Wednesday, December 1, 2021

REDAKSI

REDAKSI

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Walikota Baubau Dr H AS Tamrin, MH selaku ketua Dewan Pembina BKMT Kota Baubau telah mengukuhkan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di enam kecamatan dalam wilayah Kota Baubau yakni BKMT Kecamatan Kokalukuna dan Batupoaro yang dikukuhkan dalam hari yang sama yakni 1 Maret 2021. Kemudian, BKMT Kecamatan Sorawolio dikukuhkan pada 11 Maret 2021 dan BKMT Kecamatan Wolio 12 Maret 2021. Sedangkan untuk BKMT Kecamatan Betoambari dan Murhum juga dikukuhkan pada hari yang sama yakni 13 Maret 2021. Sementara dua kecamatan yakni Kecamatan Bungi dan Lea-Lea menunggu proses pengukuhan selanjutnya.

Wali Kota Baubau dua periode ini saat pengukuhan BKMT Kecamatan Betoambari Sabtu (13/3/2021) di aula Kantor Kecamatan Betoambari yang tetap memperlakukan Protokol Kesehatan (Prokes) mengakui, keinginannya uuntuk mengukuhkan BKMT di kecamatan masing-masing dikarenakan ingin melihat secara langsung interaksi BKMT di kecamatan yang ternyata menampakkan kekompakkan sehingga pihaknya merasa terharu dan senang atas kondisi yang tercipta di masyarakat.

Apalagi, didalam pengukuhan tersebut juga diperdengarkan lagu PO 5 yang dinyanyikan oleh anggota BKMT yang syair-syairnya secara psikologis sangat menyentuh dan membayangkan daerah ini aman dan damai. Karena itu, sesuai dengan syair lagu PO 5 harus diresapi dengan semangat kebersamaan tetap terpelihara dan jangan ada gontok-gontokkan.

Terkait mengenai PO 5 yang selama ini digaungkan di masa pemerintahannya, Wali Kota Baubau Dr H AS Tamrin, MH menegaskan harus tetap membumi di Kota Baubau terutama kepada anggota BKMT melalui jalur dakwanya di masayarakat. “Saya memberikan apresiasi dan bangga kepada Kandepag Agama Kota Baubau yang meskipun merupakan lembaga vertical tetapi tetap membumikan PO 5 di lingkungannya yang salah satunya membentuk Satgas Pelopor PO 5. Bahkan, beberapa waktu lalu saat hari amal bakti Depag saya diundang untuk melantik satgas pelopor PO 5 dan saya terharu. Bahkan lebih dari itu melalui timnya mengkaji nilai-nilai PO 5 yang ada dalam Al qur’an maupun dalam hadist. Saya terharu dan tidak mudah dan ini merupakan spirit energi dalam menggemakan semangat PO 5 di Baubau,”ujarnya.

Sementara itu, usai mengukuhkan BKMT Kecamatan Betoambari, Wali Kota Baubau H AS Tamrin juga mengukuhkan BKMT Kecamatan Murhum di gedung Skopma Baubau Sabtu sore (13/3/2021). Saat pengukuhan BKMT Kecamatan Murhum, AS Tamrin juga mengingatkan akan kekompakkan dan jangan ada lagi saling gontok-gontokkan, boleh bersilang pendapat asal jangan saling gesek. Karena itu, BKMT mempunyai peran penting untuk dapat membangun terus silaturahmi dan menggemakan PO 5 dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta rasa aman dan damai di Baubau.

Pada pengukuhan BKMT di enam kecamatan tersebut, juga dilakukan sosialisasi terkait pemberian vaksin untuk covid-19 kerja sama BKMT Kota Baubau dengan Satgas Covid-19 Kota Baubau yang disampaikan oleh juru bicara Satgas Covid-19 dr Lukman, Sp.PD. Turut hadir dalam pengukuhan BKMT yakni ketua Dewan Masjid Kota Baubau Dr Roni Muhtar, M.Pd yang juga Sekda Baubau, Kandepag Kota Baubau H Rahman Ngkaali, unsur muspika, Ketua BKMT Kota Baubau Dr Nanik H Roni Muhtar, SE, M.Si

Editor : Mulyadi


PASANGKAYU, Butonrayanews.co.id - Ahli waris Stadion Lakidende, Andi Malik memberikan peringatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk berhenti berniat melakukan pembangunan di stadion yang terletak di Kecamatan Kadia Kota Kendari.

