Tuesday, November 30, 2021

REDAKSI

REDAKSI

PASARWAJO, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, S.E. diagendakan bakal berkunjung di Sulawesi Tenggara (Sultra) guna meninjau lokasi tambang dan pabrik aspal yang ada di Kabupaten Buton.

Kepastian kunjungan itu dibenarkan Bupati Buton, Drs. La Bakry, MSi saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan, Kamis 25 Februari 2021. Dikatakan Kepala BKPM rencananya akan mengunjungi Kabupaten Buton akhir pekan ini.

Nantinya, Kepala BKPM bersama rombongan tiba melalui Kota Kendari dan akan dijamu oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi di Kota Kendari, Sabtu 27 Februari 2021. Rombongan baru akan bertolak ke Buton pada hari Minggu 28 Februari 2021.

"Pak Menteri (Kepala BKPM) tiba bermalam sehari di Kendari dan bersama pak Gubernur Sultra akan ke Buton pada hari Minggu 28 Februari 2021," ungkap La Bakry,

Pemkab Buton telah melakukan berbagai persiapan untuk menjamu kedatangan rombongan Kepala BKPM dan Gubernur Sultra. Pemkab Buton juga akan melakukan penjemputan di Kota Baubau.

"Nanti kami juga akan jemput di Baubau. Sebelum ke Buton pak menteri juga akan dijamu Wali Kota Baubau, dari sana kemudian menuju lokasi pabrik aspal di Kabupaten Buton," ujarnya.

Dikatakan ada dua lokasi pabrik tambang aspal yang akan dikunjungi di Kabupaten Buton. Satu pabrik yang teknologinya menggunakan peralatan yang didatangkan dari luar negeri, dan ada satu pabrik juga yang dimiliki oleh Samsu Umar Abdul Samiun yang teknologinya murni menggunakan peralatan dan teknologi dalam negeri.

Kedua pabrik ini kita harapkan bisa dikunjungi oleh pak Menteri, jika semua berjalan lancar diharapkan pabrik aspal yang ada di Buton mendapat dukungan dalam meningkatkan skala produksinya.

"Semoga semua berjalan seperti harapan kita semua, sehingga aspal Buton nantinya akan berkontribusi tidak hanya untuk nasional namun juga untuk kebutuhan ekspor," ungkap La Bakry.

La Bakry mengakui pemerintah pusat saat ini memberikan perhatian yang serius terhadap potensi aspal yang dimiliki Kabupaten Buton. Hal itu tidak terlepas dari muara rangkaian koordinasi yang dilakukan oleh Bupati Buton yang sebelumnya dipimpin Samsu Umar Abdul Samiun, kemudian dirinya melanjutkan proses tersebut dengan terus membangun koordinasi sampai ke Presiden RI.

Dari berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya perjuangan Pemkab Buton mendapat respon positif dari Presiden RI, Joko Widodo. Hal itu ditindaklanjuti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang ditugaskan Presiden untuk mengkoordinir kementerian terkait dan para pengusaha.

Persiapan juga telah dimatangkan sampai pada proses pendistribusian aspal yang nantinya akan dilakukan sampai ke luar buton. Salah satunya dengan meninjau lokasi pelabuhan Tanjung Perak yang nantinya digunakan untuk mendistribusikan aspal Buton guna memenuhi kebutuhan secara nasional maupun ekspor.

"Semoga kunjungan Pak Menteri (Kepala BKPM) nantinya membawa peluang investasi besar-besaran terhadap potensi aspal yang dimiliki Buton," papar La Bakry. (Ist)

 

Editor : Mulyadi


KENDARI, Butonrayanews.co.id - Terpidana kasus penambangan Ilegal izin usaha pertambangan (IUP) tahun 2017 lalu, Bolden Perdede dibekuk oleh tim Kejaksaan Negeri Kendari yang dibackup oleh tim Polda Sultra di Jakarta Pusat, Selasa (23/02/2021).
 
