Wednesday, December 1, 2021

REDAKSI

REDAKSI

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Bulan Suci Ramadhan 1442 H tahun 2021 kali ini banyak pihak memanfaatkan momentum bulan penuh berkah dengan berbagi aksi sosial, salah satunya Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Baubau, serta organisasi sayap partai Nasdem Garnita dan Garda Pemuda Partai Nasdem dengan berbagi takjil di beberapa titik di Kota Baubau.

ketua DPD Partai Nasdem Kota Baubau, Arifuddin S.Sos mengungkapkan meski ditengah pandemik covid 19 saat ini tidak menyurutkan kader partai Nasdem di Kotq Baubau untuk berbagi dengan sesama warga Kota Baubau. "Alhamdulillah kami baru saja menyelesaikan agenda aksi sosial dengan tema Nasdem Berbagi Takjil diwilayah Kota Baubau," ungkap Arifuddin.

Ia menambahkan selain pengurus Partai kamj juga melibatkan organisasi sayap yang berupakan salah satu organisasi yang bergerak langsung di tengah masyarakat yaknj Garnita Mahalayati dan Garda Pemuda Partai Nasdem. Semoga berbagi takjil ini dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang belum sampai kerumah namun jadwal berbuka sudah tiba.

Selain itu kegiatan ini pula bentuk untuk menjalin silaturahmi sesama pengurus partai dan Kader Partai Nasdem. "Usai berbagi takjjl dilanjudkan dengan berbuka puasa bersama dengan pengurus dan kader Partai.

Dalam kegiatan ini nampak pula legislator partai Nasdem Kota Baubau, Akhdiat Zamani ST MT, ketua Bapilu, sekretaris, ketua Garda Pemuda Partai NasDem Kota Baubau Mulyadi, dan ketua Garnita Mahalayati Partai Nasdem Kota Baubau.

Penulis ,/ Editor : Mulyadi


 

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Wali Kota Baubau Dr. H. AS Tamrin, MH. kembali melantik sejumlah pejabat baru di ruang Auditorium Kantor Wali Kota Baubau, Senin (26/4/2021). Dalam sambutannya H. AS Tamrin menekankan agar pejabat yang baru dilantik tersebut terus meningkatkan kinerja dan loyalitasnya guna mendukung dan menyukseskan Visi Misi Pemerintah.

H. AS Tamrin menjelaskan, dalam menentukan pejabat yang dilantik sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasalnya, penentuan tersebut berdasarkan penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Untuk itu Wali Kota berharap, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa serta apa yang telah diputuskan dapat segera dilaksanakan.

“Saya minta dan saya tegaskan agar saudara-saudara bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai wujud loyalitas. Apa yang sudah diputuskan segera dilaksanakan, jangan ada yang merasa kecewa karena digeser ke tempat lain, ini juga ujian buat saudara-saudara agar bisa introspeksi diri. Dan pergeseran ini dilakukan sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan,” tandasnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini juga mengingatkan, agar para pejabat yang baru dilantik tersebut dapat mengerjakan dengan baik tugas-tugas yang telah dipercayakan di tempat tugas barunya. Menurutnya, di mana pun ditugaskan kata kuncinya adalah pengabdian yang tulus dan ikhlas serta kesadaran penuh akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparat Sipil Negara.

“Saya sudah bekerja tulus untuk Daerah ini, maka saya harapkan semua juga dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah saya lakukan ini. Tidak usah main politik-politik sama saya, mari kita sama-sama bekerja dengan tulus untuk membangun Daerah yang kita cintai ini. Saya sadari banyak kekuranganku, oleh sebab itu kita saling mengisi, bukan saling menghujat di media sosial,” tukasnya.

Ditambahkan, evaluasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara dilakukan setiap saat. Evaluasi tersebut dilaksanakan secara berjenjang dan bervariasi. Baik dari atasan langsung maupun yang lebih tinggi lagi dengan melihat hasil kinerja serta loyalitasnya terhadap atasan. Selain itu, pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi salah satu faktor penilaian.

“Insya Allah segala sesuatunya sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan pelantikan seperti ini wajar-wajar saja karena kita menginginkan pejabat itu mendukung sepenuhnya Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah diberi mandat oleh rakyat," tutur H. AS Tamrin.