 

Pernyataan ini dikeluarkan Andi Malik usai mendengar kabar dimana Pemprov Sultra yang ingin melakukan pembangunan stadion berupa rehabilitasi berat yang direncanakan dilakukan tahun ini.

 

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berhak melakukan pembangunan dan sebagainya di Stadion Lakidende. Sebab stadion Lakidende berdiri diatas lahan kami. Dan saya tegaskan itu bukan milik pemerintah," jelas Andi Malik pada media ini, Jumat (13/03/2021).

 

Andi Malik yang juga anggota personil aktif TNI AD Pasangkayu ini membeberkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari Nomor : 66/Pdt.G/2008/PN.Kdi, Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara (Sultra) Nomor : 41/Pdt/2009/PT.Sultra, Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Nomor : 1558 K/Pdt/2010 dan putusan Peninjauan Kembali (PK) MA RI Nomor : 770 PK/Pdt/2012 telah dimenangkan oleh penggugat dalam hal ini ahli waris.

 

"Dari putusan itu, sangat jelas bahwa Pemprov Sultra tidak memiliki hak sedikitpun atas tanah seluas 12.600 meter persegi termasuk sebahagian areal Stadion Lakidende Sultra," tegas Andi Malik.

 

Pihaknya pun tak segan untuk melaporkan Pemprov Sultra ke Mahkama Agung jika tetap melanjutkan niat pembangunan Stadion Lakidende yang merupakan hak atas warisan dari orang tuanya. Andi Malik juga mengaku telah mendapat mandat dan kuasa yang berlegalitas hukum dari beberapa ahli waris lainnya.

 

"Kita lihat aja kedepan seperti apa. Jika Pemprov Sultra tetap melanjutkan pembangunan stadion, maka sebagai pemilik yang sah kami tidak akan duduk diam saja. Jelas kami akan laporkan," tegasnya.

 

Penulis: Muhammad Al Rajap


BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Perkembangan permasalahan Narkoba di Indonesia dewasa Ini semakin memprihatinkan. Pasalnya, kejahatan Narkoba telah menyerang seluruh sendi kehidupan masyarakat hingga di kalangan pejabat Pemerintah dan pejabat Publik. Untuk itu, sinergitas Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse melalui sambutannya saat membuka dengan resmi Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Hotel Galaksi INN, Rabu, (10/3/3021).

La Ode Ahmad Monianse menuturkan, tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba. Selain itu, kejahatan narkoba juga merupakan Transnational organized crime yang melibatkan multi Kewarganegaraan dan melintasi berbagai negara (negara Asal, Transit, Tujuan Dan pemasaran).

“Melihat fakta tersebut, saat ini negara kita berada dalam kondisi "darurat narkoba", Sehingga Atas kondisi ini maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi presiden sebanyak 2 (dua) kali. yaitu Inpres No. 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN tahun 2018-2019 dan Inpres No. 2 tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional P4GN Таhun 2020-2024”, tuturnya.

Wawali juga menjelaskan, Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah sebagai upaya Pemerintah dalam penanggulangan terhadap permasalahan Narkoba yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, perhatian dari Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai wujud sinergitas dalam melawan Narkoba.

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war Untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu, Kejahatan ini harus diberantas dan ditangani secara komprehensif dan menyeluruh”, tandasnya.

Ditambahkan, sebagai upaya dalam menyukseskan program P4GN tersebut, Pemerintah Kota Baubau telah menetapkan 5 Kelurahan yang menjadi percontohan sebagai kelurahan yang Bersih dari Narkoba. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Walikota Baubau Nomor: 527/ VII/2019 tentang penetapan kelurahan Bersih Narkoba dalam wilayah Pemerintah Kota Baubau tahun 2019.

Orang nomor dua di Kota Baubau ini menyebutkan, 5 Kelurahan yang menjadi percontohan tersebut yaitu, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kelurahan Wale, Kelurahan Lanto, Kelurahan Wameo, dan Kelurahan Sulaa. Sementara itu, di tahun 2021, Kelurahan Bukit Wolio Indah terpilih menjadi pilot project sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) untuk tingkat Kota baubau.

