Saturday, September 21, 2019

Membangun Muna Melalui Jalur Budaya dan Politik

Written by  September 13 2019
DR. Saharuddin DR. Saharuddin

Oleh: DR. Saharuddin

 

Pulau Muna sudah berkembang sejak sebelum masa kolonial dengan sistem budaya dan politiknya yang khas. Dalam diskursus demokrasi, pemerintahan Muna masa lalu  sudah menerapkan sistem kepemimpinan yang mencerminkan sistem pemerintahan yang demokratis.

 

Sepanjang perjalanan sejarah sistem budaya dan politiknya telah mengalami dinamika sehingga praktek budaya dan politik juga mengalami pergeseran. Celakanya, pergeseran tersebut semakin menjauhkan masyarakat Muna dari akar-akar budayanya.

 

Karena itu, untuk membangun Muna masa depan maka diperlukan pemahaman kembali tentang budaya dan politik pembanguna yang bersifat "keMunaan".

 

Budaya dalam pengertian ini adalah pedoman dan cara-cara orang Muna bertingkah laku dalam kehidupan sosial termasuk di bidang adat istiadat, seni budaya, pertanian sebagai aktivitas mata pencaharian utama, dan sistem pemerintahan.

 

Keseluruhannya dipandu dengan nilai-nilai budaya kebersamaan dengan nafas religius. Aktivitas pertanian misalnya, terlaksana sedemikian rupa sehingga unsur-unsur religius, gotong royong dan seni budaya hadir secara bersamaan.

 

Sesuai dengan konteks lingkungannnya, maka pertanian lahan kering, seperti jati, jambu, jagung, padi wuna dan ubi-ubian, serta peternakan ayam kampung, sapi, kambing dan kuda menjadi ciri khasnya.

 

Dari rangkaian aktivitas di semua bidang kehidupan sosial tersebut kerbersamaan dan kebahagiaan relatif tercipta.  Kini akibat kikisan peradaban modern, maka praktek-praktek bertingkahlaku dalam kehidupan sosial sudah semakin menjauh dari akar-akar budaya Muna.

 

Di sektor pemerintahan, kebersamaan juga tampak. Perpaduan "Kaomu" - "Walaka" dalam sistem kepemimpinan pemerintahan Muna sudah terjalin sejak lama. Seolah tanpa perpaduan "Kaomu" - "Walaka" pelaksanan kepemimpinan akan terasa hambar.

 

Meskipun saat ini, terutama dari kalangan muda yang masih kurang memahami atau mendalami makna budaya Muna sudah mulai mempesoalkan relevansi perpaduan "Kaomu" - "Walaka" dalam penyelengaraan system pemerintahan di Muna, khususnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

 

Namun, membaca kecendurungan politik pemerintahan di Muna, rasa-rasanya tidak akan ada yang "berani" mencoba untuk maju dalam pasangan bupati-wakil bupati tanpa menyertakan paket "Kaomu" - "Walaka" atau "Walaka" - "Kaomu".

 

Politik dalam pegertian "pembangunan melalui jalur budaya dan politik" adalah segala kebijakan yang diambil dalam praktek pemerintahan di Muna. Kebijakan pembangunan seyogyanya merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan pembangunan pada era pemerintahan sebelumnya.

 

Termasuk dalam pengertian ini adalah merubah orientasi arah kebijakan pembangunan dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan sebelumnya sebagai acuanya, dan tidak boleh terperangkap dalam terminology "salah" atau "keliru" terhadap pelaksanaan pembangunan sebelumnya.

 

Evaluasi dan perbaikan arah kebijakan adalah suatu keniscayaan, tetapi menyalahkan atau menduplikasi kebijakan sebelumnya tanpa pengayaan semestinya harus dihindari.

 

Pada kenyataannya, praktek budaya masa lalu dalam kehidupan sosial sudah jauh ditinggalkan. Hadirnya komoditas baru sebagai tuntuan konsumsi masyarakat  secara perlahan mulai "menggeser" peran komoditas asli jati, jambu, jagung, padi wuna dan  ubi-ubian, serta peternakan ayam kampung, sapi, kambing dan kuda.

 

Dalam sektor kepemimpinan, pasangan "Kaomu" - "Walaka" atau "Walaka" - "Kaomu" hanya muncul dalam posisi bupati-wakil bupati tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam jabatan dan posisi-posisi lain dalam struktur birokrasi.

 

Celakanya, dalam dua periode kepemimpinan terakhir yang berlangsung di Muna, meskipun terumuskan gagasan "Kaomu"– "Walaka" dalam proses politik di Pilkada, tetapi ketika roda pemerintahan berjalan maka wacana yang berkembang di masyarakat adalah selalu  "pecah kongsi" baik antara bupati dan wakil bupati, maupun antara bupati dengan partai pengunsungnya.

 

Celakanya lagi, perpecahan tersebut semakin mempertegas polarisasi sosial antar kubu berdasarkan pasangan pilkada "menang vs kalah".  Akibatnya adalah bahwa roda pemerintaan tidak berjalan efektif dan gejala konflik kepentinga antara kubu  di masyarakat semakin meningkat  sepanjang praktek pemerintahan.

 

Karena itu saya berpandangan bahwa pemerintahan ke depan secara kultural harus menjadi pewaris kepemimpinan sebelumnya, dan secara politik harus menjadi penerus kebijakan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya.

 

Secara kultural, bahwa nilia-nilai budaya yang pernah hidup dan berkembang dalam mengawal kehidupan sosial masyarakat, termasuk komoditas asli Muna yang mencerminkan mata pencaharian penduduk harus dihidupkan, dihadirkan kembali dan ditransformasi sesuai kebutuhan hidup masa kini.

 

Harus ada rekonstruksi budaya masa lalu secara tepat dalam setiap aspek kehidupan sosial, termasuk di sektor pertanian, peninggalan budaya dan seni budaya. Demikian pula di bidang politik, harmonisasi "Kaomu" - "Walaka" harus hadir dalam struktur birokrasi pemerintahan.

 

Tentu saja hal ini harus tersinergi dengan pertimbangan married system dimana kompetensi, keahlian dan integritas yang memihak pada kepentingan rakyat  harus tetap dikedepankan, demi tercapainya cita-cita untuk memakmurkan   bumi dan memakmurkan rakyat dalam segala aspek kehidupan sosial.

 

Budaya Muna harus terus dihidupkan, diperkaya, dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan dalam birokrasi demokrasi harus ditegakkan, politik pembangunan harus bersifat meneruskan, inovatif dan melayani, serta menghapuskan segala bentuk politik balas budi dan polarisasi atas dasar kepentingan politik dan golongan.

 

Penulis adalah dosen tetap pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Instritut Pertanian Bogor

 

Penulis juga bakal calon bupati Muna 2020-2025

Rate this item
(2 votes)
Read 133 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0813 5444 5525

Visitors Counter

1591198
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
973
2968
20950
1548325
65695
89717
1591198