Thursday, January 27, 2022

REDAKSI

REDAKSI

BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buton Tengah melayani pergantian tanda tangan pada KTP elektronik atau KTP-el.
 
 
Kadis Dukcapil Buteng, Syamsuddin mengatakan selain pergantian tanda-tangan, pihaknya juga melayani pergantian foto pada KTP-el jika ada warga Buteng yang hendak mengganti dengan foto atau tanda-tangan baru.
 
 
"Pelayanan tetap kami buka seluas-luasnya untuk masyarakat Buton Tengah yang ingin melakukan pergantian KTP-el atau tanda tangan, tapi harus memenuhi syarat," ujar Syamsudin, Kamis (18/02/2021).
 
 
Syamsudin menjelaskan syarat melakukan pergantian foto pada KTP-el diantaranya adalah foto pemilik KTP-el yang lama terkelupas atau sudah buram sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal.
 
 
Khusus untuk wanita tambah Syamsudin, foto KTP-el juga bisa diganti dengan yang baru apabila pemilik KTP-el yang dulu belum mengenakan hijab/jilbab saat ingin mengganti foto tersebut sudah mengenakan jilbab.
 
 
"Jadi, bagi warga yang ingin mengganti foto pada KTP-el dan memenuhi syarat-syaratnya, bisa langsung datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa KTP-el yang lama dan Kartu Keluarga (KK)nya," urai Syamsudin.
 
 
Sejauh ini lanjut Syamsudin, sudah ada warga dari berbagai kecamatan yang tersebar se-Kabupaten Buteng yang telah melakukan pergantian foto pada KTP-el.
 
 
Sementara itu, bagi warga Buteng yang ingin mengganti tanda tangannya pada KTP-el Syamsudin menyarankan untuk lebih dulu berkonsultasi dengan pihak perbankan.
 
 
"Jangan sampai tanda-tangan yang ada di bank sama dengan yang ada di KTP-el kemudian tanda-tangannya mau diganti, ketika mau berurusan dengan bank, tentu saja itu akan bisa menjadi kendala," ungkapnya.
 
 
Syamsudin mengaku sejak berdirinya Kabupaten Buton Tengah pihaknya juga pernah melayani warganya yang melakukan pergantian tanda tangan.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

BUTON TENGAH, ButonRayaNews.co.id - Bupati Buton Tengah, Samahudin menjalani suntik Vaksin Coronavirus Disease tahap II. Kegiatan ini berlangsung di Puskemas Lakudo.
 
 
Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, Bupati Samahudin lebih dulu melakukan registrasi, pendataan riwayat penyakit yang diderita hingga melakukan screening kesehatan atau pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh.
 
 
Kepala Puskesmas Lakudo, Hadija mengatakan pasca dilakukan suntik vaksin tahap II, peserta diwajibkan untuk istirahat selama 30 menit sembari menunggu notifikasi penerimaan sertifikat elektronik dari Kementerian Kesehatan.
 
 
Hadija menjelaskan peserta yang sudah divaksin baik tahap I maupun tahap II akan menerima sms dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai bukti telah melakukan registrasi penyuntikan Vaksin Covid-19.
 
 
"Setelah melakukan vaksin tahap II, maka peserta akan menerima sms sertifikat elektronik vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes," ucap Hadija.
 
 
Lebih lanjut Hadija mengaku untuk tenaga kesehatan di Buton Tengah telah menerima sms berupa sertifikat elektronik vaksinasi Covid-19 dari pihak Kemenkes pasca dilakukan suntik vaksin tahap pertama.
 
 
Anehnya, setelah melewati 30 menit pasca penyuntikan Vaksin Covid-19 tahap II, Bupati Samahudin mengaku belum menerima sms dari pihak Kementerian Kesehatan.
 
 
"Tidak ada sms yang masuk (dari Kemenkes). Suntik vaksin pertama juga tidak ada sms yang masuk," kata bupati.
 
 
Bukan hanya bupati, sejumlah pejabat lingkup Buton Tengah yang telah melakukan suntik vaksin bersama orang nomor wahid Buteng juga mengaku belum menerima sms dari Kemenkes.
 