“Diharapkan Kelurahan Bukit Wolio Indah ini dapat bersinergi dengan BNN Kota Baubau dalam mengupayakan rencana aksi P4GN ini di lingkungan Kelurahannya. Kita juga berharap, setelah pelaksanaan kegiatan ini masing-masing Camat dan Lurah segera melakukan langkah-langkah nyata dalam menindaklanjuti Inpres No. 2 Tahun 2020 dan Permendagri No. 12 Tahun 2019 ini”, imbuhnya.

Lebih lanjut La Ode Ahmad Monianse mengungkapkan, langkah-langkah tersebut ialah dengan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu melakukan sosialisasi P4GN bagi seluruh ASN/pegawai Dan masyarakat, melakukan pemeriksaan urine narkoba bagi ASN/pegawai dan masyarakat minimal dua kali setahun, dan membentuk satgas (satuan tugas) atau relawan anti narkoba di Instansi masing-masing.

“Buat regulasi tentang pelarangan dan sanksi apabila terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selanjutnya hasil rencana aksi ini akan dilaporkan secara Berjenjang mulai dari kepala BNN Kota Baubau, Wali Kota hingga ke Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan terakhir dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia”, pungkasnya.(ist)

 

EDITOR : MULYADI


BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Dr H AS Tamrin, MH Wali Kota Baubau saat mengukuhkan pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Sorawolio Kamis (11/3/2021) di aula kompi A 725 Surawolio menghimbau kepada seluruh masyarakat Baubau agar selalu saling sayang menyayangi sebagaimana pesan ustads yang diambil dalam hadist riwayat Buhari Muslim yakni belumlah seseorang dikatakan beriman kalau belum menyayangi sesamanya sebagaimana menyayangi dirinya sendiri. Itulah sebabnya, PO 5 yang didalamnya ada kata Pomaa masiaka itu ada dalam hadist tersebut termaksud pobinci binci kuli yang merupakan filsafat rasa yakni bunyinya didalam diri anak adam ada segumpal daging yang bila baik maka baiklah dan bila jelek maka jeleklah dan dia adalah hati.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini mengakui, bila terjadi pemikiran atau pendapat yang berbeda dalam masyarakat maka hal itu sangat manusiawi termaksud ada kekeliruan yang dilakukan tetapi bukanlah perbedaan atau kekeliruan itu menjadikan pecah belah atau pro kontra di dalam masyarakat. Sehingga, memang harus tulus keluar dari hati dan ini sangat berat dilakukan manusia.”Kita tidak alergi dengan yang namanya kritik. Silahkan yang benar jangan menfitnah. Kita baru membangun sudah di demo dan difitnah seolah-olah kita sudah korupsi. Giliran kita melakukan langkah hukum dibilang sudah tidak PO 5. PO 5 khan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga memang harus ada efek jera,”ujar AS Tamrin.

BKMT selaku lembaga yang berperan dalam bidang dakwah ungkap AS Tamrin, harus mampu berperan untuk menyampaikan kepada masyarakat pesan-pesan kedamaian saling sayang menyayangi termaksud kepada anak-anak yang merupakan kaum milenial untuk tidak ikut-ikut melakukan hal-hal yang bersentuhan dengan hukum seperti membakar aset negara karena jangan sampai bersentuhan dengan hukum lalu meminta maaf.

AS Tamrin merasa kagum dengan situasi yang ada di Kecamatan Sorawolio yang selalu menjalin kekompakkan dan saling sayang menyayangi sehingga sampai dengan saat ini situasi di Kecamatan Surawolio selalu aman dan damai tidak ada konflik di masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan yang ada dalam Kota Baubau yang sangat berfluktuasi dikarenakan pengaruh politik yang begitu tajam sehingga melupakan nilai-nilai. Namun pihaknya tetap meminta kepada semua piihak untuk selalu berkolaborasi bahu membahu menciptakan keamanan dan kedamaian di Kota Baubau sehingga ketika Pemkot Baubau membangun daerah ini tidak akan mengalami hambatan dan investor banyak yang masuk ke Baubau.

