyaan bagi kita selaku kuasa hukum, itu ada apa sebenarnya. Supaya tidak menjadi tanda tanya silahkan Polda Sultra melakukan autopsi, karena keluarga juga sudah mengiyakan," pungkasnya.

 

Israwati menghembuskan napas terakhir di RS Siloam Baubau pada 8 Oktober 2020 lalu. Nyawanya tak tertolong setelah sepekan dirawat di ruang ICU. Jenazahnya kemudian dibawa ke rumah duka di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

 

Namun, saat jenazah dimandikan, keluarga melihat sejumlah keganjilan pada tubuh almarhumah. Pada belakang telinga kanan dan bahu bagian kiri serta bagian lainnya mengalami lebam.

 

Atas kejanggalan-kejanggalan itu, kakak Israwati, Yawaluddin membuat laporan ke Polda Sultra atas dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan kematian pada 12 November 2020 lalu. Dalam laporannya, Yawaluddin juga melampirkan foto-foto dugaan kekerasan fisik almarhumah Israwati.

 

Laporan itu ditindaklanjuti oleh Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) pada 23 November 2020. Kemudian dalam prosesnya, Yawaluddin sudah dua kali diminta oleh penyidik untuk membuat surat permohonan autopsi untuk membongkar kuburan Israwati.

 

Sementara itu, Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sultra Kompol Dolfi Kumaseh mengatakan, penyidik  sudah dua kali melakukan gelar perkara atas dugaan kasus pembunuhan itu.

 

Dari hasil gelar perkara kedua penyelidikan dihentikan. Sehingga pihaknya sementara melengkapi berkas penghentian penyelidikan tersebut. Dengan dasar almarhum meninggal secara wajar.

 

"Dan itu berdasarkan keterangan dari dokter ahli yang memeriksa almarhumah pada saat di bawa di rumah sakit," kata Dolfi saar dikonfirmasi, Senin, 29 Maret 2021.

 

Saat ditanya terkait permintaan keluarga korban agar Polda Sultra melakukan autopsi terhadap jenazah Israwati, Dolfi menyampaikan agar keluarga datang lansung ke Ditreskrimum.

 

Penulis: Muhammad Al Rajap


Page 1 of 153

iklan tahun baru

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0822 9168 7184 

Visitors Counter

4351421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
561
5710
34095
4275866
91416
159635
4351421