Thursday, October 29, 2020

iklan arifudin

Himbauan Covid

Sekda

REDAKSI

REDAKSI

KENDARI, ButonRayaNews.co.id - Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) menggagas kegiatan open donasi Aksi Cegah Corona (ACC).
 
 
Pertemuan dua lembaga tersebut berlangsung di salah satu warkop ternama Kota Kendari, Selasa (12/05/2020). Berdasarkan rilis yang diterima media ini, barang maupun dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membantu pencegahan penyebaran Covid-19.
 
 
Sementara sasaran bantuan dari agenda tersebut akan diperuntukan kepada mahasiswa yang tinggal di kos-kosan yang orang tuanya berada diluar daerah Kota Kendari. Para mahasiswa yang dimaksud adalah mereka yang tidak mudik karena mematuhi himbauan pemerintah.
 
Penulis: Muhammad Al Rajap
 

KENDARI, ButonRayaNews.co.id - Untuk meringankan beban mahasiswa yang tidak mudik karena mematuhi himbauan pemerintah akibat pandemi Covid-19, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo membagi-bagikan sebanyak 365 paket sembako.
 
 
Ratusan paket sembako yang terdiri dari beras, telur, minyak goreng dan 1 dos indomie itu diberikan kepada mahasiswa yang tidak mudik saat perayaan hari besar umat muslim, yakni hari Raya Idul Fitri 1441 H.
 
 
Dari rilis yang diterima media ini, proses penyaluran bantuan dilakukan di sekretariat BEM UHO, gedung workshop dengan tetap memperhatikan prosedur pencegahan Covid-19, Sabtu (16/05/2020).
 
 
Adapun sasaran bantuan paket sembako tersebut adalah para mahasiswa yang tinggal di kos-kosan yang orang tuanya berada diluar daerah Kota Kendari yang tidak mudik karena mematuhi himbauan pemerintah.
 
 
Selain meyalurkan sembako, BEM UHO juga telah mendistibusikan hand sanitizer sebanyak 300 botol kepada masyarakat luas. BEM UHO juga akan mendistribusikan water portable, masker dan sarung tangan sebagai bagian dari aksi cegah Covid-19 sejak awal Corona masuk ke Sultra.
 
 
Penulis: Muhammad Al Rajap

 
 
BUTON UTARA, ButonRayaNews.co.id - Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur) melantik sebanyak 69 orang anggota Panitia pemungutan Suara (PPS) se-kecamatan Kulisusu. 
 
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, Nomor: 26/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-kab/VI/2020.  Koodinator Teknis Penyelenggaraan KPU Butur, Muh. Sairman Sahadia, menjelaskan Pelantikan anggota PPS teragenda serentak untuk semua kecamatan di Kabupaten Buton Utara
 
"Untuk kecamatan kulisusu ada 23 desa/kelurahan jadi jumlah semua yang dilantik hari ini ada 69 orang anggota PPS " jelas Sairman Sahadia saat ditemui awak media di Aula Hotel HB, Senin,(15/06/2020)
 
Ditengah Pandemi Covid-19, sesuai surat edaran yang ada bahwa proses pelantikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan memenuhi standar protokol kesehatan. "Makannya suasana pelantikan kali ini berbeda, kami mengatur anggota PPS terpilih dengan jarak 1 meter kemudian sebelum masuk harus cuci tangan, periksa suhu tubuhnya dan juga tetap memakai masker" ujarnya
 
Ia juga berharap agar anggota PPS yang dilantik hari ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. "Selamat bergabung sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, semoga dapat menjalankan tugasnya" tutupnya
 
Total Anggota PPS di 90 desa Desa/Kelurahan se-Kabupaten Buton Utara, sebanyak 270 orang
 
 
 
Penulis : Deni

BUTON UTARA, ButonRayaNews.co.id - Setelah berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam mencegah Virus Corona akhirnya akhirnya jebol juga. Pasalnya, salah seorang warga dinyatakan positif terpapar Covid-19.
 
 
Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Butur, dr. Ali Badar mengatakan pada 29 Mei lalu, pemerintah kabupaten telah melakukan swab tes sebanyak 25 sampel dari gabungan kluster Lambelu, kluster Dorolonda dan kluster Temboro Magetan.
 
 
"Dari 21 sampel swab yang keluar, satu yang positif. Sisanya negatif. Status kasus Positif Covid-19 itu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari," jelas Ali Badar saat ditemui awak media di Media Center Covid-19 Butur, Kamis(10/06/2020).
 
 
"Kasus pasien yang positif yaitu Tn. A, (24), yang berasal Kecamatan Wakorumba Utara, dari kluster Kapal Dorolonda," katanya.
 
 
Saat ini, lanjut Ali Badar, pasien tersebut sementara dijemput oleh tim medis Puskesmas Wakorumba Utara, untuk dikarantina mandiri di RSUD Butur.
 
 
"Dengan adanya kasus positif, otomatis Kabupaten Buton Utara menjadi zona merah penyebaran Covid-19," ungkapnya.
 