 
"Saya juga belum terima sms dari Kementerian Kesehatan," singkat Direktur PDAM Buteng, Muhidin.
 
 
Untuk diketahui, suntik Vaksin Covid-19 tahap II ini juga diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD Buteng. Wakapolres Baubau, Kompol Arnaldo Von Bulow juga turut mendampingi bupati Samahudin dalam Vaksinasi Covid-19.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap
 
 
 
 
 

BUTON TENGAH, butonrayanews.co.id - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buton Tengah membakar ratusan lembar blanko ijazah. Ratusan lembar ijazah itu dibakar di depan kantor Dikbud Buteng yang disaksikan oleh pihak kepolisian.
 
 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buton Tengah, Abdullan mengatakan blanko ijazah yang dibakar itu berasal dari dua satuan pendidikan yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 
 
"Jadi, ratusan lembar blanko ijazah yang kami bakar itu adalah sisa blanko ijazah yang di drop (oleh Kementerian Pendidikan). Dan itu sudah tidak digunakan lagi," ucap Abdullah dihadapan awak media, Senin (15/02/2021).
 
 
Abdullah merinci jumlah blanko ijazah yang dibakar untuk SD sebanyak 159 lembar. Sementara untuk blanko ijazah SMP yang dibakar sebanyak 73 lembar. Blanko ijazah tersebut kata Abdullah dikeluarkan dalam tahun pelajaran 2019/2020.
 
 
"Kita lakukan (bakar) ini karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti disalahgunakan oleh oknum tertentu," jelas Abdullah.
 
 
Lebih lanjut Abdullah mengungkapkan jika dalam pembakaran ratusan lembar blanko ijazah yang telah dilakukan, terdapat beberapa lembar ijazah asli. Namun ia tidak merinci jumlah keseluruhannya.
 
 
"Ijazah asli yang kita bakar itu terdapat kesalahan penulisan. Kita tarik ijazahnya, lalu kita buatkan ijazah yang sesuai dengan biodata pemiliknya, kemudian kita berikan ke pemiliknya," tutupnya.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Tengah bersama tim Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan peninjauan lokasi untuk pembangunan Polres Buteng.
 
 
Lokasi untuk pembangunan Polres Buteng tersebut merupakan lahan yang dihibahkan oleh pemda setempat yang berada di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu.
 
 
Ditemui usai peninjauan lokasi, Kasubbag Sisjemen Bagsrajemen Biro Rena Polda Sultra, Hariono menyebut bila semua unsur-unsur dalam pembentukan polres baru atau Polres Buteng telah memenuhi unsur.
 
 
Hariono menjelaskan syarat utama pembentukan satu unit polres adalah tercukupinya lahan. Kemudian surat persetujuan tertulis dari bupati dan DPRD setempat, serta adanya kantor sementara untuk polres.
 
 
"Jadi setelah kita lakukan peninjauan, semuanya sudah memenuhi unsur. Namun yang menentukan kelayakan terakhirnya dari pihak Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," jelas Hariono, Senin (15/02/2021).
 
Meski telah memenuhi semua syarat, Hariono mengaku tidak bisa memastikan apakah Polres Buteng dapat terbentuk. Begitu pula waktu pengerjaan Polres Buteng bila permintaan pembuatan Polres Buteng disetujui oleh Kemenpan RB.
 
 
Menanggapi hal itu, Bupati Buton Tengah, Samahudin mengaku telah melegalkan lahan yang disiapkan untuk pembangunan Polres Buteng. Ia menyebut lahan yang dimaksud seluas 10 hektar.
 
 
"Tentu saja kita akan tindak lanjuti sampai ke kementrian untuk mempercepat terbentuknya Polres Buteng karena ini untuk kepentingan orang banyak," mantap Samahudin.
 
