Friday, August 14, 2020

Sekda

REDAKSI

REDAKSI

KENDARI, ButonRayaNews.co.id - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara.
 
 
Raihan opini WTP ini merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut dengan nilai tertinggi sejak 2017 lalu. Menariknya, pencapaian opini WTP pecahan dari Kabupaten Buton ini berkat kepemimpinan bupati definitif pertamanya, yakni Samahuddin.
 
 
Tak sampai disitu, daerah yang mekar sejak 2014 lalu ini mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton Tengah mendapatkan nilai kepatutan tertinggi dengan poin 95,15 persen.
 
 
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Buton Tengah tahun anggaran 2019 ini, juga bersamaan dengan penyerahan LHP Kabupaten Bombana, Buton, Kolaka dan Muna Barat. Ke empat daerah ini juga meraih opini WTP dari BPK Perwakilan Sultra.
 
 
Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Ali Asyhar mengatakan pihaknya masih memberikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian tiap daerah yang baru menerima opini WTP guna mewujudkan kesempurnaan dalam hal mengelolah aset dan keuangan daerah.
 
 
Adapun catatan dari BPK Perwakilan Sultra salah satunya adalah pengelolaan kas yang belum tertib. Permasalahan yang ditemukan dalam kakus ini diantaranya penggunaan rekening yang belum ditetapkan melalui SK bupati dan penggunaan langsung atas retribusi.
 
 
Sementara itu, Bupati Buton Tengah, Samahuddin mengaku bersyukur dan berterimakasih atas capaian yang telah diterimanya. Kata dia, capaian tersebut juga berkat hasil kerja keras dan kerjasama dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buton Tengah.
 
 
"Alhamdulillah. Kita bisa mempertahankan opini WTP dari BPK (Perwakilan Sultra). Ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut sejak 2017 lalu," tutur Samahuddin di gedung BPK Perwakilan Sultra, Senin (22/07/2020).
 
 
Saat ditanya langkah yang dilakukan dalam mempertahankan nilai tertinggi yang diperoleh Kabupaten Buton Tengah, Samahuddin mengaku pihaknya selalu mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh pihak BPK Perwakilan Sultra.
 
 
Untuk diketahui, Kabupaten Buton Tengah menerima opini WTP pertama kalinya dari BPK Perwakilan Sultra pada 2017 lalu dengan nilai kepatutan 86,12 persen.
 
 
Kemudian di tahun selanjutnya, 2018 Buton Tengah kembali menerima opini WTP dengan nilai kepatutan 88,16 persen. Capaian ini adalah yang tertinggi dibanding dengan daerah lainnya di Sulawesi Tenggara.
 
 
Capaian itu kembali ditorehkan kabupaten pimpinan Samahuddin ini di tahun 2019 dengan mengungguli 17 kabupaten/kota se-Sultra dengan nilai kepatutan 95,15 persen.
 
 
"Kita berharap apa yang kita peroleh hari ini berupa opini WTP dari BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara terus kita pertahankan. Dan semoga kedepan kabupaten Buton Tengah bisa lebih baik lagi," tutup Samahuddin.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap
 
 
 

 
BUTON UTARA, ButonRayaNews.co.id - Pemerintah Daerah(Pemda) Kabupaten Buton Utara(Butur) akan mambangun 50 unit rumah khusus terdampak pembangunan di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Wakorumba Utara
 
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Harmin, mejelaskan ada dua hal disini yang harus digaris bawahi yaitu di Buton Utara base linenya itu Rumah Khusus dan rumah susun. "Rumah khusus ini merupakan rumah bagi masyarakat yang terdampak pembangunan, kalau rumah susun itu nanti diperiode berikutnya" jelas Armin saat ditemui awak media di Hotel Saraea, Senin,(22/06/2020)
 
Lanjut Dia, kementrian Dirjen penyediaan perumahan tidak akan menerima kalau tidak ada sertifikat. "Dalam tim TKPRD, kami juga telah memasukan data bahwa disana sudah ada pembebasan lahan yaitu tanah hibah dari masyarakat ke desa, desa ke pemerintah daerah" katanya
 
