Saturday, September 18, 2021

Sebut PT AKM Lakukan Penyesatan Opini, PT AKP Ajak Masyarakat Lihat Duduk Persoalan Secara Objektif

Written by  August 30 2021
KENDARI, Butonrayanews.co.id - PT Adhi Kartiko Pratama (PT AKP) melalui Kuasa Hukumnya, Prisky Riuzo Situru mengingatkan pihak PT Adhi Kartiko Mandiri (PT AKM) dan seluruh pihak yang terkait untuk berhenti melakukan penyesatan opini kepada publik.
 
 
Seperti diketahui dalam beberapa minggu terakhir telah terjadi aksi-aksi pemblokiran di wilayah operasi tambang milik PT AKP oleh beberapa oknum masyarakat.
 
 
Puncaknya, sejak tanggal 29 Agustus hingga hari ini, sejumlah masyarakat melakukan pemalangan dan menghentikan semua kendaraan operasional PT AKP dan kontraktor. Bahkan, oknum masyarakat yang melakukan aksi ini juga membawa senjata tajam.
 
 
"Sungguh disayangkan pihak PT AKM terus melakukan penyesatan opini tanpa didasari fakta hukum yang objektif. Negara ini adalah negara hukum. Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme seperti ini. Sebagai masyarakat yang beradab, segala masalah harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui aksi premanisme," ujar Prisky Riuzo Situru, Senin (30/08/2021).
 
 
Pihaknya menyayangkan narasi yang dibangun oleh PT AKM bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378K/Pid/2021 seolah berimplikasi pada batalnya IUP PT AKP di wilayah produksi tersebut.
 
 
Padahal kata Prisky, putusan tersebut merupakan putusan pidana penipuan dimana terdakwanya adalah individu bukan korporasi. Ditambah, amar putusannya tidak memerintahkan adanya perubahan status IUP PT AKP.
 
 
"Pertama, secara korporasi, PT AKP berkomitmen menghargai segala putusan hukum yang ada. Tetapi kami sebagai korporasi bukan pihak yang berperkara pada kasus tersebut. Setahu kami, putusan tersebut merupakan putusan pidana umum yang tidak memiliki sangkut pautnya terhadap status IUP PT AKP. Jadi saya tegaskan bahwa PT AKP merupakan pihak yang sah secara hukum melakukan produksi di wilayah OP IUP tersebut," lanjut Prisky.
 
 
Prisky mengungkapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, segala keputusan terkait IUP sepenuhnya merupakan ranah pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian ESDM.
 
 
Selain itu, pada Pasal 119 UU tersebut ditegaskan bahwa syarat sebuah IUP yang dapat dicabut oleh menteri jika pemegang IUP melakukan tindak pidana pertambangan, bukan tindak pidana umum.
 
 
"Kami berharap para pihak dapat membaca segala peraturan perundang-undangan secara objektif. Narasi batalnya IUP PT AKP akibat putusan MA tersebut adalah upaya penyesatan fakta hukum. Sebab jelas putusan pidana itu bukan merupakan pidana pertambangan. Ditambah, yang menjadi terdakwa dalam putusan tersebut adalah individu bukan korporasi," tegasnya.
 
 
Selain itu, PT AKP memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Sulawesi Tenggara yang telah melakukan penegakan hukum secara objektif dan profesional. PT AKP menepis tuduhan bahwa adanya bekingan dari pihak polda dalam menjaga wilayah IUP PT AKP.
 
 
"Kami tentu mendukung langkah-langkah polda untuk terus melakukan langkah-langkah hukum yang objektif dan profesional. Kami yakin polda akan terus berpihak kepada kebenaran formil dan materil. Apresiasi setinggi-tingginya untuk jajaran Polda Sulawesi Tenggara," jelasnya.
 
 
 
 
Rate this item
(1 Vote)
Read 190 times
Login to post comments

iklan tahun baru

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0822 9168 7184 

Visitors Counter

5287414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1745
5077
34474
5213257
92581
161436
5287414