 
Orang nomor satu di Buton Tengah ini berharap agar pembentukan Polres Buteng dapat segera terwujud demi masyarakat Buteng yang aman dan nyaman.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap
 
 

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse saat menghadiri peresmian gedung Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Baubau, Sabtu, (13/2/2021) melalui sambutannya, menghimbau para Perawat untuk menjiwai dan menerapkan nilai-nilai luhur PO-5. Yaitu “Pomamasiaka, Poangka-angka taka, Popiapiara, Pomamaeaka, dan Pobinci-binciki kuli”.

Menurut La Ode Ahmad Monianse, dengan menjiwai nilai-nilai luhur PO-5 perawat dapat menjalankan profesinya dengan tulus tanpa membeda-bedakan pasien yang dirawatnya. Di samping itu, dengan nilai-nilai PO-5, ketulusan dalam menjalankan profesi sebagai perawat akan lebih tinggi karena menganggap pasien adalah bagian dari diri seorang perawat.

“Wali Kota kita sangat berharap, dengan nilai-nilai luhur PO-5 ini, seorang Perawat bisa bekerja dengan tulus dan menjiwai profesinya. Yang kita rawat itu harus menjadi bagian dari diri kita agar kita benar-benar total dalam memberikan perawatan. Karena kalau kita masih menganggap yang kita rawat itu adalah orang lain maka kita tidak akan pernah total dalam memberikan pelayanan”, ujarnya.

La Ode Ahmad Monianse juga berharap, dengan semangat PO-5 para Perawat dapat menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Pasalnya, dengan semangat persatuan dan kesatuan, komunikasi antara insan perawat akan selalu terjalin. Menurutnya, berbentuk lingkaran pada lambang PPNI merupakan simbol persatuan bagi Perawat Indonesia yang harus selalu dijaga dan dipelihara.

“Kalau kita lihat lambang dari PPNI yang berbentuk lingkaran ini, itu adalah sebuah simbol bahwa kita tidak boleh terpecah belah walaupun kita berasal dari berbagai daerah. Baik itu Baubau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara. Tapi semangat PPNI harus tetap dalam satu kesatuan yang utuh”, jelasnya.

“Mari kita jaga terus semangat persatuan dan kesatuan ini, sebagaimana yang diharapkan bapak Wali Kota kita Dr. H. AS Tamrin, MH. Beliau selalu mengingatkan kepada kita bahwa ada nilai-nilai luhur di Negeri ini. Yaitu Sara Patanguna yang kemudian beliau elaborasi menjadi PO-5 yaitu: Pomamasiaka, Poangka-angka taka, Popiapiara, Pomamaeaka, dan Pobinci-binciki kuli”, imbuhnya.

Untuk itu, orang nomor dua di Kota Baubau ini menekankan agar PO-5 tidak hanya menjadi slogan yang ditempel di dinding-dinding rumah dan perkantoran saja. Namun ia sangat berharap agar nilai-nilai luhur dari PO-5 tersebut dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh lapisan masyarakat Baubau khususnya dan Buton pada umumnya.

“Saya perlu ingatkan kepada kita semua termasuk kalangan pejabat di pemerintah Kota Baubau, bahwa PO-5 ini tidak hanya ditempel di dinding rumah dan kantor-kantor saja. Namun harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya lantang di podium tapi tidak diikuti dengan penerapannya, karena Wali Kota kita tidak mengangkat nilai-nilai PO-5 ini hanya sebagai retorika belaka namun harus diterapkan”, tandasnya.

Atas nama Pemerintah Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse sangat mengapresiasi semangat dari pengurus PPNI Kota Baubau tersebut. Ia juga berharap, dengan adanya gedung sekretariat PPNI tersebut para insan perawat dapat bersatu serta menjadikan sekretariat tersebut sebagai pusat pergerakan organisasi dalam memantapkan pengabdian.