Untuk realisasi, masih kata Armin, 50 unit rumah khusus tersebut, pihaknya belum bisa pastikan karna pandemi covid-19 . "Belum bisa dipastikan kapan, tapi insyallah Akan terealisasi tahun 2021" ungkapnya
 
Ia menambahkan Seluruh administrasi telah ditanda tangani oleh Bupati terdahulu. "Sebelumnya memang sudah ditanda tangani Bupati, jadi sekarang dari kementrian tinggal meminta UPUPKL dan perizinan lainnya" tutup Armin
 
 
Penulis : Deni
Editor : Mulyadi

KENDARI, ButonRayaNews.co.id - Masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membawa angin segar tersendiri bagi masyarakat yang membuka usaha disekitar kawasan mega industri di Morosi.
 
 
500 TKA ini nantinya akan bekerja sebagai teknisi ahli di perusahaan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
 
 
Salah satu warga yang membuka usaha kuliner di sekitar perusahaan industri tersebut, Budiono (58) mengatakan jika teknisi ahli dari TKA tidak didatangkan dari Tiongkok, maka pembuatan smelter dan pembangunan sarana penunjang lainnya di area industri menjadi terhambat.
 
 
"Tenaga kerja kita kan belum bisa pasang-pasang begitu dan yang datang ini cuman teknisinya. Setelah dipasang mereka langsung pulang, jadi kalau teknisi tidak datang yah tidak akan terpasang, kalau tidak didatangkan TKA nda akan jadi ini smelter dan karyawannya tidak akan tambah," tutur Budiono, Senin (22/06/2020).
 
 
Budiono mengaku sebelum berganti profesi sebagai pedagang kuliner, dirinya bekerja sebagai petani dengan pendapatan Rp 5 juta per 3 bulan. Namun sejak industri smelter tersebut beroperasi, ia memutuskan untuk berwirausaha dengan membuka warung makan dengan omset rata-rata Rp 5 juta perharinya.
 
 
Senada dengan itu, Ruli selaku Koordinator Smelter PT VDNI mengaku masuknya 500 TKA Tiongkok juga berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan warga lokal. Sebab sambung Ruli anak muda lokal Sultra yang baru saja menamatkan pendidikan yang masih nganggur dan lulus sekolah dapat langsung diserap untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
 
 
Sementara itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa juga secara terang-terangan menerima kedatangan 500 TKA Tiongkok. Menurutnya, PT VDNI dan PT OSS harus tetap beroperasi. Sebab, keberadaan perusahaan itu memberikan sumbangsi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Konawe.
 
 
"Industri harus jalan, kondisi keuangan kita sedang sulit sekarang," ungkap Kerry saat ditemui di kediamannya beberapa waktu lalu.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

KENDARI, ButonRayaNews.co.id - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tenggara, Saemu Alwi mengatakan keberadaan PT Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI) yang membangun pemurnian nickel atau smelter di Kecamatan Morosi telah menyerap belasan ribu tenaga kerja lokal Sultra.

 

Tak hanya itu kata Saemu Alwi, keberadaan PT VDNI dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di kawasan industri di Kabupaten Konawe tersebut juga turut menciptakan transfer teknologi dari Tenaga Kerja Asing atau TKA kepada para pekerja lokal Sultra.

 

Transfer teknologi tersebut lanjut Saemu sangat berdampak positif terhadap kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia lokal yang bekerja di perusahaan tersebut.

 

Saemu Alwi menggambarkan di kawasan industri PT VDNI ada TKA ahli teknologi yang bekerja dimana setiap TKA ahli teknologi ini didampingi oleh tenaga kerja Indonesia.Sehingga pada saatnya nanti pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilimpahkan pada pekerja Indonesia.