 
Bolden Pardede merupakan terpidana yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Kendari selama 1 Tahun dan denda Rp 2 Miliar. Namun, pria ini baru menjalani eksekusi, pada Februari ini.
 
 
Terpidana Bolden Pardede berhasil diamankan pada Selasa 23 Februari 2021 pada pukul 07.33 WIB. Bolden Pardede dibekuk yang di kediamannya di Jalan I Kavling No.13 RT.001/RW.014 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan (Jaksel).
 
 
“Bolden Pardede merupakan terpidana kasus penambangan Ilegal di PT Multi Bumi Sejaterah (MBS),” tutur Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kendari, Nanang Ibrahim saat dikonfirmasi.
 
 
Nanang mengatakan, terpidana akan diterbangkan hari ini di Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Untuk memastikan seluruh anggota kepolisian Polres Baubau, terhindar dari penyala gunaan narkoba, sekitar 129 anggota polres Baubau melakukan tes urien.

Kapolres Baubau AKBP Rio Tangkari SH SIK dalam relesnya mengungkapkan Senin tanggal 22 Februari 2021 jam 08.00 Wita bertempat di Mapolres Baubau telah berlangsung giat Cek urin personel polres Bau bau dalam rangka pengecekan untuk mengetahui personel polres Bau bau yang terlibat dalam penggunaan dan penyalahgunaan Narkoba, kegiatan yang dilakukan secara mendadak dilaksanakan pada saat selesai apel pagi dengan tidak meninggalkan tempat apel.

Kegiatan ini diawasi langsung petinggi Polres Baubaubu dan Propam Polres Baubau . Seluruh personel yang melakukan cek urin sebanyak 129 orang dibawah pengawasan ketat dari propam / provos, dari hasil pengecekan tersebut tidak ada yang dinyatakan positif semua NEGATIF

Personel yang melakukan cek urin adalah dari Urkes RS Bhayangkara polres Baubau dr. WD SARSINA dan LM AWLUL ANSORI, S.Tr.Kes. yang mendapat pengawasan dari Wakapolres dan Provos.

Bahwa kegiatan tersebut akan dilakukan untuk memastikan bahwa Personel Polres Bau Bau bersih dari Penyalahgunaan Narkoba. Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib aman dan lancar serta situasi kondusif. Demikian Kami informasikan.

Editor : Mulyadi


BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id - Bupati Buton Tengah, Samahudin meresmikan pasar rakyat Buteng yang terletak di Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo.
 
 
Pasar yang dibangun diatas lahan seluas 4,9 hektar itu diberi nama Pasar Rakyat Lakudo dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp19 miliar 850 juta yang bersumber dari pusat.
 
 
Pasar rakyat yang baru diresmikan itu kata Samahudin sudah bisa dinikmati dan akan beroperasi selama tiga kali dalam satu pekan yakni hari Senin, Rabu dan Jumat yang dimulai sejak pagi hingga sore hari.
 
 
"Bila perlu kita buka sampai malam hari. Karena jika sudah ada pasar malam, maka perputaran ekonomi akan semakin lancar. Dan pegawai saya tidak lagi mengeluhkan lapar pada malam hari," tutur Samahudin, Senin (22/02/2021).
 
 
Politisi PDIP itu menjanjikan akan membuka Pasar Rakyat Lakudo setiap hari jika kedepan pasar rakyat tersebut dikunjungi oleh banyak pedagang maupun pembeli.
 
 
"Pasar terbanyak yang di Sulawesi Tenggara hanya ada di Kabupaten Buton Tengah. Semua desa ada (pasar)," ucap Samahudin.
 
 
Ia berharap Pasar Rakyat Lakudo dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh masyarakat Buteng. Ia juga berpesan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan sehingga terhindar dari lingkunan kumuh dan kotor.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

KENDARI, Butonrayanews.co.id -Berbicara tentang kejahatan seakan tidak ada habis-habisnya, setiap hari selalu saja terjadi dan setiap media massa di tanah air bahkan mempunyai ruang khusus untuk melaporkan aneka kriminalitas.
 