 
Ia juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang, tetap jaga kesehatan dan ikuti himbauan dari Pemerintah.
 
 
"Selalu menggunakan masker apabila harus beraktifitas diluar rumah, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta jaga jarak," imbuhnya.
 
 
Penulis : Deni Irawan
Editor : Muhammad Al Rajab

 
BAUBAU, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Selasa 9 Juni 2020, perkembangan dari tim gugus tugas Covid 19 merilis melalui Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Baubau dr Lukman, Sp.PD didampingi Kalaksa BPBD Kota Baubau Laode Muslimin Hibali, SE, M.Si  saat menggelar jumpa pers di media center Sekber gugus tugas covid-19 mengatakan, dari 9 swab yang dikirim ke  Provinsi Sultra pihaknya menerima laporan 3 dinyatakan positif covid-19 dan 6 lainnya dinyatakan negatif.   
                   
Menurut dr Lukman , tambahan 3 pasien positif ini, pasien inisial 017 berusia 61 tahun, inisial 018  berumur 31 tahun, dan inisial 019 juga berumur 31 tahun. Pasien 017 dan 019 adalah kasus sporadis (riwayat kontak tidak tentu atau tidak jelas), sedangkan pasien 018 sendiri adalah klaster kapal.  Dokter ahli spesialis penyakit dalam ini,  adanya kasus sporadis pasien 017 dan 019 merupakan penanda, informasi peringatan, agar seluruh masyarakat lebih waspada / berhati-hati dalam keseharian. Tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak dari orang lain. 
 
Sedangkan untuk 6 yang dinyatakan negatif hasil tes swab / PCR negatif.. "Saat ini belum ada tambahan pasien dinyatakan sembuh, masih tetap 3 orang. Tetapi marilah kita semua terus saling mendoakan, agar para pasien cepat diberi kesembuhan,"ungkap Lukman.
 
Ditambahkan, untuk saat ini, ketiga pasien yang baru dinyatakan positif, akan menjalani perawatan di RSUD Baubau, sebab saat ini tengah dilatih para tenaga kesehatan, untuk pelayanan di rumah sehat terpusat covid-19 Kota Baubau, Dan pasien dengan kondisi yang stabil, akan dialihkan perawatannya di rumah sehat terpusat setelah pelatihan tenaga kesehatan rumah sehat terpusat.
 
dr Lukman tak henti-hentinya mengimbau seluruh masyarakat Kota Baubau untuk selalu aktif, dan ketat, tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari covid-19.  Sementara itu, data Sebaran Covid-19 di Kota Baubau, Selasa, 9 Juni 2020 untuk OTG 14 orang, SP OTG 1 orang, ODP 73 orang, PDP 5 orang, positif bertambah 3 orang (pasien yang menjalani perawatan 16 orang,  dan total pasien terkonfirmasi positif 19 orang), dinyatakan sembuh 3 orang, belum ada tambahan.(ist)
 
Editor : Mulyadi
 
 

ADVETORIAL
 
 
BUTUR, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergerak menyerap aspirasi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, berbagai usulan diserap dan ditampung lalu disuarakan di parlemen. 
 
*DPRD Butur Jemput Aspirasi Melalui Reses
 
Salah satu cara DPRD untuk menampung aspirasi yakni dengan intens turun lapangan menyapa dan menjemput berbagai usulan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing saat masa reses. Seperti yang dilakukan pada reses masa sidang 1 tahun sidang 2019 - 2020. 
 
Para legislator itu menyebar, menyambangi konstituennya yang tersebar di enam kecamatan. Dapil I meliputi Kecamatan Kambowa, Bonegunu dan Kulisusu Barat. Kemudian, dapil II meliputi Kecamatan Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara, dan dapil III meliputi Kecamatan Kulisusu.
 
Mazlin dan Muh. Muslimin Isi misalnya. Dua dari 20 wakil rakyat di Butur ini turun  bersama menyambangi Desa Wasalabose Kecamatan Kulisusu.
 
Di sana, sejumlah usul dan saran dari warga setempat berhasil diserap.
 
Beberapa di antaranya yakni pengadaan bantuan nelayan dan pertanian, pembangunan jalan lingkar dalam kawasan benteng dan pendirian Sekolah Dasar (SD) yang selama ini belum ada di desa tersebut.
 
Mazlin mengatakan aspirasi tersebut akan ditampung untuk kemudian disuarakan di dewan.
 
Untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih program, kata dia, maka perlu disinkronkan lagi antara usulan masyarakat dengan program dari pemerintah desa setempat.
 
Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan kepada pemerintah desa setempat, agar usulan masyarakat tersebut didukung dengan data yang riil. Hal ini penting, agar ke depan bisa menghasilkan program yang tepat sasaran.
 
Usul bantuan jaring untuk nelayan misalnya, tentunya perlu disertakan dengan ukuran jaring yang dibutuhkan. Sehingga, ketika disalurkan nanti bisa termanfaatkan dengan baik.
 