 

"Tidak hanya itu, PT VDNI juga melanjutkan studi para pekerja lokal kita ke negri Cina untuk jenis jabatan pekerjaan tertentu. Sebelum ada industri ini kan tidak ada serapan pekerja sampai 11 ribu. Dan kalau kita bicara tentang serapan yang ada sekarang pasti besar lah manfaatnya," turur Alwi belum lama ini.

 

Menurut Alwi, perusahaan telah memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku. Pihaknya sudah menerima surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja per tanggal 7 April 2020. Surat tersebut menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk bekerja di Konawe.

 

"Intinya adalah menyampaikan ke pemerintah daerah Sulawesi Tenggara bahwa Kementerian Ketenagakerjaan itu telah mengeluarkan RPTKA untuk kedatangan kurang lebih 500 TKA itu. Dengan rincian itu 200 itu untuk VDNI dan 300 untuk OSS. Itu surat kami sudah terima," jelasnya.

 

Untuk diketahui, kawasan industri Morosi yang berada di Kabupaten Konawe ini saat ini masih dalam tahap pembangunan, sehingga peluang adanya lapangan kerja baru yang dapat menampung hingga puluhan ribu tenaga kerja lokal sangat terbuka.

 

Untuk saat ini saja kata Gubernur Ali Mazi, tercatat sebanyak 11.227 orang tenaga kerja lokal yang telah bekerja di kawasan industri itu. Dari jumlah tersebut, 92 persen merupakan tenaga kerja asal Sulawesi Tenggara, dan 8 persen dari luar Sultra atau TKA.

 

Penulis: Muhammad Al Rajap




KENDARI, ButonRayaNews.co.id - Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) menggagas kegiatan open donasi Aksi Cegah Corona (ACC).
 
 
Pertemuan dua lembaga tersebut berlangsung di salah satu warkop ternama Kota Kendari, Selasa (12/05/2020). Berdasarkan rilis yang diterima media ini, barang maupun dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membantu pencegahan penyebaran Covid-19.
 
 
Sementara sasaran bantuan dari agenda tersebut akan diperuntukan kepada mahasiswa yang tinggal di kos-kosan yang orang tuanya berada diluar daerah Kota Kendari. Para mahasiswa yang dimaksud adalah mereka yang tidak mudik karena mematuhi himbauan pemerintah.
 
Penulis: Muhammad Al Rajap
 

KENDARI, ButonRayaNews.co.id - Untuk meringankan beban mahasiswa yang tidak mudik karena mematuhi himbauan pemerintah akibat pandemi Covid-19, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo membagi-bagikan sebanyak 365 paket sembako.
 
 
Ratusan paket sembako yang terdiri dari beras, telur, minyak goreng dan 1 dos indomie itu diberikan kepada mahasiswa yang tidak mudik saat perayaan hari besar umat muslim, yakni hari Raya Idul Fitri 1441 H.
 
 
Dari rilis yang diterima media ini, proses penyaluran bantuan dilakukan di sekretariat BEM UHO, gedung workshop dengan tetap memperhatikan prosedur pencegahan Covid-19, Sabtu (16/05/2020).
 
 
Adapun sasaran bantuan paket sembako tersebut adalah para mahasiswa yang tinggal di kos-kosan yang orang tuanya berada diluar daerah Kota Kendari yang tidak mudik karena mematuhi himbauan pemerintah.
 
 
Selain meyalurkan sembako, BEM UHO juga telah mendistibusikan hand sanitizer sebanyak 300 botol kepada masyarakat luas. BEM UHO juga akan mendistribusikan water portable, masker dan sarung tangan sebagai bagian dari aksi cegah Covid-19 sejak awal Corona masuk ke Sultra.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

 
 
BUTON UTARA, ButonRayaNews.co.id - Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur) melantik sebanyak 69 orang anggota Panitia pemungutan Suara (PPS) se-kecamatan Kulisusu. 
 