 
Di Kota Kendari saja saja sebagai contoh, permintaan bantuan pembimbing kemasyaraktan di Bapas Kelas II Kendari dari pihak kepolisian hampir mencapai 195 kasus ABH sampai bulan Desember 2020.
 
 
Kendati melakukan suatu perbuatan pidana yang sama dengan orang dewasa, seorang anak yang melakukan tindak pidana (berhadapan dengan hukum) memerlukan penanganan berbeda.
 
 
Hal ini karena pada dasarnya seorang anak amat memerlukan perlindungan dikarenakan kondisi kejiwaan dan fisik mereka yang belum matang. Anak-anak yang ditempatkan di penjara dewasa mendapatkan perilaku yang sama terhadap orang dewasa.
 
 
Mengingat di pundak merekalah masa depan bangsa diletakkan, visi untuk memperbaiki mereka agar kembali ke masyarakat haruslah dikedepankan. Terlebih, perlindungan terhadap anak adalah amanat konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 
 
Selain itu, dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tahun 2012 begitu jelas mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
 
 
Dalam Pasal 1 UU No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyaraktan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
 
 
Pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan memberikan pengaruh besar terhadap ABH baik dari tahap penyidikan, tuntutan dan proses peradilan, oleh karenanya upaya dan peran PK sangat dibutuhkan dalam pendampingan ABH.
 
 
Salah satu peran PK yang ditempuh adalah dengan pendampingan terhadap ABH dalam upaya diversi, pembimbingan serta pengawasan.
 
 
Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.
 
 
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
 
 
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
 
 
Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”
 
 
Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.
 
 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.
 
 
Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:
 
Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: 
1. Non diskriminasi 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
4. Penghargaan terhadap anak.
 
 
Pasal 3: perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.
 
 
Pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintrah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
 
 
Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”
 
 
Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak).
 
 
Kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:
 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 
 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), adalah sebagai berikut :
 
“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 
 
Melihat kecendrungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (juvenile delinquency) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya.
 
 
Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiati Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :
 
1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah : 
a. Faktor intelegentia;
b. Faktor usia;
c. Faktor kelamin;
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
 
 
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
a. Aktor rumah tangga; 
b. Faktor pendidikan dan sekolah; 
c. Faktor pergaulan anak;
d. Faktor mass media.
 
 
Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.
 
 
Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata.
 
 
Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.
 
 
Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
 
 
Oleh: Wulandary
Penulis adalah Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Kendari.

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19 Kepala Puskesmas menghimbau warganya untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

Kepala Puskesmas Kadolomoko, Erni Maruju SKM ketika dihubungi dikantornya mengatakan berdasarkan data secara nasional dan kota kabupaten hingga hari ini masih ditemukan adanya warga yang terpapar covid 19. "Hari ini masih cukup tinggi terbilang warga yang terkonfermasi positif covid 19 secara nasional, untuk itu kami akan tetap terus melakukan langkah dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini," ungkapnya

Ia menambahkan ada beberapa langkah yang terus dilakukan diantaranya memanfaatkan seluruh potensi dan kondisi yang ada dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang adanya virus Covid 19 ini. "Kami sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dilapisan bawah juga harus tetap menjaga dan mematuhi petunjuk didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya tetap menggunakan APD yang standar dan menyiapakn hendaenitezer dan disinfektan ditempan pendaftaran pelayanan," tambahnya.

Untuk itu kepala Puskesmas Kadolomoko mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh warga Kelurahan Kadolomoko dan Kadolo untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yakni dengan menggunakan masker setiap keluar rumah, mencuci tangan atau menggunakan hendsenitezer setiap saat dan menjaga jarak, agar dapat mencegah penyebaran virus corona.