Lebih lanjut Wali Kota dua periode ini menjelaskan, dilaksanakannya pelantikan tersebut selain karena pengisian jabatan lowong, juga karena adanya pergeseran-pergeseran serta pemberian sangsi. Selain itu, guna mendorong peningkatan kinerja dan loyalitas aparat. Ia juga menjelaskan, dalam pengambilan keputusan tersebut tidak berdasarkan selera namun berdasarkan penilaian.

“Saya harapkan bekerjalah dengan baik, loyalitas terhadap pimpinannya dan pimpinan juga harus mampu mengayomi bawahannya. Itulah pentingnya kita tanamkan nilai-nilai warisan leluhur kita dengan menanamkan nilai PO-5 agar bawahan menghormati atasannya dan atasannya mengayomi bawahannya. Dengan demikian, kekompakan dalam bekerja akan terbangun”, pungkasnya.(ist)

Editor : Mulyadi


BAUBAU,BUTONRAYANEWS.CO.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau Dr. Roni Muhtar, M.Pd. menekankan pentingnya pengembangan produk lokal guna mempertahankan nilai-nilai budaya dan sejarah. Pasalnya, dengan mengembangkan produk lokal, selain menjaga warisan leluhur juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Dr. Roni Muhtar melalui sambutannya saat menghadiri dan membuka dengan resmi Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Pelatihan Tenun yang diselenggarakan oleh dinas Tenaga Kerja Kota Baubau di gedung Skopma, Senin (26/4/2021).

“Maka yang terpenting adalah pertama kita harus tetap menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya adalah kerajinan menenun ini. Karena kerajinan menenun ini adalah salah satu warisan leluhur kita yang patut kembangkan,” ujar Dr. Roni Muhtar.

Jenderal AS Kota Baubau ini juga mengungkapkan, seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat khususnya terhadap aksesoris, maka kerajinan Tenun harus dikembangkan. Selain itu, kerajinan Tenun juga menempati posisi yang penting sebagai sumber perekonomian masyarakat.

“Kita harus mampu memberdayakan potensi yang ada pada Daerah kita, karena ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat kita sendiri. Tahun 2022 nanti kita akan masukan ke rencana anggaran kita agar terbuka bebas bagi masyarakat kita untuk berkreasi dan meningkatkan keterampilannya,” tuturnya.

Dr. Roni Muhtar juga menilai, Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau selama ini telah kooperatif dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja. Pasalnya, dalam 2 Tahun terakhir Dinas tenaga Kerja telah berkonsentrasi memanfaatkan anggarannya dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Dr. Roni Muhtar menyadari, semua upaya yang dilakukan tersebut akan menjadi sia-sia jika tidak didukung dengan kesadaran untuk memanfaatkan produk lokal. Untuk itu ia menekankan agar para Pejabat Eselon lingkup pemerintah Kota Baubau lebih mengutamakan produk lokal dalam membeli kebutuhan aksesoris.

“Saya membeli sarung Buton karna saya ingin membuktikan bahwa harusnya orang dari kita yang membeli terlebih dahulu. Saya juga ingin memberikan contoh untuk para pejabat bahwa mendorong peningkatan keterampilan masyarakat itu harus ada keterlibatan dari pemerintah,” imbuhnya.

“Semua itu kita harus lakukan agar membantu perekonomian mereka, yang sudah berjuang keras mencurahkan seluruh konsentrasinya dalam menenun agar hasilnya lebih bagus dan tidak kalah dari daerah lain. Mari kita berpikir bersama, mengubah mindset, cara berpikir kita untuk menerapkan hal itu,” pungkasnya.(ist)

Editor : Mulyadi


BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Unntuk meningkatkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Daerah, maka penguatan terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Harus diperkuat. Dengan demikian, APIP sebagai aparat pemerintah dapat bekerja dengan maksimal sehingga deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse saat ditemui usai mengikuti kegiatan Seminar Strategi Pencegahan Korupsi di Hotel Claro Kendari, Senin (12/4/2021). Seminar tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH.

La Ode Ahmad Monianse menuturkan, seiring dengan tujuan Seminar tersebut, maka Gubernur Sultra menekankan agar APIP di setiap Kabupaten/Kota diperkuat. Pasalnya, sebagai aparat pemerintah yang membantu Kepala Daerah, APIP harus mampu memberikan deteksi dini terhadap upaya tindak pidana korupsi.