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, Nomor: 26/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-kab/VI/2020.  Koodinator Teknis Penyelenggaraan KPU Butur, Muh. Sairman Sahadia, menjelaskan Pelantikan anggota PPS teragenda serentak untuk semua kecamatan di Kabupaten Buton Utara
 
"Untuk kecamatan kulisusu ada 23 desa/kelurahan jadi jumlah semua yang dilantik hari ini ada 69 orang anggota PPS " jelas Sairman Sahadia saat ditemui awak media di Aula Hotel HB, Senin,(15/06/2020)
 
Ditengah Pandemi Covid-19, sesuai surat edaran yang ada bahwa proses pelantikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan memenuhi standar protokol kesehatan. "Makannya suasana pelantikan kali ini berbeda, kami mengatur anggota PPS terpilih dengan jarak 1 meter kemudian sebelum masuk harus cuci tangan, periksa suhu tubuhnya dan juga tetap memakai masker" ujarnya
 
Ia juga berharap agar anggota PPS yang dilantik hari ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. "Selamat bergabung sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, semoga dapat menjalankan tugasnya" tutupnya
 
Total Anggota PPS di 90 desa Desa/Kelurahan se-Kabupaten Buton Utara, sebanyak 270 orang
 
 
 
Penulis : Deni

BUTON UTARA, ButonRayaNews.co.id - Setelah berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam mencegah Virus Corona akhirnya akhirnya jebol juga. Pasalnya, salah seorang warga dinyatakan positif terpapar Covid-19.
 
 
Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Butur, dr. Ali Badar mengatakan pada 29 Mei lalu, pemerintah kabupaten telah melakukan swab tes sebanyak 25 sampel dari gabungan kluster Lambelu, kluster Dorolonda dan kluster Temboro Magetan.
 
 
"Dari 21 sampel swab yang keluar, satu yang positif. Sisanya negatif. Status kasus Positif Covid-19 itu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari," jelas Ali Badar saat ditemui awak media di Media Center Covid-19 Butur, Kamis(10/06/2020).
 
 
"Kasus pasien yang positif yaitu Tn. A, (24), yang berasal Kecamatan Wakorumba Utara, dari kluster Kapal Dorolonda," katanya.
 
 
Saat ini, lanjut Ali Badar, pasien tersebut sementara dijemput oleh tim medis Puskesmas Wakorumba Utara, untuk dikarantina mandiri di RSUD Butur.
 
 
"Dengan adanya kasus positif, otomatis Kabupaten Buton Utara menjadi zona merah penyebaran Covid-19," ungkapnya.
 
 
Ia juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang, tetap jaga kesehatan dan ikuti himbauan dari Pemerintah.
 
 
"Selalu menggunakan masker apabila harus beraktifitas diluar rumah, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta jaga jarak," imbuhnya.
 
 
Penulis : Deni Irawan
Editor : Muhammad Al Rajab

 
BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Selasa 9 Juni 2020, perkembangan dari tim gugus tugas Covid 19 merilis melalui Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Baubau dr Lukman, Sp.PD didampingi Kalaksa BPBD Kota Baubau Laode Muslimin Hibali, SE, M.Si  saat menggelar jumpa pers di media center Sekber gugus tugas covid-19 mengatakan, dari 9 swab yang dikirim ke  Provinsi Sultra pihaknya menerima laporan 3 dinyatakan positif covid-19 dan 6 lainnya dinyatakan negatif.   
                   
Menurut dr Lukman , tambahan 3 pasien positif ini, pasien inisial 017 berusia 61 tahun, inisial 018  berumur 31 tahun, dan inisial 019 juga berumur 31 tahun. Pasien 017 dan 019 adalah kasus sporadis (riwayat kontak tidak tentu atau tidak jelas), sedangkan pasien 018 sendiri adalah klaster kapal.  Dokter ahli spesialis penyakit dalam ini,  adanya kasus sporadis pasien 017 dan 019 merupakan penanda, informasi peringatan, agar seluruh masyarakat lebih waspada / berhati-hati dalam keseharian. Tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak dari orang lain. 
 
Sedangkan untuk 6 yang dinyatakan negatif hasil tes swab / PCR negatif.. "Saat ini belum ada tambahan pasien dinyatakan sembuh, masih tetap 3 orang. Tetapi marilah kita semua terus saling mendoakan, agar para pasien cepat diberi kesembuhan,"ungkap Lukman.
 