Sementara itu, dalam pengukuhan pengurus BKMT Kecamatan Sorawolio juga turut dihadiri oleh ketua Dewan Masjid Kota Baubau Dr Roni Muhtar, M.Pd, Ketua BKMT Kota Baubau Dr Nanik Hindaryati Roni Muhtar SE, M.Si, beberapa pejabat eselon II diantaranya, Asisten II Ibnu Wahid, ST, MM, Plt Kadis Kominfo La Ode Darusalam, S.Sos, M.Si, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Ali Hasan, S.Sos, M.Si, Kadis Perikanan Drs Ruslan, RZ, Kadis Pertanian, Camat Surawolio Muslimin, SH dan unsure Muspika Kecamatan Surawolio termaksud Komandan Kompi A 725 Surawolio.(ist)


Kendari, Butonrayanews.co.id - PT. Putra Intisultra Perkasa (PIP) angkat bicara terkait berbagai tudingan miring yang menyebut pihaknya menambang dalam kawasan hutan.

 

Direktur Operasional PT. PIP, Rijal mengatakan semua tudingan yang selama ini berseliweran itu tidak benar. Sebab, PIP tidak sama sekali melakukan penambangan liar di kawasan hutan Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

 

Kata dia PT. PIP tunduk terhadap peraturan lingkungan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

 

"Kami punya APL (areal penggunaan lain) yang bisa ditambang seluas 32,67 Ha. Itu saja belum semua kami garap," kata Rijal pada awak media di Kendari, Kamis (11/03/2021).

 

Ia menyebut penggunaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diperlukan jika lahan sebuah izin usaha pertambangan (IUP) berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT).

 

Sebagai bukti keseriusan pengembangan investasi yang dilakukan PIP, kata Rijal, pihaknya saat ini tinggal menunggu surat keputusan Kementerian Kehutanan RI. Pasalnya, PIP telah mengantongi surat rekomendasi IPPKH bernomor 522/890 dari Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak 13 Maret 2013 silam.

 

Rijal bilang untuk kuartal pertama di tahun ini, PIP baru membangun infrastruktur jalan, mess dan eksplorasi di wilayah APL.

 

"Silahkan saja Dinas Kehutanan Sultra turun audit ke lokasi, kami sangat menyambut baik hal itu karena tidak ada satu pun yang dilanggar PIP," pungkas Rijal.

 

Penulis: RH


CIREBON, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Musyawarah Besar (Mubes) IV Kosgoro 1957 yang dilaksanakan pada 6-9 Maret 2021di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barar turut dihadiri oleh Walikota Baubau Dr H AS Tamrin, MH. Bahkan, sebelum dimulai pembukaan Mubes IV Kosgoro 1957 di hotel Aston Cirebon, orang nomor satu di Kota Baubau ini yang didampingi Sekda Baubau yang juga ketua Kosgoro 1957 Sultra Dr Roni Muhtar, M.Pd sarapan pagi bersama ketua umum Kosgoro 1957 HR Agung Laksono bersama jajarannya Minggu pagi (7/3/2021). Usai sarapan pagi dengan ketua umum Kosgoro 1957, Wali Kota Baubau dua periode ini mengaku, kehadirannya dalam Mubes IV Kosgoro 1957 di Kota Cirebon yang juga turut dihadiri oleh ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan juga Zainuddin Amali Menpora karena mendapat undangan dari ketua umum Kosgoro 1957 HR Agung Laksono. Apalagi, sebelumnya HR Agung Laksono juga sempat hadir langsung ke Baubau saat musyawarah Kosgoro 1957 tingkat Sultra beberapa waktu lalu. Ditempat yang sama, ketua PDK Kosgoro 1957 Sultra Dr Roni Muhtar, M.Pd mengungkapkan, Kosgoro 1957 Sultra akan mengikuti proses Mubes IV Kosgoro 1957 sampai selesai terpilihnya ketua umum Kosgoro 1957 yang baru. Dan Kosgoro 1957 Sultra juga punya hak suara untuk memilih siapa yang pantas menjadi ketua umum Kosgoro 1957. Pada Mubes IV Kosgoro di Cirebon tersebut kata Roni Muhtar, dirinya.juga dipercaya oleh peserta Mubes IV Kosgoro untuk memimpin sidang-sidang. Hal ini merupakan energi positif bagi putra daerah Sultra khususnya Kota Baubau yang telah tampil di tingkat nasional. Sementara itu, informasi yang diperoleh dilapangan ada beberapa kandidat calon ketua umum Kosgoro 1957 yang mencalonkan diri termaksud putra dari HR Agung Laksono yakni Dave A F Laksono, ME yang santer disebut-sebut menjadi kandidat terkuat calon ketua umum Kosgoro 1957.(ist) Editor : Mulyadi

PASARWAJO, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (28 Februari 2021), dalam rangka memastikan rencana pengembangan aspal Buton sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional berjalan tanpa hambatan atau on the track.