“Mudah-mudahan di sekretariat ini akan dilakukan program-program peningkatan kapasitas profesi keperawatan. Seiring dengan perkembangan teknologi, keperawatan tidak hanya sekedar mengandalkan apa yang didapatkan di bangku pendidikan. Perawat harus terus mengupdate terus pemahamannya tentang apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang perawat”, pungkasnya.(ist)


BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID -  Minggu kedua Februari 2021, Plt Kadis Kominfo Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si sudah bergerak cepat untuk melaksanakan semua kegiatan Dinas Kominfo di tahun 2021 yakni dengan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada masing-masing Kepala Bidang dan sekretaris di aula kantor Kominfo Baubau Kamis (11/2/2021). Penyerahan DPA tersebut turut dihadiri Sekretaris, Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi dan staf Dinas Kominfo Kota Baubau.

Menurut Plt Kadis Kominfo Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si kegiatan penyerahan DPA kepada Sekretaris dan Kabid yang juga bersamaan dengan penandatanganan kontrak kinerja merupakan bahan bagi Kabid dan sekretaris untuk melaksanakan kegiatan kerja mereka sesuai dengan apa yang tercantum dalam DPA itu. “Jadi saya berharap penyelesaiannya tepat waktu dan kendala-kendala yang dihadapi untuk selalu saling berkoordinasi sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu,”ujarnya.

Ditambahkan, sistim yang dipakai sekarang ini sudah berbeda dengan sistim sebelumnya dimana Sekarang ini sistimnya langsung konek dengan kementerian dalam negeri yang dikenal dengan sistim SIPD (Sistim Informasi Pengelola Daerah). Dan ini sangat berbeda dengan yang dulu sesuai dengan daerah sehingga memang tidak main-main. Sehingga, bila triwulan pertama maka harus diselesaikan juga triwulan pertama. Oleh sebab itu, penyerahan DPA diharapkan bidang-bidang dan sekretaris untuk bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan tidak boleh lagi menyeberang untuk menunda-nunda pekerjaan.

Saat ini ungkap Darussalam, selain penyerahan DPA ke Kabid dan Sekretaris, Kominfo Baubau sudah membahas untuk Renja (Rencana Kerja) untuk kegiatan tahun 2022. Dimana sebelumnya telah diawali dari bawah yakni dimulai dari rapat yang dilakukan Kabid Bersama seksi-seksi dan staf dan selanjutnya. Kemudian, selanjtunya kabid melaporkan ke Kadis untuk dibahas secara bersama-sama dengan seluruh Kabid dan seksi lingkup Dinas Kominfo Baubau. “Jadi apa yang dirancang oleh Kabid dan kepala seksi memang ril merencanakan kegiatan dari bawah. Dulu kegiatan hanya perencana yang merencanakan. Dan Renja Kominfo sudah rampung tinggal menyetor ke Bappeda dan ini Langkah baik yang telah diambil oleh Kominfo dan mudah-mudahan ke depan tetap seperti ini terus bersinergis sehingga tugas-tugas Kominfo cepat selesai,”pungkasnya.

Editor : Mulyadi


BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - WakilWali Kota (Wawali) Baubau La Ode Ahmad Monianse menghimbau kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Baubau untuk tidak keluar Daerah. Himbauan ini terkait dengan rencana pemeriksaan tahap awal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal Tersebut diungkapkan La Ode Ahmad Monianse saat ditemui di ruang kerjanya usai mengikuti kegiatan Entry Meeting secara Virtual terkait dengan rencana Pelaksanaan Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Pemeriksaan Kinerja di Kantor Wali Kota Baubau, Rabu, (10/2/2021).

“Pemeriksaan tahap awal oleh Tim BPK ini ialah, untuk melihat sejauh mana kesiapan atau penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas belanja dan kegiatan tahun 2020 dilaksanakan. Serta untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku”, jelas Monianse.

Dikatakan, baik Wali Kota Dr. H. AS Tamrin, MH. maupun Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH. mengharapkan, agar seluruh OPD khususnya di Kota Baubau untuk menyiapkan semua dokumen Keuangan yang dibutuhkan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan agar jalannya pemeriksaan dapat berlangsung dengan mudah dan lancar.