Ditambahkan, untuk saat ini, ketiga pasien yang baru dinyatakan positif, akan menjalani perawatan di RSUD Baubau, sebab saat ini tengah dilatih para tenaga kesehatan, untuk pelayanan di rumah sehat terpusat covid-19 Kota Baubau, Dan pasien dengan kondisi yang stabil, akan dialihkan perawatannya di rumah sehat terpusat setelah pelatihan tenaga kesehatan rumah sehat terpusat.
 
dr Lukman tak henti-hentinya mengimbau seluruh masyarakat Kota Baubau untuk selalu aktif, dan ketat, tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari covid-19.  Sementara itu, data Sebaran Covid-19 di Kota Baubau, Selasa, 9 Juni 2020 untuk OTG 14 orang, SP OTG 1 orang, ODP 73 orang, PDP 5 orang, positif bertambah 3 orang (pasien yang menjalani perawatan 16 orang,  dan total pasien terkonfirmasi positif 19 orang), dinyatakan sembuh 3 orang, belum ada tambahan.(ist)
 
Editor : Mulyadi
 
 

ADVETORIAL
 
 
BUTUR, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergerak menyerap aspirasi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, berbagai usulan diserap dan ditampung lalu disuarakan di parlemen. 
 
*DPRD Butur Jemput Aspirasi Melalui Reses
 
Salah satu cara DPRD untuk menampung aspirasi yakni dengan intens turun lapangan menyapa dan menjemput berbagai usulan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing saat masa reses. Seperti yang dilakukan pada reses masa sidang 1 tahun sidang 2019 - 2020. 
 
Para legislator itu menyebar, menyambangi konstituennya yang tersebar di enam kecamatan. Dapil I meliputi Kecamatan Kambowa, Bonegunu dan Kulisusu Barat. Kemudian, dapil II meliputi Kecamatan Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara, dan dapil III meliputi Kecamatan Kulisusu.
 
Mazlin dan Muh. Muslimin Isi misalnya. Dua dari 20 wakil rakyat di Butur ini turun  bersama menyambangi Desa Wasalabose Kecamatan Kulisusu.
 
Di sana, sejumlah usul dan saran dari warga setempat berhasil diserap.
 
Beberapa di antaranya yakni pengadaan bantuan nelayan dan pertanian, pembangunan jalan lingkar dalam kawasan benteng dan pendirian Sekolah Dasar (SD) yang selama ini belum ada di desa tersebut.
 
Mazlin mengatakan aspirasi tersebut akan ditampung untuk kemudian disuarakan di dewan.
 
Untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih program, kata dia, maka perlu disinkronkan lagi antara usulan masyarakat dengan program dari pemerintah desa setempat.
 
Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan kepada pemerintah desa setempat, agar usulan masyarakat tersebut didukung dengan data yang riil. Hal ini penting, agar ke depan bisa menghasilkan program yang tepat sasaran.
 
Usul bantuan jaring untuk nelayan misalnya, tentunya perlu disertakan dengan ukuran jaring yang dibutuhkan. Sehingga, ketika disalurkan nanti bisa termanfaatkan dengan baik.
 
"Saya minta datanya yang riil. Supaya juga kami, kalau ditanya di DPRD kita tahu," katanya.
 
Muh. Muslimin Isi, menuturkan pula bahwa pihaknya menyambut baik usulan yang disampaikan di forum itu. Selain menegaskan bakal menyuarakan aspirasi di dewan, dia juga meminta dukungan penuh dari masyarakat setempat.  
 
Misalnya, pendirian gedung SD yang membutuhkan kesiapan lahan. 
 
Untuk mengantisipasi timbulnya masalah di kemudian hari, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan agar lokasi yang disediakan harus clear atau tidak berpotensi sengketa.
 
"Mudah-mudahan, dengan usulan ini dan juga himbauan dari kami bersamaan, maka kita akan bantu bapak dan ibu sampaikan ke Pemerintah Daerah," ujar Muslimin. 
 