Didampingi Gubernur Sultra Ali Mazi bersama dengan Bupati Buton La Bakry dan wakilnya Iis Elianti dan Walikota Baubau AS Thamrin serta sejumlah pejabat lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tersebut, Kepala BKPM meninjau salah satu perusahaan tambang aspal yang ada di Buton, yakni PT. Kartika Prima Abadi, untuk melihat langsung kondisi pabrik pengolahan aspal perusahaan tersebut.

Menggunakan pesawat jet Gulfstream, Kepala BKPM bersama rombongan tiba di Kendari pada hari Sabtu (27 Februari 2021) sore, dan menginap semalam di ibukota provinsi itu. Keesokan paginya terbang ke Kota Baubau bersama Gubernur dan bersilaturrahmi dengan jajaran Pemkot Baubau di Rumah Jabatan Walikota. Dari rujab walikota, perjalanan dilanjutkan ke pabrik aspal PT. Kartika Prima Abadi.

Dalam konferensi pers seusai meninjau pabrik, Kepala BKPM mengatakan, kunjungan kerjanya ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, dimana aspal Buton merupakan bagian dari hal itu.

“Kehadiran saya di sini untuk memastikan apa yang belum clear. Yang belum clear kita clearkan,” tegas Kepala BKPM.

Bahlil mengatakan, perusahaan yang ditinjaunya ini akan menggandeng usaha-usaha lokal yang ada di daerah. Perusahaan-perusahaan lokal di daerah diajak bergandengan tangan dan berkolaborasi. Bahkan proses konstruksi pabrik melibatkan anak-anak daerah.

Apalagi, kata Kepala BKPM, Gubernur Sultra sangat proaktif dalam upaya pengembangan aspal Buton ini. Gubernur bergerak cepat dalam memfasilitasi investasi yang masuk ke Sultra. Sebab, kata Kepala BKPM, kalau hanya berharap dari APBD semata, proses pembangunan akan berjalan lamban.

Langkah-langkah proaktif dan respon cepat yang ditunjukkan Gubernur terlihat dari sejumlah pertemuan penting yang digelar baik di Jakarta maupun di Kendari, termasuk rapat-rapat virtual, yang membahas pengembangan aspal Buton, dalam beberapa bulan terakhir.

Bahkan dalam sebulan terakhir, Gubernur telah melakukan kunjungan kerja selama tiga kali, termasuk dua kali ke Buton dan sekali ke Jakarta untuk mengkoordinasikan pengembangan aspal Buton ini.

Bahlil optimistis, kualitas aspal Buton yang diolah perusahaan tersebut dapat menyaingi kualitas aspal minyak yang selama ini diimpor oleh Indonesia. Terkait impor aspal ini, setiap tahunnya Indonesia mengimpor 1,3-1,4 juta ton yang menguras cadangan devisa negara antara Rp 40 – 46 triliun per tahunnya.

Saat ini, PT. Kartika Prima Abadi baru memproduksi sekitar 100 ribu ton per tahun, dan baru pada tahun 2025 mendatang, perusahaan ini baru dapat dalam kapasitas produksi optimum yang mencapai 500 ribu ton per tahun. Ini artinya, hampir separuh impor aspal kita dapat dipenuhi oleh perusahaan ini.

Salah satu kebijakan BKPM untuk menggeliatkan investasi dalam negeri, termasuk industri tambang aspal adalah memberikan tax holiday. PT. Kartika Prima Abadi merupakan salah satu penerima insentif ini, dan surat keputusan pemberian tax holiday tersebut diserahkan langsung Kepala BKPM saat kunjungan kerja ini.

Tax holiday merupakan fasilitas pajak yang berlaku untuk perusahaan baru berdiri yang diberikan kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan dalam periode tertentu.

Jenis usaha yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday, yakni industri pelopor yang bergerak di lima bidang, yakni industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, industri permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi.

Pemberian fasilitas tax holiday ini akan membebaskan perusahaan dari pajak penghasilan badan (Pph Badan) selama minmal 5 tahun dan maksimal 10 tahun sejak dimulainya produk komersial.

Perusahaan juga mendapatkan pengurangan Pph Badan sebesar 50 persen dari pajak penghasilan terutang selama dua tahun terhitung setelah berakhirnya fasilitas pembebasan pajak.