“Untuk mencegah tindak pidana korupsi memang kita harus memperkuat sistemnya dulu. Kalau APIP kita ini kuat maka mereka bisa bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga tindak pidana korupsi dapat kita deteksi secara dini. Dengan demikian, kepala Daerah bisa mengambil langka pencegahan yang benar-benar akurat dengan berdasarkan laporan APIP ini”, tuturnya.

Seiring dengan keinginan kita untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di masing-masing Daerah, maka kita harus memperkuat APIP Kita. mengapa APIP ini harus diperkuat, karena kondisi nyata hari ini ada delapan indikator tentang lemahnya APIP.

Wakil Wali Kota juga menjelaskan, ada delapan indikator lemahnya APIP, yaitu kurangnya jumlah APIP masing-masing Daerah, kurangnya kompetensi APIP, kurangnya pelatihan APIP, kurangnya anggaran APIP, Rekomendasi APIP tidak ditindaklanjuti, adanya intervensi politis kepada APIP, APIP kurang independen, dan pembinaan APIP tidak berjalan dengan optimal.

“Delapan hal ini menjadi sorotan KPK, karena tindak pidana korupsi di Daerah dinilai masih belum terkendali dengan baik. Rupanya APIP kita masih memiliki delapan titik kelemahan tersebut, inilah yang harus kita benahi bersama. Karena harapan kita adalah APIP benar-benar bisa menjadi alat untuk deteksi dini atas terjadinya tindak pidana korupsi”, ujarnya.

Untuk itu La Ode Ahmad Monianse berharap agar BPKP dapat memberikan penguatan untuk mengisi kekosongan atau kelemahan dari APIP di masing-masing Daerah tersebut, khususnya di Kota Baubau. Sehingga dengan APIP yang kuat, menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi akan semakin nyata.

La Ode Ahmad Monianse juga mengungkapkan, kegiatan Seminar tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seminar tersebut dihadiri oleh para Kepala Daerah dan Inspektur dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara.

“Bapak gubernur melalui sambutannya menegaskan bahwa dengan adanya seminar dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara ini, semangat kita dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Tenggara akan semakin mantap. Satu hal yang penting adalah penguatan sistim pengendalian secara masif dan berkesinambungan”, imbuhnya.

Lebih lanjut La Ode Ahmad Minianse mengatakan, implementasi dari nota kesepahaman antara BPKP Provinsi dengan Pemerintah Provinsi Sultra tersebut memuat tiga hal utama yaitu Supervisi dan Pengawasan, Peningkatan kapabilitas APIP, dan Pengawalan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk itu, atas kesepakatan yang dibangun, Gubernur berharap agar tiga hal tersebut dapat tercapai.

“Satu hal yang diapresiasi oleh KPK adalah hadirnya Gubernur dan para Bupati/Wali Kota atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota. Sehingga menandakan keseriusan baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dalam memperkuat APIP sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Daerahnya masing-masing”, pungkasnya.

 

Editor : Mulyadi


UNAAHA, Butonrayanews.co.id - Rutan Kelas IIB Unaaha memfasilitasi 19 warga binaannya yang tetap ingin melanjutkan pendidikan untuk mengikuti ujian kesetaraan Paket C meski sedang tersandung masalah hukum.
 
 
Kepala Rutan Unaaha, Herianto melalui Humas Rutan Kelas IIB Unaaha, Tri Hadi Putra mengatakan 19 warga binaan tersebut merupakan pelajar tidak lulus pada bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
 
 
Tri mengungkapkan keikutsertaan warga binaan dalam mengenyam pendidikan di dalam rutan pajak pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
 
 
"Ujian Kesetaraan Paket C Rutan Unaaha berjalan dengan baik berkat kerja sama antara Rutan Unaaha dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rutan Unaaha dengan Program Kejar Paket C bagi yang tidak lulus SMA," jelas Tri, Rabu (07/04/2021).
 
 
Tri mengungkapkan ujian kesetaraan Paket C tersebut di diawasi langsung oleh Herianto selaku Kepala Rutan Kelas IIB Unaaha bersama dengan tim pengawas dari Dinas Pendidikan Konawe.
 
 
Untuk ujiannya sendiri lanjut Tri, ada tujuh mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Geografi, Matematika, Sosiologi, Bahasa Inggris, Ekonomi dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).
 