"Saya minta datanya yang riil. Supaya juga kami, kalau ditanya di DPRD kita tahu," katanya.
 
Muh. Muslimin Isi, menuturkan pula bahwa pihaknya menyambut baik usulan yang disampaikan di forum itu. Selain menegaskan bakal menyuarakan aspirasi di dewan, dia juga meminta dukungan penuh dari masyarakat setempat.  
 
Misalnya, pendirian gedung SD yang membutuhkan kesiapan lahan. 
 
Untuk mengantisipasi timbulnya masalah di kemudian hari, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan agar lokasi yang disediakan harus clear atau tidak berpotensi sengketa.
 
"Mudah-mudahan, dengan usulan ini dan juga himbauan dari kami bersamaan, maka kita akan bantu bapak dan ibu sampaikan ke Pemerintah Daerah," ujar Muslimin. 
 
Anggota DPRD (Butur) yang lain, Sujono, juga memaksimalkan reses masa sidang 1, dengan turun menemui konstituennya di Desa Labelete dan Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara.
 
Di lapangan, Sujono dicurhati soal pembukaan formasi tenaga Guru TK. Di mana, pada penerimaan CPNS Butur dua tahun terkahir, kuotanya tidak tersedia. 
 
Padahal, TK yang berstatus Negeri di Butur sudah terbilang banyak. Jumlahnya kurang lebih 10 buah. Begitu pula alumni dari jurusan PGTK di Butur, jumlahnya pun tidak sedikit.
 
Selain formasi guru TK, warga setempat juga meminta dukungan terkait percepatan pembangunan masjid, termasuk jalan menuju tempat pembuangan sampah agar diperhatikan. 
 
Selain itu, warga juga menyampaikan kondisi jalan lingkungan yang sudah dianggarkan melalui Dana Desa (DD),  belum termanfaatkan dengan baik. Kondisinya, masih sebatas pengerasan.
 
Untuk pengaspalannya, tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu, warga setempat meminta agar peningkatannya bisa dianggarkan melalui APBD. 
 
"Aspirasi atau usulan-usulan masyarakat yang diserap melalui reses ini, kami di DPRD memparipurnakan. Setelah itu, kami akan sampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekwan," ungkap Sujono.
 
Begitu pula dengan La Djiru. Legislator asal dapil Kulisusu Utara dan Wakorumba utara itu juga turun menyambangi konstituennya di Desa Ulunambo dan Ee Rinere.
 
Setelah tatap muka dan mendengarkan usulan-usulan, La Djiru berhasil menyerap sejumlah aspirasi yang bakal diperjuangkanya di parlemen, diantaranya peningkatan jalan tani, pengaspalan jalan dan sumur bor.
 
"Reses ini tujuannya adalah turun bertatap muka meminta masukan-masukan kepada masyarakat, kemudian masukan-masukan itu akan ditampung untuk diusulkan," ujarnya. 
 
DPRD Butur Perjuangkan Desa yang Belum Teraliri Listrik
 
Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) menyambangi Kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baubau Sulawesi Tenggara. Kunjungan itu dalam rangka konsultasi, sekaligus melaporkan kondisi layanan terkait kelistrikan di daerah setempat.
 
Anggota Komsisi II DPRD Butur, Sujono, mengatakan ada beberapa poin penting yang dibahas pada pertemuan tersebut. 
 
Pertama, terkait adanya bebrapa desa di Butur yang hingga kini belum terjangkau listrik dari PLN, seperti di Desa Lamoahi dan Torombia Kecamatan Kulisusu Utara (Kulut). 
 
Kemudian, Desa Langere Kecamatan Bonegunu yang belakangan akses jalur daratnya sudah dirintis, termasuk jalur menuju pelabuhan di Desa Lelamo, Kulut, atau biasa disebut Pelabuhan Waode Buri, agar segera dibangun jaringan listrik.
 
"Langere kan sudah ada jalan barunya, kita laporkan juga. Termasuk Dermaga di Desa lelamo, jaringan listriknya kan belum ada. Supaya dibangun jaringan menuju pelabuhan itu," kata Sujono.
 
Pembangunan jaringan listrik menuju dua desa di Kulut tersebut, lanjutnya, memang sudah dilakukan. Sayang, hingga kini belum juga beoperasi lantaran sebagian tiangnya sudah roboh.
 
"Kita laporkan dan kita minta untuk diperasikan cepat," ujarnya.
 
PLN, mereka merespon baik. Malah mereka bersyukur," Sujono menambahkan.
 
Selain melaporkan beberapa titik yang belum teraliri listrik, Komisi II DPRD Butur juga menyampaikan keluhan warga Butur terkait masih sering terjadinya listrik padam. Terlebih, pada saat bulan puasa (Ramadhan) yang kerap membuat warga resah. 
 
"Pemadaman listrik kita laporkan juga. Malah yang lebih menarik, kita di Butur itu kalau sudah bulan puasa sering terjadi listrik padam," pungkasnya.
 