Fasilitas pengurangan pajak tax holiday akan diberikan pada perusahaan yang memiliki rencana penanaman modal baru paling sedikit senilai Rp 1 triliun.(ist)


BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id - Guna merapikan kepengurusan partai pada tingkat kabupaten, kecamatan dan di tingkat desa, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem menggelar konsolidasi pemantapan Elektronik Kartu Tanda Anggota atau E-KTA di Kabupaten Buton Tengah.

 

Sekretaris DPW Nasdem Sulawesi Tenggara, La Ode Ichsanudin Saafi mengatakan konsolidasi pemantapan E-KTA ini bertujuan untuk membesarkan partai besutan Surya Paloh di Buton Tengah dengan merekrut anggota baru di masyarakat.

 

"Ini juga merupakan instruksi dari pusat agar lebih maksimal menghadapi pemilu kedepan jika pengurusnya sudah terwakili di semua tingkatan," ujar Ichsanudin melalui sambungan teleponnya, Sabtu (27/02/2021).

 

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Buton Tengah, Suharman mengatakan terkait dengan pemantapan E-KTP, saat ini pihaknya terus melakukan pendekatan-pendekatan dan gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang hadirnya Partai Nasdem di daerah.

 

Suharman yang juga menjabat sebagai wakil Ketua DPRD Buton Tengah ini mengungkapkan DPP Nasdem memberikan target sebanyak 4.000 E-KTA baru di Buteng sampai akhir Maret 2021 mendatang.

 

“Kita yakin target itu bisa terpenuhi , dan melampaui target karena saat ini data yang masuk sekitar 2.000 anggota baru. Hal itu karena Nasdem sendiri di Buteng sudah di kenal dan saat anggota dewan yang melakukan sosialisasi masyarakat juga sangat antusias menyambutnya,” beber Suharman.

 

Suharman juga menambahkan bahwa setiap hari terdapat masyarakat yang mendaftarkan dirinya bergabung dengan Partai Nasdem di Buton Tengah dan terregistrasi. Bahkan, pihaknya juga meng-klaim jika saat ini juga terdapat warga yang masuk dalam daftar antrian untuk pembuatan E-KTA.

 

“Kami selalu berusaha agar Partai Nadem bisa selalu berkibar dari ujung Sangia Wambulu hingga Talaga Raya,” tutup Suharman.

 

Penulis: Muhammad Al Rajap


BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Wali Kota Baubau Dr. H. AS Tamrin, MH. saat mengunjungi Kampung Tenun Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kamis (25/2/2021) mengatakan, Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memberikan sejumlah bantuan untuk para pengrajin tenun. Bantuan tersebut di antaranya berupa alat-alat tenun yaitu benang dan pewarna kain.

“Pemerintah telah memperhatikan dengan berbagai macam kebutuhannya mereka. Didirikan gerai begini, kemudian dibentuk kelompok-kelompok tenun sebanyak 9 kelompok. Tujuannya adalah agar kita lebih mudah koordinir dan memberikan pembinaan”, ungkapnya kepada sejumlah media.

Terkait dengan pemasaran, orang nomor satu di Kota Baubau ini menuturkan, pemasaran dari hasil tenunan tersebut bervariasi. Selain pembeli yang mendatangi langsung Kampung Tenun juga ada juga yang dijual melalui Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) serta Pemerintah Kota.

“Kalau ada momen-momen seperti Festival Keraton banyak tamu kita, untuk oleh-oleh atau cendera mata tentu kita harus sediakan sesuatu yang khas dengan daerah kita. Nah sarung tenun inilah yang selalu kita siapkan dan langsung kita pesan di sini terkadang sampai ratusan lembar”, tuturnya.

Untuk itu H. AS Tamrin berpesan agar para pengrajin Tenun tersebut selalu menjaga dan meningkatkan kualitas tenunannya. Pasalnya, dengan kualitas yang bagus para pembeli akan merasa puas atas kain yang dibelinya sehingga bisa menjadi salah satu media promosi.

“Kalau kualitas tenunannya bagus pasti mereka akan bercerita kepada yang lain dan tidak menutup kemungkinan orang lain juga akan datang belanja kain tenun di sini. Maka sudah barang tentu ini akan berimbas pada meningkatnya pendapatan para pengrajin tenun ini”, imbuhnya.