Anggota DPRD (Butur) yang lain, Sujono, juga memaksimalkan reses masa sidang 1, dengan turun menemui konstituennya di Desa Labelete dan Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara.
 
Di lapangan, Sujono dicurhati soal pembukaan formasi tenaga Guru TK. Di mana, pada penerimaan CPNS Butur dua tahun terkahir, kuotanya tidak tersedia. 
 
Padahal, TK yang berstatus Negeri di Butur sudah terbilang banyak. Jumlahnya kurang lebih 10 buah. Begitu pula alumni dari jurusan PGTK di Butur, jumlahnya pun tidak sedikit.
 
Selain formasi guru TK, warga setempat juga meminta dukungan terkait percepatan pembangunan masjid, termasuk jalan menuju tempat pembuangan sampah agar diperhatikan. 
 
Selain itu, warga juga menyampaikan kondisi jalan lingkungan yang sudah dianggarkan melalui Dana Desa (DD),  belum termanfaatkan dengan baik. Kondisinya, masih sebatas pengerasan.
 
Untuk pengaspalannya, tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu, warga setempat meminta agar peningkatannya bisa dianggarkan melalui APBD. 
 
"Aspirasi atau usulan-usulan masyarakat yang diserap melalui reses ini, kami di DPRD memparipurnakan. Setelah itu, kami akan sampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekwan," ungkap Sujono.
 
Begitu pula dengan La Djiru. Legislator asal dapil Kulisusu Utara dan Wakorumba utara itu juga turun menyambangi konstituennya di Desa Ulunambo dan Ee Rinere.
 
Setelah tatap muka dan mendengarkan usulan-usulan, La Djiru berhasil menyerap sejumlah aspirasi yang bakal diperjuangkanya di parlemen, diantaranya peningkatan jalan tani, pengaspalan jalan dan sumur bor.
 
"Reses ini tujuannya adalah turun bertatap muka meminta masukan-masukan kepada masyarakat, kemudian masukan-masukan itu akan ditampung untuk diusulkan," ujarnya. 
 
DPRD Butur Perjuangkan Desa yang Belum Teraliri Listrik
 
Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) menyambangi Kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baubau Sulawesi Tenggara. Kunjungan itu dalam rangka konsultasi, sekaligus melaporkan kondisi layanan terkait kelistrikan di daerah setempat.
 
Anggota Komsisi II DPRD Butur, Sujono, mengatakan ada beberapa poin penting yang dibahas pada pertemuan tersebut. 
 
Pertama, terkait adanya bebrapa desa di Butur yang hingga kini belum terjangkau listrik dari PLN, seperti di Desa Lamoahi dan Torombia Kecamatan Kulisusu Utara (Kulut). 
 
Kemudian, Desa Langere Kecamatan Bonegunu yang belakangan akses jalur daratnya sudah dirintis, termasuk jalur menuju pelabuhan di Desa Lelamo, Kulut, atau biasa disebut Pelabuhan Waode Buri, agar segera dibangun jaringan listrik.
 
"Langere kan sudah ada jalan barunya, kita laporkan juga. Termasuk Dermaga di Desa lelamo, jaringan listriknya kan belum ada. Supaya dibangun jaringan menuju pelabuhan itu," kata Sujono.
 
Pembangunan jaringan listrik menuju dua desa di Kulut tersebut, lanjutnya, memang sudah dilakukan. Sayang, hingga kini belum juga beoperasi lantaran sebagian tiangnya sudah roboh.
 
"Kita laporkan dan kita minta untuk diperasikan cepat," ujarnya.
 
PLN, mereka merespon baik. Malah mereka bersyukur," Sujono menambahkan.
 
Selain melaporkan beberapa titik yang belum teraliri listrik, Komisi II DPRD Butur juga menyampaikan keluhan warga Butur terkait masih sering terjadinya listrik padam. Terlebih, pada saat bulan puasa (Ramadhan) yang kerap membuat warga resah. 
 