Menurut informasi yang diterimanya dari pihak PLN Baubau, ketika mesin pembangkit i PLN Ereke yang melayani sebagian wilayah Butur mengalami gangguan, maka pasokan listrik disuplay dari Baubau. Kalaupun masih terjadi pemadaman, itu terkadang disebabkan adanya pohon tumbang.
 
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, mengatakan selain membicarakan soal beberapa titik yang belum teraliri listrik dan masih seringnya terjadi pemadaman, pada pertemuan itu juga dibahas masalah penerangan lampu jalan, agar saat malam hari jalanan di Butur tampak lebih terang. 
 
"Saya berkeinginan Butur itu kalau malam bisa terang benderang. Kita juga bicarakan tentang persoalan lampu jalan," ucap Mazlin.
 
DPRD Butur Sambangi PLN Sulselbar, Bahas Kendala Layanan Kelistrikan
 
Usai menyambangi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baubau, Komisi II DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) terus memperjuangkan agar pelayanan kelistrikan lebih maksimal. Olehnya itu, para wakil rakyat itu mengunjungi PT. PLN wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselbar), di Makassar.
 
Kunjungan itu dilakukan, dalam rangka konsultasi terkait kondisi pelayanan kelistrikan di wilayah Butur.
 
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, menjelaskan sejumlah kendala listrik yang terjadi di lapangan, sudah disampaikan melalui pertemuan itu. Selanjutnya, pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari pihak PLN Sulselbar, untuk pemecahan masalahnya.
 
"PLN Sulselbar akan turun langsung tinjau apa  masalahnya, kemudian mereka janji akan carikan solusi," ungkap Mazlin. 
 
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, ada beberapa poin penting terkait layanan listrik di Butur yang perlu mendapatkan penanganan serius. Antaralain masih sering terjadinya listrik padam, penyediaan lampu jalan termasuk tiang listrik yang tumbang.
 
Kemudian, masih adanya sejumlah desa yang belum menikmati layanan listrik dari PLN. Antaralain Desa Lamoahi dan Torombia termasuk dermaga di Desa Lelamo (Pelabuhan Waode Buri), Kecamatan Kulisusu Utara.
 
Selian itu, masuknya akses darat menuju Desa Langere Kecamatan Bonegunu yang baru selesai dirintis akhir 2019 lalu, juga dipandang perlu disusul pembangunan jaringan listrik.
 
DPRD Butur Mediasi Warga yang Tak Dapat Bantuan Covid-19
 
Puluhan warga Kelurahan Bone Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur) menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka mengadu terkait penyaluran bantuan kepada warga terdampak covid-19 atau virus corona, belum merata. 
 
Aspirasi warga tersebut disampaikan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Butur Mazlin, Sekertaris Komisi II DPRD Butur Alias Dadi Agusman, Wakil Ketua Komisi III DPRD Butur Abdul Mustarif Saleh, Anggota Komisi III Nasri. Turut hadir Lurah Bone Lipu dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Butur, Alman.
 
Setelah disampaikan berbagai pandangan, rapat tersebut akhirnya mendapat titik temu. Disepakati bahwa warga yang belum sama sekali mendapatkan bantuan akan terakomodir.
 
"Solusinya suda jelas, kelurahan  segera mengakomodir untuk memberikan bantuan terhadap warga yang mengadu notabene belum dapat sama sekali dan dari pak lurah suda siap untuk membagikan yang belum dapat," ujar Ahmad Afif Darvin.
 
Selepas rapat, masyarakat kemudian bersalam-salaman lalu meninggalkan kantor DPRD dengan tertib. Kantor lurah yang sebelumnya sempat tersegel, dibuka kembali. (Advetorial)

ADVETORIAL
 
 
BUTUR,BUTONRAYANEWS.CO.ID - Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) terus berupaya memaksimalkan fungsi pengawasan. Mulai dari pelaksanaan program kerja eksekutif hingga pengawasan serta dukungan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 belakangan.
 
DPRD dan Pemkab Butur Bersatu Lawan Covid-19
 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara, melakukan sidak di RSUD setempat terkait kesiapan penanganan Virus Corona (COVID-19). Di lapangan, Dewan menjumpai masih minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga Kesehatan. 
 
"Saat ini tenaga kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Lengkapi alatnya dan insentifnya juga harus ditambahkan, karena mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19," ujar Ketua DPRD Butur, Diwan. 
 
Diwan menambahkan DPRD dan Pemda Butur, sepakat bergandengan dalam pencegahan maupun penanganan wabah Virus Corona. Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Kesehatan, kata dia, segera mempercepat proses pencairan dana APD ataupun Alkes tersebut.
 
Politisi Partai Amanat Nasional itu lebih lanjut mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Pemda Butur menyikapi penyebaran pandemi virus corona. Sebagai mitra Pemda, kata Diwan, DPRD tentu akan mendukung langkah pencegahan maupun penanganan Virus Corona.
 
"Semua tidak ada masalah, tinggal kita hubungi lagi Bupati dan semua Muspida, TNI-Polri untuk membicarakan kelanjutan hal ini," ujarnya.
 