Lebih lanjut Wali Kota dua periode ini berharap, agar kampung tenun di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari tersebut dapat menjadi salah satu destinasi wisata. Menurutnya, para wisatawan yang menyukai kerajinan tradisional akan langsung mendatangi kampung tenun jika kualitas produksi bisa diakui di mancanegara.

“Para wisatawan yang ingin membeli cendera mata tenunan khas Buton pasti akan kesini, terutama wisatawan yang mencintai kerajinan tradisional seperti ini. Di samping ingin membeli kain tenunan juga ingin melihat langsung proses pembuatannya yang masih sangat tradisional ini”, pungkasnya.(ist)


PASARWAJO, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, S.E. diagendakan bakal berkunjung di Sulawesi Tenggara (Sultra) guna meninjau lokasi tambang dan pabrik aspal yang ada di Kabupaten Buton.

Kepastian kunjungan itu dibenarkan Bupati Buton, Drs. La Bakry, MSi saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan, Kamis 25 Februari 2021. Dikatakan Kepala BKPM rencananya akan mengunjungi Kabupaten Buton akhir pekan ini.

Nantinya, Kepala BKPM bersama rombongan tiba melalui Kota Kendari dan akan dijamu oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi di Kota Kendari, Sabtu 27 Februari 2021. Rombongan baru akan bertolak ke Buton pada hari Minggu 28 Februari 2021.

"Pak Menteri (Kepala BKPM) tiba bermalam sehari di Kendari dan bersama pak Gubernur Sultra akan ke Buton pada hari Minggu 28 Februari 2021," ungkap La Bakry,

Pemkab Buton telah melakukan berbagai persiapan untuk menjamu kedatangan rombongan Kepala BKPM dan Gubernur Sultra. Pemkab Buton juga akan melakukan penjemputan di Kota Baubau.

"Nanti kami juga akan jemput di Baubau. Sebelum ke Buton pak menteri juga akan dijamu Wali Kota Baubau, dari sana kemudian menuju lokasi pabrik aspal di Kabupaten Buton," ujarnya.

Dikatakan ada dua lokasi pabrik tambang aspal yang akan dikunjungi di Kabupaten Buton. Satu pabrik yang teknologinya menggunakan peralatan yang didatangkan dari luar negeri, dan ada satu pabrik juga yang dimiliki oleh Samsu Umar Abdul Samiun yang teknologinya murni menggunakan peralatan dan teknologi dalam negeri.

Kedua pabrik ini kita harapkan bisa dikunjungi oleh pak Menteri, jika semua berjalan lancar diharapkan pabrik aspal yang ada di Buton mendapat dukungan dalam meningkatkan skala produksinya.

"Semoga semua berjalan seperti harapan kita semua, sehingga aspal Buton nantinya akan berkontribusi tidak hanya untuk nasional namun juga untuk kebutuhan ekspor," ungkap La Bakry.

La Bakry mengakui pemerintah pusat saat ini memberikan perhatian yang serius terhadap potensi aspal yang dimiliki Kabupaten Buton. Hal itu tidak terlepas dari muara rangkaian koordinasi yang dilakukan oleh Bupati Buton yang sebelumnya dipimpin Samsu Umar Abdul Samiun, kemudian dirinya melanjutkan proses tersebut dengan terus membangun koordinasi sampai ke Presiden RI.

Dari berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya perjuangan Pemkab Buton mendapat respon positif dari Presiden RI, Joko Widodo. Hal itu ditindaklanjuti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang ditugaskan Presiden untuk mengkoordinir kementerian terkait dan para pengusaha.

Persiapan juga telah dimatangkan sampai pada proses pendistribusian aspal yang nantinya akan dilakukan sampai ke luar buton. Salah satunya dengan meninjau lokasi pelabuhan Tanjung Perak yang nantinya digunakan untuk mendistribusikan aspal Buton guna memenuhi kebutuhan secara nasional maupun ekspor.

"Semoga kunjungan Pak Menteri (Kepala BKPM) nantinya membawa peluang investasi besar-besaran terhadap potensi aspal yang dimiliki Buton," papar La Bakry. (Ist)

Editor : Mulyadi


Page 7 of 156

iklan tahun baru

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0822 9168 7184 

Visitors Counter

5521005
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
2757
9483
5481429
15
118254
5521005