 
"Semoga mereka yang putus sekolah minimal bisa melanjutkan belajar dan mendapatkan ijazah yang dapat dipergunakan nanti setelah bebas," pungkas Herianto.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap
 
 
 
 

JAKARTA - Setelah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sultra menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Rabu (7/4/2021) di Kantor PWI Pusat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Drs Asrun Lio, MHum PhD mewakili gubernur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Ridwan Badallah, SPd, MM, Ketua PWI Sultra Sarjono dan Sekretaris PWI Sultra Mahdar Tayyong. Mereka diterima Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkfili Gani Ottoh.

Pada kesempatan tersebut, Asrun menyampaikan bahwa Sultra tetap siap menjadi tuan rumah HPN, 9 Februari 2022 yang dipusatkan di Kendari. Untuk itu, Asrun berharap agar pengurus PWI Pusat membuat Surat Keputusan (SK) yang baru tentang penunjukan atau penetapan Sultra sebagai tuan rumah HPN tahun depan.

“SK tersebut sebagai payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2021 karena tahapan dan persiapan HPN sudah dilakukan tahun ini mengingat HPN 2022 dilaksanakan pada awal tahun,” jelas Asrun.

Menanggapi hal itu, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi menyatakan, pihaknya siap mengeluarkan SK HPN 2022 kepada Sultra. SK tersebut sebagai pembaharuan SK sebelumnya yang diterima Gubernur Sultra Ali Mazi SH di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan menetapkan Sultra sebagai tuan rumah HPN 2021. Akibat pandemi Covid-19, HPN 2021 dipindahkan ke Jakarta dan diikuti secara virtual oleh pengurus PWI dan wartawan se-Indonesia.

“Kami segera melakukan rapat pengurus untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai persiapan pelaksanaan HPN di Sultra,” kata Mirza. “Setelah pertemuan ini, kami akan secara intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan pengurus PWI Sultra supaya persiapan benar-benar maksimal sehingga dapat berjalan lancar dan sukses,” harap mantan Ketua PWI Jawa Barat ini.

Pada pertemuan tersebut juga mengemuka, PWI dan Pemprov Sultra mengharapkan Presiden RI Joko Widodo hadir pada puncak HPN, 9 Februari 2022. Kehadiran presiden sekaligus akan meresmikan sejumlah proyek pembangunan besar yang saat ini sedang berjalan seperti Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, perpustakaan bertaraf internasional, Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, dan lain-lain. (*)

 

Editor : Mulyadi


BAUBAU,BUTONRAYANEWS.CO.ID - Memasuki bulan suci ramadhan tahun 2021  ditengah Pandemik Covid 19 yang saat ini Kementrian Agama mengeluarkan surat Edaran terkait panduan pelaksanaan ibadah.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau menjelaskan, mengenai panduan ibadah Ramadan dan idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah, sebagai acuan bagi instansi pemerintah pengurus/pengelola rumah ibadah dan masyarakat luas. Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Republik Indonesia, No. 03 tertanggal 5 April 2021. SE dikeluarkan Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan menangani urusan keagamaan, berlaku secara luas termasuk di Wilayah Kota Baubau dan sekitarnya.

Menurut, H. Rahman Ngkaali, maksud dan tujuan SE Menag ini, untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan sekaligus untuk mencegah mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari resiko covid 19.

"Ruang lingkupnya meliputi berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan dalam bulan Ramadan dan dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang.

Hal itu lanjut, Ka KanKemenag Kota Baubau, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran corona virus desease (covid- 19) serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriyah/2021 Masehi, dibutuhkan panduan ibadah Ramadhan yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan.

"Penjelasan SE Menag ini, Berdasar pada Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020, SE yang dikeluarkan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hal terkait.

Untuk memperjelas ketentuannya, berikut 11 Poin salinan ketentuan yang bersumber dari Surat Edaran Menteri Agama RI, Nomor: SE.03 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021 M :
1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
4. Pengurus Masjid/ mushola dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
a. Shalat fardhu 5 waktu, salat tarawih dan witir, tadarus Al- Qur'an dan Iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid atau mushola dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah dan setiap jamaah membawa sejarah atau mukena masing-masing;
b. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadhan dan kuliah subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (Lima belas) menit;
c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid atau mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audience paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pengurus dan pengelola Masjid/ Mushola sebagaimana angka 4 wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah seperti melakukan disinfectant secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk Masjid/ Mushola, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sejarah atau mukena masing-masing.
6. Peringatan Nuzulul Quran yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat atau lapangan;
7. Vaksinasi covid-19 dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi Covid-19 saat berpuasa dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
8. kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat infaq dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.