“Bapak Wali Kota menegaskan agar setiap OPD dapat menyajikan Laporan Keuangannya dengan baik dan lengkap, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Karena bapak Wali Kota berharap agar pada pemeriksaan Laporan Keuangan tahun ini Pemerintah Kota Baubau kembali memperoleh predikat WTP yang ke-6”, ujarnya.

Ditambahkan, jika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan oleh OPD kepada BPK agar sesegera mungkin dikonsultasikan sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2020 dapat menghasilkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-6.

“Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh kepala OPD agar tidak keluar Daerah selama pemeriksaan dari Tim BPK ini berlangsung. Kalau ada tugas-tugas luar daerah yang tidak terlalu penting, lebih baik tetap berada di Kota Baubau untuk mendampingi para staf yang bekerja bersama BPK ini”, tandasnya.

Orang nomor dua di Kota Baubau ini juga menghimbau semua OPD agar dapat memperhatikan dengan baik saran serta masukan dari BPK. Wawali juga mengingatkan, agar beberapa hal yang sudah direkomendasikan oleh BPK dari pemeriksaan sebelumnya untuk segera dipersiapkan. Selain itu, jika ada rekomendasi baru dari BPK agar dilaksanakan dengan baik.

“Kalau ada Dokumen yang perlu dilengkapi agar sesegera mungkin dilengkapi, terutama rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh BPK dari hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Karena sudah barang pasti semua itu akan dipertanyakan kembali oleh BPK, sehingga kita harus tampilkan di pemeriksaan tahap awal ini”, pungkasnya.

Sebelumnya La Ode Ahmad Monianse menjelaskan, kegiatan Entry Meeting secara Virtual terkait rencana Pelaksanaan Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Pemeriksaan Kinerja tersebut diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (PBK).

Kegiatan Entry Meeting secara Virtual tersebut diawali dengan penjelasan dari Kepala BPK Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari beberapa Kepala Daerah di antaranya ialah Bapak Wali Kota Baubau Dr. H. AS Tamrin, MH., dan diakhiri dengan sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH.(ist)

Editor : Mulyadi


JAKARTA,BUTONRAYANEWS.CO.ID - Dalam perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari mengatakan peringatan HPN tahun ini merupakan momentum memperbaharui komitmen pers nasional. "Hari Pers Nasional sebuah peringatan, selain sebagai bentuk rasa syukur sekaligus momentum memperbaharui komitmen pers sebagai mulut, telinga, mata, otak, hati dan jiwa bangsanya," ujar Atal dalam sambutannya di hadapan Presiden Jokowi saat peringatan Hari Pers Nasional 2021, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/2). Atal melanjutkan di masa pandemi yang melanda umat manusia di muka bumi termasuk Indonesia, komitmen itu semakin relevan, sebab tidak hanya jiwa raga negara, bangsa dan masyarakat yang sakit, melainkan pers dan media pun sedang sakit. "Pers dan media pun sakit, tapi pers dan media dituntut oleh tugas kemanusiaannya untuk menjadi jembatan komunikasi dan informasi bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19" kata dia. Dewan Pers bersama Satgas COVID-19, katanya telah meminta wartawan diterjunkan selama pandemi mwnhadi ujung tombak perubahan perilaku agar masyarakat sadar protokol kesehatan. Di sisi lain pers mengalami krisis eksistensi akibat disrupsi digital, bersamaan semakin kuatnya penetrasi bisnis perusahaan platform digital Indonesia dan dunia. "Oleh karena itu mohon dengan sangat baoak presiden agar insentif ekonomi, untuk industri pers nasional yang pernah dijanjikan pemerintah, dapat segera terwujud, inilah salah satu wujud dari jesimpulan Konvensi Nasional Media Massa yang kami gelar kemarin," tambah Atal yang juga menjadi penaggungjawab HPN 2021. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambut kehadiran Pengurus Dewan Pers, PWI Pusat, hingga pemimpin media dalam rangka perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/2/2021). Puncak peringatan HPN hari ini digelar di dua lokasi berbeda selain di Istana Negara, juga di Hall Putri Duyung, Ancol Jakarta. Mendampingi presiden Jokowi, selain Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, hadir Ketua Dewan Pers, M. Nuh, Ketua Panitia HPN Auri Jaya dan beberapa pemimpin media. Kemudian dari lembaga negara hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI Muh. La Nyalla Mattalitti, Menkominfo Jhonny G. Plate, duta besar negara-negara sahabat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan serta tokoh pers nasional dan insan pers serta tamu undangan lain baik secara langsung maupun virtual. Selain itu peringatan HPN juga dihadiri sekitar 36 duta besar, 12 wartawan asing dan 8 perwakilan badan-badan dunia di antaranya utusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Editor : Mulyadi