Peliput / Editor : Mulyadi


 

47 Nakes Tidak Mengalami Gejala Usai Vaksi. Pertama

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Usai melaksanakan vaksin tahap pertama kepada 47 tenaga kesehatan Puskesmas Kadolomoko, kini seluruh nakes siap dilakukan vaksin tahap dua, Kamis (18/02/2021)

Kepala Puskesmas Kadolomoko Arni Maruju SKM, mengungkapkan pihaknya menjalankan dan ikut mensukseskan program nasional didalam pencegahan penularan Covid 19 dengan cara memberikan vaksin kepada seluruh petinggi daerah termasuk para tenaga kesehatan yang rentan terpapar covid 19. "Berdasarkan jumlah vaksin yang kami terima dari dinas lesehatan sebanyak 74 vaksin, namun tenaga kesehatan yang melakukan vaksin sebanyak 47 orang," ungkapnya.

Ia menambahkan sisa dari nakes yang tidak melakukan vaksin disebabkan beberapa hal diantaranya karena ada penyakit bawaan. Namun selama vaksin pertama dan saat ini masuk pada vaksin tahap dua tidak ada gelaja yang dimunculkan dari pemberian vaksin. "Alhamdulillah selama vaksin pertama dan vaksin tahap dua ini pihaknya belum menerima adanya gejala yang disebabkan oleh pemberian vaksin," paparnya.

Untuk itu lulusan sarjana kesehatan masyarakat ini menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu didalam melakukan vaksin. Dan dia berharap kepada semua pihak untuk tetap menjalankan protokol kesehatan mengingat masih tetap adanya penyebaran virus covid 19 hingga saat ini.

Peliput dan editor : Mulyadi


BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buton Tengah melayani pergantian tanda tangan pada KTP elektronik atau KTP-el.
 
 
Kadis Dukcapil Buteng, Syamsuddin mengatakan selain pergantian tanda-tangan, pihaknya juga melayani pergantian foto pada KTP-el jika ada warga Buteng yang hendak mengganti dengan foto atau tanda-tangan baru.
 
 
"Pelayanan tetap kami buka seluas-luasnya untuk masyarakat Buton Tengah yang ingin melakukan pergantian KTP-el atau tanda tangan, tapi harus memenuhi syarat," ujar Syamsudin, Kamis (18/02/2021).
 
 
Syamsudin menjelaskan syarat melakukan pergantian foto pada KTP-el diantaranya adalah foto pemilik KTP-el yang lama terkelupas atau sudah buram sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal.
 
 
Khusus untuk wanita tambah Syamsudin, foto KTP-el juga bisa diganti dengan yang baru apabila pemilik KTP-el yang dulu belum mengenakan hijab/jilbab saat ingin mengganti foto tersebut sudah mengenakan jilbab.
 
 
"Jadi, bagi warga yang ingin mengganti foto pada KTP-el dan memenuhi syarat-syaratnya, bisa langsung datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa KTP-el yang lama dan Kartu Keluarga (KK)nya," urai Syamsudin.
 
 
Sejauh ini lanjut Syamsudin, sudah ada warga dari berbagai kecamatan yang tersebar se-Kabupaten Buteng yang telah melakukan pergantian foto pada KTP-el.
 
 
Sementara itu, bagi warga Buteng yang ingin mengganti tanda tangannya pada KTP-el Syamsudin menyarankan untuk lebih dulu berkonsultasi dengan pihak perbankan.
 
 
"Jangan sampai tanda-tangan yang ada di bank sama dengan yang ada di KTP-el kemudian tanda-tangannya mau diganti, ketika mau berurusan dengan bank, tentu saja itu akan bisa menjadi kendala," ungkapnya.
 
 
Syamsudin mengaku sejak berdirinya Kabupaten Buton Tengah pihaknya juga pernah melayani warganya yang melakukan pergantian tanda tangan.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

BUTON TENGAH, ButonRayaNews.co.id - Bupati Buton Tengah, Samahudin menjalani suntik Vaksin Coronavirus Disease tahap II. Kegiatan ini berlangsung di Puskemas Lakudo.
 