Bupati Butur, Abu Hasan, beberapa waktu lalu sudah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan virus corona. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dia pun mengajak semua pihak, agar bersama-sama melakukan pencegahan.
 
"Virus Corona ini musuh besar. Kita harus bersatu padu untuk mencegahnya," tutur Abu Hasan 
 
Lawan Covid-19, DPRD Butur Minta Pintu Masuk Diperketat
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusul pemeriksaan di perbatasan atau pintu masuk di wilayah itu segera diperketat. Saran tersebut disampaikan, saat rapat bersama eksekutif serta sejumlah instansi yang tergabung dalam tim gugus tugas covid-19, di gedung DPRD setempat. 
 
Salah satu anggota DPRD, Muh. Rukman Basri Zakariah, mengatakan upaya pencegahan tentunya tidak lepas dari penanganan di setiap pintu masuk, seperti pelabuhan dan perbatasan darat. Agar berjalan maksimal, tentnya perlu dibarengi dengan peralatan yang memadai.
 
Legislator lainnya, Abdul Mustarif Saleh, punya pandangan serupa. Di mana, perbatasan memang perlu diperhatikan. Mulai dari pemeriksaan diperkuat, bahkan bila perlu disiapkan tempat mencuci tangan bagi setiap orang yang masuk ataupun sebaliknya.
 
Pendapat Abdul Mustarif, menyusul pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Butur, Muhammad Kasrul yang juga hadir dalam rapat tersebut.
 
Kasrul berkata, saat ini Butur sebetulnya belum masuk pada tahap perang dengan covid-19 yang sesungguhnya. Gugus tugas, kata dia, masih dalam tahapan pelacakan dan penyusunan strategi. 
 
"Strategi kita bagaimana, apakah kita mau blokade ini wilayah atau tidak?. Kalau sudah perang yang sesungguhnya, saya kira penggunaan APD (alat pelindung diri) ini harus. Tidak boleh tidak," ungkap Kasrul. 
 
Kesempatan berikutnya, Wakil Ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, menuturkan saat ini Butur memang perlu isolasi wilayah, seperti yang sudah diberlakukan di Kendari. Hal ini penting dilakukan, mengingat sebagian logistik yang sudah dipesan seperti APD belum tiba di Butur. 
 
Di lapangan nanti, kata Afif, kelengkapan alat termasuk insentif para petugas, tentu juga harus diperhatikan. 
 
"Kalau yang sudah dipesan belum datang, lakukan dulu ini isolasi wilayah, seperti di kota kendari. Libatkan Sat Pol PP, Polisi, TNI, Kapus-kapus semua. Itu dulu yang bisa dilakukan, kasi keluar dulu anggaran yang setengah itu," tuturnya. 
 
"Seperti penjelasan Kadis Kesehatan tadi, bahwa ini belum seberapa. Kita tutup dulu perbatasan," Afif menambahkan.
 
Anggota DPRD Butur lainnya, Nasri, juga sependapat, pintu keluar masuk harus diperhatikan dengan serius. Untuk menyetop peresebaran virus mematikan di wilayah Butur, susah pasti butuh kerja maksimal. 
 
"Harapan saya, kita semua satukan langkah, bagaimana kita memerangi virus ini. Satu-satunya jalan, tidak ada pilihan lain, bagaimana semua di pintu masuk itu harus kita lakukan. Dan kita titip alat yang memadai, agar mengurangi kadar bahaya virus ini," kata Nasri. 
 
Begitu pula dengan Mazlin, legislator Butur lainnya. Dia mengatakan, semua pintu masuk mesti diantisipasi cepat. Pasalnya, apabila virus tersebut sudah masuk di wilayah Butur, maka penanganya nanti akan jauh lebih sulit. 
 
"Tidak ada gunanya kita siapkan masker, tidak ada gunanya kita siapkan APD, kalau ini virus dia sudah masuk," tandasnya.
 
Ketua DPRD Butur, Diwan, mengatakan rapat tersebut diinisiasi untuk mencari konsep, ide untuk menyatukan langkah mencegah masuknya virus corona.
 
Selepas rapat, dia meminta semua unsur yang tergabung dalam gugus tugas segera menyusun proposal kebutuhan biaya sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian, ajukan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar diclearkan secepatnya.
 
"Di jajaran kita semua ini, ada komitmen yang sangat dalam bahwa kita ini semua bahu membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya bahwa, DPRD siap membantu untuk hal penganggaran itu," pungkasnya.
 
DPRD Butur Dorong Pemberlakuan Karantina dan Bantuan Pangan Warga Terdampak Covid-19
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) mendorong pemberlakuan karantina bagi orang yang baru tiba dari luar utamanya yang terpapar virus corona atau covid-19. Ini penting dilakukan dalam rangka menyetop masuknya virus corona. 
 
Para legislator Butur menyampaikan itu saat rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di gedung DPRD setempat. Rapat tersebut, membahas soal rencana tambahan anggaran untuk penanganan covid-19. 
 