Pemkot Baubau Ajukan Enam Raperda

Published in Bau-Bau February 09 2021 0

BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mengajukan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekaligus Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Enam Raperda ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan tugas Pemerintah ke depan yang semakin kompleks.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse saat menyampaikan pidato pengantar Wali Kota Baubau atas pengajuan Enam Raperda Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPRD di ruang rapat DPRD Kota Baubau, Senin, (8/2/2021).

La Ode Ahmad Monianse mengungkapkan, hal penting yang menjadi tujuan utama dalam setiap Peraturan Daerah (Perda) adalah terciptanya "Keteraturan" dalam tata kehidupan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, segala potensi Wilayah yang ada dapat saling bersinergi.

“Keberadaan Perda diharapkan dapat mengeliminir permasalahan yang mungkin dapat menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan Daerah yang kita cintai ini. Oleh karena itu diharapkan agar kerja sama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah terus terpelihara demi kepentingan masyarakat Kota Baubau”, Ujarnya.

Wakil Wali Kota juga memaparkan, enam Raperda Tahun 2021 yang diajukan tersebut antara lain, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kota Baubau No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023.

Selain itu, Raperda tentang Pencabutan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik Kota Baubau.

“Penyampaian enam Raperda kepada DPRD Kota Baubau ini untuk dibahas bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Wali Kota yang dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan”, tuturnya.

Dijelaskan, terkait dengan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, Pemkot Baubau melakukan evaluasi dan penyesuaian terdapat beberapa Perangkat Daerah. Untuk itu, Pemkot Baubau menganggap perlu untuk melakukan perubahan dan penataan. Baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan atau pengurangan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Bahwa berdasarkan analisis, beberapa perangkat daerah berpeluang untuk ditingkatkan tipologinya yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Kecamatan Murhum”, jelasnya.

La Ode Ahmad Monianse juga menyebutkan, perangkat daerah yang dilakukan penggabungan yaitu: Dinas Pendidikan digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pertanian digabung dengan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, urusan Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk dibentuk baru yaitu: Dinas Kebudayaan dan Badan Pendapatan Daerah.

“Peraturan Daerah ini, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan untuk pembentukan OPD yang efektif dan efisien, sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang mampu menjawab seluruh tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Baubau, sebagai dampak dari perkembangan dinamika sosial yang ada”, imbuhnya.

Adapun tujuan diajukannya Raperda tentang Perubahan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Baubau 2018-2023 tersebut karena beberapa pertimbangan yakni, adanya perubahan regulasi yang berakibat pada kebijakan strategis nasional. Selain itu, terdapat dinamika perkembangan Daerah maupun Nasional yang mempengaruhi konsistensi kualitas perencanaan yang sudah tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 tersebut.

Sementara itu, pengusulan Raperda Pencabutan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan perubahan peraturan perundang-undangan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selama ini digunakan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa mengalami perkembangan khususnya pengelolaan barang milik daerah, maka untuk Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tersebut perlu dicabut. Kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah”, paparnya.

Adapun yang mendasari diajukannya Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran ialah karena belum adanya siklus sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Meski Pelaporan KUA PPAS secara nasional sudah diatur, namun secara rinci belum diatur. Untuk itu La Ode Ahmad Monianse berharap, melalui Raperda tersebut siklus-siklus perencanaan penganggaran dapat diatur.

“Sehingga kita tidak lagi terhambat dalam menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA PPAS, dan APBD semuanya sudah terjadwal dan konsisten. Demikian pula terhadap pemanfaatan teknologi, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah”, ungkapnya.