 
Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, Bupati Samahudin lebih dulu melakukan registrasi, pendataan riwayat penyakit yang diderita hingga melakukan screening kesehatan atau pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh.
 
 
Kepala Puskesmas Lakudo, Hadija mengatakan pasca dilakukan suntik vaksin tahap II, peserta diwajibkan untuk istirahat selama 30 menit sembari menunggu notifikasi penerimaan sertifikat elektronik dari Kementerian Kesehatan.
 
 
Hadija menjelaskan peserta yang sudah divaksin baik tahap I maupun tahap II akan menerima sms dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai bukti telah melakukan registrasi penyuntikan Vaksin Covid-19.
 
 
"Setelah melakukan vaksin tahap II, maka peserta akan menerima sms sertifikat elektronik vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes," ucap Hadija.
 
 
Lebih lanjut Hadija mengaku untuk tenaga kesehatan di Buton Tengah telah menerima sms berupa sertifikat elektronik vaksinasi Covid-19 dari pihak Kemenkes pasca dilakukan suntik vaksin tahap pertama.
 
 
Anehnya, setelah melewati 30 menit pasca penyuntikan Vaksin Covid-19 tahap II, Bupati Samahudin mengaku belum menerima sms dari pihak Kementerian Kesehatan.
 
 
"Tidak ada sms yang masuk (dari Kemenkes). Suntik vaksin pertama juga tidak ada sms yang masuk," kata bupati.
 
 
Bukan hanya bupati, sejumlah pejabat lingkup Buton Tengah yang telah melakukan suntik vaksin bersama orang nomor wahid Buteng juga mengaku belum menerima sms dari Kemenkes.
 
 
"Saya juga belum terima sms dari Kementerian Kesehatan," singkat Direktur PDAM Buteng, Muhidin.
 
 
Untuk diketahui, suntik Vaksin Covid-19 tahap II ini juga diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD Buteng. Wakapolres Baubau, Kompol Arnaldo Von Bulow juga turut mendampingi bupati Samahudin dalam Vaksinasi Covid-19.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap
 
 
 
 
 

BUTON TENGAH, butonrayanews.co.id - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buton Tengah membakar ratusan lembar blanko ijazah. Ratusan lembar ijazah itu dibakar di depan kantor Dikbud Buteng yang disaksikan oleh pihak kepolisian.
 
 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buton Tengah, Abdullan mengatakan blanko ijazah yang dibakar itu berasal dari dua satuan pendidikan yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 
 
"Jadi, ratusan lembar blanko ijazah yang kami bakar itu adalah sisa blanko ijazah yang di drop (oleh Kementerian Pendidikan). Dan itu sudah tidak digunakan lagi," ucap Abdullah dihadapan awak media, Senin (15/02/2021).
 
 
Abdullah merinci jumlah blanko ijazah yang dibakar untuk SD sebanyak 159 lembar. Sementara untuk blanko ijazah SMP yang dibakar sebanyak 73 lembar. Blanko ijazah tersebut kata Abdullah dikeluarkan dalam tahun pelajaran 2019/2020.
 
 
"Kita lakukan (bakar) ini karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti disalahgunakan oleh oknum tertentu," jelas Abdullah.
 
 
Lebih lanjut Abdullah mengungkapkan jika dalam pembakaran ratusan lembar blanko ijazah yang telah dilakukan, terdapat beberapa lembar ijazah asli. Namun ia tidak merinci jumlah keseluruhannya.
 
 
"Ijazah asli yang kita bakar itu terdapat kesalahan penulisan. Kita tarik ijazahnya, lalu kita buatkan ijazah yang sesuai dengan biodata pemiliknya, kemudian kita berikan ke pemiliknya," tutupnya.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

Page 8 of 156

iklan tahun baru

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0822 9168 7184 

Visitors Counter

5520968
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2735
3218
9446
5481429
118232
94374
5520968