9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadhan segenap umat Islam dan para Mubaligh/ Penceramah agama agar menjaga ukhuwwah islamiyah ukhuwwah wathaniyah dan ukhuwwah Basyariah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiah yang dapat mengganggu persatuan umat.
10. Para Mubaligh/Penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, kemaslahatan umat dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Qur'an dan as-sunnah;
11. Shalat Idul Fitri 1 syawal 1442 H hijriyah/2021 Masehi dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat kecuali jika perkembangan covid 19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penanganan covid -19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing.

 

Editor : Mulyadi


BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah, La India dan Samirun mendapat perlakuan tidak wajar dari pegawai dinas kesehatan Buteng ketika hendak menjalani vaksinasi Covid tahap II.

 

“Saya kan datang bersama Samirun untuk vaksinasi covid tahap II. Jadwalnya tanggal 5 April 2020. Tapi setelah saya perlihatkan kartu vaksinasi pegawainya bilang besok saja dan langsung meninggalkan saya begitu saja. Ini kan kurang ajar namanya. Lagi pula di kartu itu bukan saya yang tulis, tapi mereka sendiri. Ini yang buat aturan mereka, yang langgar juga mereka,” jelas La India di DPRD Buteng, Senin (05/04/2021).

 

Atas perlakuan tersebut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini turut menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh pegawai dinas kesehatan Buton Tengah yang dianggap tidak maksimal dalam memberikan pelayanan publik.

 

 “Alasannya mereka ini dalam sekali vaksin minimal 10 orang. Tapi yang kita sayangkan juga ini adalah tidak ada penyampaian sebelumnya dari dinas terkait. Sedangkan kita saja yang (anggota) DPR sudah diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan masyarakat umum,” cetus La India.

 

Ia berharap kejadian yang dialaminya tidak terulang kembali apalagi terjadi kepada masyarakat Buteng. Kepada dinas kesehatan Buton Tengah La India juga berpesan untuk selalu memberi pelayanan maksimal untuk masyarakat tanpa kecuali.

 

Ditemui di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Buton Tengah, Kasman menyebut apa yang dialami La India dan Samirun hanya miss komunikasi atau kurang penjelasan dari pegawainya yang sedang bertugas.

 

“Jadi sekarang vaksin itu multidosis. Satu Vial (botol) bisa maksimal 11 atau 10 dosis. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita buka botolnya dan yang datang ini tinggal dua orang, berarti ada delapan atau sembilan dosis yang rusak karena barang ini tidak bisa disimpan lama, apalagi sampai besok,” kata Kasman.

 

Kasman membeberkan ketika satu botol vaksin dibuka, maka 10 atau maksimal 11 vaksin harus dipakai saat itu juga. Sebab jika dibiarkan sambung Kasman maka terjadi kerusakan pada vaksin tersebut.

 

Ketika disinggung mengenai kurangnya sosialisasi mengenai adanya multidosis vaksin covid tahap II ini, Kasman bilang pihaknya masih mengacu pada pemberian vaksin tahap pertama.

 

“Vaksinasi pertama itu kan dosis tunggal. Mau datang satu orang atau dua orang bisa langsung di vaksin saat itu juga. Dan multidosis vaksinasi covid tahap II ini berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian bapak anggota DPR juga tadi datangnya sudah diatas jam 1, sementara pelaporan ke pusat itu jam 2 sudah harus masuk,” urai Kasman.

 

Penulis : Muhammad Al Rajap


BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah, Saal Musrimin Haadi mendukung pembangunan dermaga Verry Tolandona yang menghubungkan Buton Tengah dan Kota Baubau.

 

Politisi PDIP ini menyebut dengan adanya pembangunan dermaga verry tersebut nantinya bakal membantu perekonomian masyarakat Buton Tengah secara umum terkhusus masyarakat Tolandona dan sekitarnya.