Wakil Ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, mengatakan tidak menutup kemungkinan, saat ini sudah ada warga Butur yang baru datang dari luar khususnya zona merah. Namun belum terdeteksi dan masih bebas berkeliaran.
 
Selain itu, Afif juga mengingatkan soal kebutuhan pangan masyarakat.
 
"Pencegahan corona ini apa yang kita butuhkan?, hanya baju?, berarti didistribusi ke puskesmas dan rumah sakit. Untuk masyarakat apa?, misal bantuan sembako, identifikasi dulu," tandasnya. 
 
Legislator lain, Nasri, menambahkan penyebaran wabah virus corona ini sudah cukup meresahkan. Mestinya kata Nasri, pencegahan harus lebih diperkuat sebelum ada korban terpapar covid-19 yang penanganan serta dampaknya akan lebih sulit diatasi.
 
"Corona belum masuk, tapi dampaknya sudah menyebar," ungkapnya. 
 
Penanganan terhadap warga yang baru tiba dari luar Butur juga ikut menjadi perhatian. Seperti yang diungkap Ketua Komisi III, Josri. Dia mengatakan, warga yang hendak dikarantina mestinya disiapkan tempat yang layak serta dipenuhi akomodasi dan konsumsinya. 
 
Josri tidak menginginkan, kejadian seperti yang dialami sejumlah warga Butur yang melakukan isolasi atau karantina mandiri di Pantai Mowuru terulang lagi. "Harusnya mereka disiapkan tempat," kata Josri.
 
Dewan Butur Pantau dan Suport Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.
 
Sejak ditetapkan masa kewaspadaan dan pencegahan terhadap virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Buton Utara (Butur) bulan Maret 2020 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat gencar memaksimalkan fungsi pengawasan. Baik itu dari sisi anggaran, maupun kinerja gugus tugas, bahkan para wakil rakyat itu intens turun ke lapangan memastikan pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan berjalan maksimal. 
 
Di lapangan, para legislator Butur itu kerap menjumpai masih adanya sejumlah hal yang perlu dibenahi. Mulai dari terbatasnya ketersediaan masker, alat pelindung diri petugas di puskesmas dan Rumah Sakit serta sejumlah keperluan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. 
 
Hasil kunjungan ke lapangan itu, lalu dicatat dan disampaikan ke pihak eksekutif atau gugus tugas. Perlahan namun pasti, berbagai kekurangan itu pundibenahi satu per satu.
 
Bulan Mei 2020, para legislator kembali turun ke lapangan, dengan agenda pemantauan kegiatan pengendalian dan penanganan covid-19.
 
Beberapa titik yang disambangi antaralain posko satgas covid-19 Desa Wamboule, Puskesmas Waode Buri dan Puskesmas Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara. Kemudian, Puskesmas Labaraga, Puskesmas Labuan dan posko penjagaan di Pelabuhan Fery Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara.
 
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, mengatakan lawatan itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan. 
 
Pihaknya ingin memastikan, seperti apa kondisi riil di lapangan. Mulai dari kelengkapan alat pelindung diri (APD) para petugas yang berjaga hingga penunjang lainya yang mendukung kelancaran proses penanganan covid-19 di wilayahnya masing-masing. 
 
Di lapangan, kata Mazlin, pihaknya mendapati adanya kemajuan. Tidak seperti kunjungan sebelumnya yang  mana, fasilitas para petugas masih serba terbatas, utamanya APD.
 
"Alhamdulillah, sudah ada perubahan," ungkap Mazlin.
 
Politisi Partai Demokrat itu tak menampik, para petugas yang berjaga di lapangan adalah garda depan dalam percepatan penanganan dan pencegahan wabah covid-19. Makanya, pihaknya juga tak lupa memberikan suport dan apresiasi kepada para petugas yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. 
 
"Selamat bertugas. Doa kami selalu menyertai kalian semua. Amin," ungkapnya. (Advetorial)

 
BAUBAU,BUTONRAYANEWS.CO.ID - Masih meningkatnya angka positif Covid 19 seluruh Indonesia maka masih diberlakukan adanya protokol kesehatan Covid 19. Bagi anda yang ingin bepergian atau berangkat keluar daerah maka wajib mengantongi Surat Keteranga Suket lajak berangkat.  Pemkot Baubau melalui gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Baubau menfaslitasi masyarakat Kota Baubau untuk pengurusan surat keterangan layak berangkat ke luar wilayah Baubau.
 
Hal ini diungkapkan sekretaris gugus tugas covid-19 Kota Baubau Dr Roni Muhtar, M.Pd dalam jumpa pers kepada sejumlah media Selasa (2/6). 
Menurut Roni Muhtar,  pengurusan surat keterangan yang difasilitasi oleh Pemkot Baubau melalui gugu tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Baubau ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat Kota Baubau dimana terlihat saat dibuka Selasa (2/6) di Sekber gugus tugas jalan dayanu ikhsanuddin banyak masyarakat yang memanfaatkannya dengan datang melakulan pemeriksaan. Hal ihi patut diapresiasi karena masyarakat begitu patuh dan tertib untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.
 