"Pemadaman listrik kita laporkan juga. Malah yang lebih menarik, kita di Butur itu kalau sudah bulan puasa sering terjadi listrik padam," pungkasnya.
 
Menurut informasi yang diterimanya dari pihak PLN Baubau, ketika mesin pembangkit i PLN Ereke yang melayani sebagian wilayah Butur mengalami gangguan, maka pasokan listrik disuplay dari Baubau. Kalaupun masih terjadi pemadaman, itu terkadang disebabkan adanya pohon tumbang.
 
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, mengatakan selain membicarakan soal beberapa titik yang belum teraliri listrik dan masih seringnya terjadi pemadaman, pada pertemuan itu juga dibahas masalah penerangan lampu jalan, agar saat malam hari jalanan di Butur tampak lebih terang. 
 
"Saya berkeinginan Butur itu kalau malam bisa terang benderang. Kita juga bicarakan tentang persoalan lampu jalan," ucap Mazlin.
 
DPRD Butur Sambangi PLN Sulselbar, Bahas Kendala Layanan Kelistrikan
 
Usai menyambangi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baubau, Komisi II DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) terus memperjuangkan agar pelayanan kelistrikan lebih maksimal. Olehnya itu, para wakil rakyat itu mengunjungi PT. PLN wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselbar), di Makassar.
 
Kunjungan itu dilakukan, dalam rangka konsultasi terkait kondisi pelayanan kelistrikan di wilayah Butur.
 
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, menjelaskan sejumlah kendala listrik yang terjadi di lapangan, sudah disampaikan melalui pertemuan itu. Selanjutnya, pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari pihak PLN Sulselbar, untuk pemecahan masalahnya.
 
"PLN Sulselbar akan turun langsung tinjau apa  masalahnya, kemudian mereka janji akan carikan solusi," ungkap Mazlin. 
 
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, ada beberapa poin penting terkait layanan listrik di Butur yang perlu mendapatkan penanganan serius. Antaralain masih sering terjadinya listrik padam, penyediaan lampu jalan termasuk tiang listrik yang tumbang.
 
Kemudian, masih adanya sejumlah desa yang belum menikmati layanan listrik dari PLN. Antaralain Desa Lamoahi dan Torombia termasuk dermaga di Desa Lelamo (Pelabuhan Waode Buri), Kecamatan Kulisusu Utara.
 
Selian itu, masuknya akses darat menuju Desa Langere Kecamatan Bonegunu yang baru selesai dirintis akhir 2019 lalu, juga dipandang perlu disusul pembangunan jaringan listrik.
 
DPRD Butur Mediasi Warga yang Tak Dapat Bantuan Covid-19
 
Puluhan warga Kelurahan Bone Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur) menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka mengadu terkait penyaluran bantuan kepada warga terdampak covid-19 atau virus corona, belum merata. 
 
Aspirasi warga tersebut disampaikan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Butur Mazlin, Sekertaris Komisi II DPRD Butur Alias Dadi Agusman, Wakil Ketua Komisi III DPRD Butur Abdul Mustarif Saleh, Anggota Komisi III Nasri. Turut hadir Lurah Bone Lipu dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Butur, Alman.
 
Setelah disampaikan berbagai pandangan, rapat tersebut akhirnya mendapat titik temu. Disepakati bahwa warga yang belum sama sekali mendapatkan bantuan akan terakomodir.
 
"Solusinya suda jelas, kelurahan  segera mengakomodir untuk memberikan bantuan terhadap warga yang mengadu notabene belum dapat sama sekali dan dari pak lurah suda siap untuk membagikan yang belum dapat," ujar Ahmad Afif Darvin.
 
Selepas rapat, masyarakat kemudian bersalam-salaman lalu meninggalkan kantor DPRD dengan tertib. Kantor lurah yang sebelumnya sempat tersegel, dibuka kembali. (Advetorial)

Page 4 of 142

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0822 9168 7184 

Visitors Counter

3102485
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2006
4702
24395
3040331
66577
152174
3102485