 

“Pembangunan Dermaga Verry Tolandona ini memang dari dulu kami perjuangkan sejak kami jadi mahasiswa. Bahkan sampai kami duduk di bangku DPR pun tetap kami kawal dan kami perjuangkan. Dan alhamdulilah perjuangan kami yang panjang itu bisa segera dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ucap Saal via sambungan teleponnya, Jumat (02/04/2021).

 

Saal menambahkan hadirnya Dermaga Verry Tolandona telah lama diidamkan oleh masyarakat setempat. Olehnya itu dirinya pun mengaku siap untuk mengawal pembangunan dermaga demi kelancaran dan keberhasilan proyek tersebut.

 

“Mewakili seluruh masyarakat Tolandona, Sangia Wambulu kami memberi apresiasi kepada bupati Buteng atas terealisasinya pembangunan Dermaga Verry Tolandona yang melalui Dinas Perhubungan Buton Tengah,” ujar Saal.

 

Masih kata Saal, adanya Dermaga Verry Tolandona nantinya juga akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD Buton Tengah. Untuk diketahui, pembangunan Dermaga Verry Tolandona bakal menelan anggaran Rp.15 miliar yang bersumber dari APBN.

 

Penulis: Muhammad Al Rajap


 

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Jumat 2April 2021 bertepatan dengan hari Wafatnya Isa Almasi dan hari paska kedepan bagi umat kristen, jajaran Polres Baubau melakukan sterilisasi tempat ibadah khususnya gereja diwilayah Polres Baubau.

Kapokres Baubau, AKBP Rio Tangkari SIk dalam relesnya mengungkapkan  bahwa Polres Baubau telah melaksanakan kegiatan Sterilisasi sebelum pelaksanaan ibadah Umat Kristiani dalam rangka memperingati hari Wafat Isa AlMasih tahun 2021.Kegiatan ini didalam rangka memberikan rasa aman kepada seluruh warga Kota Baubau khususnya bagi umat kristen didalam menjalankan ibadahnya dalam rasa aman dan nyaman.

Kegiatan tersebut di Pimpin oleh Kabag Ops Polres Bau Bau AKP BAGIO, S.H dan Kasat Sabhara Polres Bau Bau IPTU RADEN MULIADIN, SH berikur alurnya :

1. Pada jam 06.40 Wita dilaksanakan apel pengecekan anggota yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Bau Bau
IPTU RADEN MULIADIN, SH yang diikuti oleh Kasi Propam Polres Bau Bau IPDA HARDI bersama 2 anggota dan 10 orang anggota yang masuk dalam sprin Sterilisasi tempat Ibadah.

2. Pada jam 07.10 Wita melaksanakan kegiatan Sterilisasi di Gereja Katolik Paroki Santo Paulus selama kegiatan Sterilisasi tidak ditemukan benda berbahaya situasi aman dan terkendali untuk giat ibadah akan dilaksanakan jam 07.30 Wita.

3. Jam 07.30 Wita melaksanakan kegiatan Sterilisasi di Gereja GPIB Immanuel Baubau selama kegiatan Sterilisasi tidak ditemukan benda berbahaya situasi aman dan terkendali untuk giat ibadah akan dilaksanakan jam 09.00 Wita dan jam 18.00 Wita

4. Jam 07.50 Wita melaksanakan kegiatan Sterilisasi di Gereja Gepsultra Lelemangura selama kegiatan Sterilisasi tidak ditemukan benda berbahaya situasi aman dan terkendali untuk giat ibadah akan dilaksanakan jam 09.00 Wita dan jam 17.00 Wita Kegiatan Sterilisasi berakhir jam 08.30 Wita situasi dalam keadaan aman dan terkendali dan akan dilanjutkan pada jam 14.00 Wita dengan sasaran Gereja yang ada di Wilayah Polsek Bungi.

Bahwa kegiatan Sterilisasi yang dilaksanakan oleh pihak Polres Bau Bau sebagai bentuk wujud dalam mendukung program kerja 100 hari Kapolri serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi kaum umat kristiani dalam melaksanakan ibdah dalam rangka memperingati hari Wafat Isa Al-Masih tahun 2021.(ist)


Page 4 of 156

iklan tahun baru

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0822 9168 7184 

Visitors Counter

5521105
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
115
2757
9583
5481429
115
118254
5521105