Dikatakan, penerbitan surat keterangan layak berangkat adalaj melalui mekenisme pemeriksaan rapid tes sesuai edaran gugus tugas Nomor 5 tahun 2020 yang mengatur bepergian orang ditengah wabah covid-19. " terimakasih kepada masyarakat Baubau yang telah memanfaatkan ruang yang disiapkan pemerintah melalui gugus tugas covid-19 untuk mendapatkan surat keterangan layak berangkat," katanya. 
 
Ditambahkan, untuk memudahkan pengurusan surat keterangan itu, pihaknya memusatkan pengurusan di sekber gugus tugas covid-19 sebagai upaya untuk membuat pelayanan lebih cepat karena dapat terpusat satu pintu. Pasalnya, kalau terbagi-bagi setelah menjalani pemeriksaan rapid tes pasti akan datang lagi ke gugus tugas minta surat keterangan lebih lanjut. Makanya diambill pilihan terpusat di gugus tugas sehingga satu pintu dalam pengurusannya.
 
 Lebih lanjut dikatakan Roni Muhtar, Pengurusan surat keterangan layak berangkat gratis bagi warga Kota Baubau itu,  sudah berjalan beberapa hari, namun demkian pihaknya lebih mengatur dan menata lagi sehingga mekanismennya rapih dan lebih baik lagi. Karena diyakini, setiap hari akan semakin banyak yang datang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. 
 
Apalagi, memang kampus-kampus sudah mulai buka, lalu kegiatan-kegiatan masyarakat dalam hal bisnis dan sebagainya sudah ada ruang untuk beraktifitas, sehingga menjadi banyak yang membutuhkan surat keterangan layak berangkat itu. "Surat keterangan berangkat wajib dimiliki setiap orang yang akan bepergian karena setibanya didaerah tujuan  yang bersangkutan akan dimintai surat keterangan tersebut. Dan Saya juga minta kepada teman-teman media mencoba menginformasikan kepada masyarakat yang mau masuk ke Baubau juga harus melengkapi itu (surat keterangan), karena kalau tidak kita juga akan memperlakukan hal yan sama seperti yang dilakukan daerah lain,"katanya
 
Sementara itu, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Baubau dr Lukman, Sp.PD menjelaskan surat keterangan layak berangkat ini diprioritaskan bagi anak-anak daerah yang akan keluar untuk sekolah atau kembali bertugas didaerah lain. Dan (Selasa (2/6), masyarakat yang mendaftar pengurusan surat keterangan itu sebanyak 100 orang, namun yang memenuhi kriteria atau syarat berjumlah 63 orang.
 
dr Lukman membeberkan, pengurusan surat keterangan berpergian di gugus tugas Baubau akan berlangsung sampai 7 Juni 2020, hal itu sesuai surat edaran gugus tugas Nomor 5 tahun 2020.  Namun akan dilihat lagi respon pemerintah apakah tetap diperpanjang surat edarannya atau akan ada aturan baru lagi. Jadi pada dasarnya pihaknya merespon orang yang keluar masuk suatu wilayah.(ist)
 
Editor : Mulyadi

KENDARI, ButonRayaNews.co.id - Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) tetap melaksanakan serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya Kota Kendari saat pendemi virus corona atau Covid-19. 
 
 
Kegiatan itu dilakukan di dua kelurahan, yakni Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, dan Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Senin (1/6/2020).
 
 
Sebelum melakukan tatap muka dengan masyarakat, tim dari AJP menerapkan ptotokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 dengan melakukan pengukuran suhu tubuh dan membagikan masker kepada masyarakat peserta reses. Selain itu masyarakat juga disuruh untuk mencuci tangan pakai sabun sebelum masuk dalam lokasi reses.
 
 
Dalam kesempatan bertatap muka dengan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra itu, masyarakat langsung menyampaikan masukkan dan usulan terhadap pembangunan infrastruktur baik di Kelurahan Mandonga maupun di Kelurahan Tobuha. Masukkan dan usulan yang paling dominan disampaikan masyarakat di dua kelurahan itu hampir sama, yakni mulai dari infrastruktur jalan, drainase, dan penerangan lampu jalan.
 
 
Salah seorang warga di Kelurahan Mandonga mengeluhkam jalan poros yang menuju ke Kantor Camat Mandonga yang berlubang, serta tidak adanya drainase di ruas jalan tersebut.
 
 
"Kalau bisa kami minta bapak komunikasikan ke pemerintah kota maupun pemerintah provinsi terkait jalanan ke Kantor Camat Mandonga  agar bisa diperbaiki, karena berlubang dan juga tidak ada drainase," kata salah seorang warga.
 
 
Kemudian ada juga warga yang mengeluhkan belum adanya tanggul di seputaran Kali Mandoga. Padahal kata dia, sebagian pinggiran kali itu telah dibuatkan tanggul, tapi di wilayah tempat tinggalnya belum dibuat.
 