Lebih lanjut Wakil Wali Kota menjelaskan, diajukannya Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ialah karena Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibilty (CSR) dari segi hubungan perusahaan dan masyarakat. Selain itu, dengan adanya penerapan CSR maka perusahaan secara tidak langsung telah menjalin hubungan dan ikatan emosional yang baik dengan masyarakat serta saling mengisi dan menguntungkan.

“Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta dunia usaha/perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Baubau, mendorong agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Baubau. Oleh karena itu dukungan sektor hukum sangat diperlukan untuk pengimplementasian CSR ke dalam Peraturan Daerah”, tandasnya.

Adapun yang melatarbelakangi pengajuan Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik adalah: Pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Untuk itu, maka dipandang perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Daerah. Selain itu, hal tersebut juga merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah guna mengatur permasalahan pencemaran air limbah domestik. Dengan pertimbangan, setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Dengan demikian, pengajuan Enam Raperda yang memerlukan persetujuan DPRD ini diharapkan mampu mengakomodir berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan masyarakat. Oleh karena itu Saya percaya bahwa dengan bekal pengetahuan dan pengalaman kita, serta niat suci kebersamaan kita semua dapat menyelesaikan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan”, pungkasnya.(ist)


BUTON TENGAH, Butonrayanews.co.id - Bupati Buton Tengah, Samahudin melantik saudaranya kandungnya (adik), Jufri menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Buton Tengah.
 
 
Sebelumnya sang adik (Jufri) menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Buton Tengah. Jufri dilantik bersama dengan empat orang pejabat lainnya di Aula Pemda Buteng.
 
 
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Buteng Nomor 296 tahun 2021 tentang Pelantikan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 
 
Dalam sambutannya, Bupati Samahudin menyampaikan terimakasih kepada para pejabat yang lama atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada daerah.
 
 
"Kepada pejabat yang baru dilantik saya tekankan untuk bekerja secara profesional. Kerja yang jujur Kalau tidak tau, hendaknya bertanya," kata Samahudin, Senin (08/02/2021).
 
 
Khusus untuk adiknya Jufri, orang nomor satu di Buton Tengah ini memberikan peringatan agar saudaranya tersebut bekerja sesuai dengan aturan dan patuh terhadap pimpinan serta menggunakan anggaran dengan bijak.
 
 
"Kerja yang benar. Jangan korupsi. Jangan bikin malu saya," kata Samahudin.
 
 
Pasca pelantikan pejabat tersebut secara otomatis terjadi kekosongan jabatan di sejumlah instansi yang ditinggalkan oleh pejabat lama. Menanggapi hal itu, Samahudin mengaku kekosongan jabatan tidak akan berlangsung lama.
 
 
"Tidak akan kosong. Ada pelaksana. Saya tidak bisa tentukan sekarang, karena akan ada pelantikan selanjutnya. Ibaratnya suntik vaksin covid-19, ada suntik vasin gelombang pertama, ada juga suntik gelombang dua. Begitu juga pelantikan. Akan ada pelantikan berikutnya," papar Samahudin.
 
 
Kepada pejabat yang baru dilantik, Samahudin berharap agar bawahannya tersebut bisa bekerja dengan baik membantu pemerintahannya menuju Buton Tengah yang berkah.
 
 
Seperti diketahui, pejabat yang dilantik oleh Bupati Samahudin adalah Hasan Tali yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 
 
Burhanudin yang dilantik menjadi Kepala Dinas Pangan Buteng menggantikan Hasan Tali. Kemudian, Tamrin Mau dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Buton Tengah.
 
 
Jufri, jabatan sebelumnya adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buton Tengah dilantik dan menduduki jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Tengah.
 
 
Nama terakhir yang dilantik adalah Aminudin yang disahkan dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

Page 9 of 156

iklan tahun baru

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0822 9168 7184 

Visitors Counter

5798450
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
983
4827
23839
5737762
132051
145409
5798450