 
"Tanggul kali di RT 5 belum ada. RT 10 sudah terlaksana, RT 4 sudah terlaksana, tapi kami di RT 5 belum tersentuh. Jadi mohon izin apakah kewenangan provinsi atau kewenangan kota. Mohon disuarakan, sebab kalau hujan, kami rawan kebanjiran jika seperti itu," ujarnya.
 
 
Mendengar hal itu, AJP mengatakan, terkait persoalan jalan yang menuju Kantor Camat Mandonga, ia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah jalan itu masuk jalan provinsi. Jika masuk jalan provinsi ia akan mengawal untuk ditindaklanjuti pada saat sidang rapat paripurna DPRD, agar bisa dianggarkan untuk perbaikannya.
 
 
Sementara terkait dengan keluhan warga, yang mengatakan belum adanya tanggul di Kali Mandonga, AJP akan melakukan pengecekan di lapangan. Dan akan menyampaikannya ke Pemerintah Kota Kendari.
 
 
"Tanggal di RT 5, nanti kita cek juga. Saya kira tahun ini terlalu banyak pemotongan anggaran karena dialihkan pada pencegahan dan penanganan Covid-19. Namun aspirasi yang disampaikan ini, tetap saya akan kawal. Jika masuk dalam wilayah kota, maka saya akan bicarakan dengan wali kota, agar bisa terlaksana," katanya.
 
 
Sementara terkait dengan aspirasi masyarakat Kelurahan Tobuha, yang meminta pengaspalan Jalan Bersih Hatiku, yang merupakan akses jalan yang menghubungkan 4 kelurahan yakni, Kelurahan Alolama, Kelurahan Labibia, Kelurahan Punggolaka dan Kelurahan Tobuha, politikus Golkar itu mengatakan, bahwa jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
 
 
Namun, ia berjanji akan membantu dengan menyampaikannya ke wali kota dan Ketua DPRD Kota Kendari agar bisa menjadi perhatian.
 
 
"Yang masuk wewenang provinsi akan saya kawal langsung, yang masuk wewenang kota akan saya bicarakan dengan wali kota. Terkait dengan lampu jalan, memang camat manyampaikan bahwa di Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Kendari, tahun ini memang ada sebenarnya peremajaan lamlu atau pemasangan lampu di seluruh Kota Kendari.Cuman adanya Covid-19, dana itu diahlikan. Tapi kedepannya akan diperjuangkan," ujarnya.
 
 
Pada kesempatan itu, diakhir reses, AJP juga membagikan bingkisan sembako kepada masyarakat.
 
 
Penulis: Sakarias

- Diantaranya Eks Penumpang Lambelu dan Dorolonda
 
 
BUTUR, BUTONRAYANEWS.CO.ID - Dalam memutus mata rantai penularan virus Corona ditengah masyarakat salah satunya mengetahui ada tidaknya masyarakat yang terinfeksi atau tertular dengan wabah ini. Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Utara (Butur), melakukan pengambilan Swab Covid-19 pada 17 orang diantaranya eks penumpang Dorolonda dan Lambelu.
 
Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Butur, dr. Ali Badar, menjelaskan sebelumnya RSUD Butur juga sudah melakukan Pengambilan swab pada 4 orang dari kluster lambelu yang hasil rapid tesnya reaktif. "Hari ini ada 17 orang yang di swab, gabungan dari kluster Lambelu, kluster Dorolonda dan kluster Temboro magetan" Jelas Ali Badar saat dihubungi Via WhatsApp, Jumat (29/05/2020).
 
"sebenarnya total yang periksa hari ini ada 24 orang, tapi yang lainnya berkeras tidak mau dilakukan swab" tambahnya Sampel swab tersebut, akan dikirim ke laboratorium kesehatan provinsi di Kendari besok dan lusa akan dikirim ke Makassar untuk pemeriksaan
 
"dengan keterbatasan reagen PCR di kendari, pemeriksaan sampel OTG yang sudah lewat masa karantina akan di periksa di Makassar" ujarnya.
 
Beberapa daerah sudah melakukan pemeriksaan swab dari kluster di atas dan banyak ditemukan positif walaupun pemeriksaannya sudah lewat masa karantina, bahkan ada yang sudah 2 bulan lebih diperiksa seperti Bombana, Buteng dan Wakatobi. "kemungkinan positif hasil swab bisa karena virus yang sudah mengalami mutasi, sehingga virus masih menetap ditubuh walaupun sudah lewat masa karantina" ungkapnya
 
Ia juga menambahkan, Hasil swab di laboratorium Makassar paling cepat keluar 1 minggu sejak sampel tiba. "keterlambatan bisa karena dipengaruhi reagen yang kurang untuk pemeriksaan sampel atau sampel yang banyak sehingga harus antrian" bebernya
 
"jadi kita harus sabar menunggu hasil pemeriksaan" tutupnya
 
  
Penulis : Deni
Editor : Mulyadi

Page 6 of 143

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0822 9168 7184 

Visitors Counter

3541847
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2783
4798
22973
3476321
161509
177939
3541847