Sunday, August 19, 2018

MK Tolak Gugatan Rusda-Sjafei, AMAN Pimpin Sultra

Written by  August 10 2018
Foto: Salah satu Kuasa Hukum KPUD Sultra, La Samiru. (Istimewa) Foto: Salah satu Kuasa Hukum KPUD Sultra, La Samiru. (Istimewa)

JAKARTA, ButonRayaNews.co.id - Sidang dismissal PHP Pilgub Sultra yang diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra Rusda Mahmud-Sjafei Kahar akhirnya kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dimana, MK siang tadi baru saja menggelar sidang putusan dismissal sengketa Pilgub Sultra yang diajukan oleh pemohon calon gubernur dan wakil gubernur Sultra Rusda Mahmud-LM. Sjafei Kahar.

Sidang yang dihadiri 9 Hakim MK masing-masing Dr. Anwar Usman, Prof. Dr. Aswanto, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, Prof. Dr. Saldi Isra, Prof. Dr. Arief Hidayat, I Gede Palaguna, Wahiduddin Adam, Suhartoyo, dan Manahan Perdamean Sitompul tersebut dalam amar putusannya MK menyebut:

1. Menerima eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon (legal standing).
2. Permohonan pemohon tidak dapat diterima MK.

Menurut Mahkamah, selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait sebesar 137 ribu suara. Sedangkan syarat untuk memenuhi kedudukan hukum sebagai pemohon seharusnya selisih suara berada pada angka 17 ribu suara. Oehnya itu permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Saat dikonfirmasi Kuasa Hukum KPUD Sultra La Samiru mengatakan, sejak awal sidang di MK, termohon (KPUD Sultra) berkeyakinan dan optimis jika permohonan pemohon tidak akan diterima oleh MK.

"Pada dasarnya kami sangat mengapresiasi putusan MK karena tetap berpegang teguh pada UU Pilkada yakni pasal 158 ayat 1 huruf b UU No 16 tahun 2016 dan PMK No 5 tahun 2017 terkait ambang batas pengajuan permohonan," kata Samiru via WhatsAppnya,  Jumat (10/08/2018).

Sambung Samiru, putusan MK tidak melenceng jauh dari jawabannya selaku kuasa hukum termohon dalam mengajukan jawaban terkait kedudukan hukum pemohon (legal standing), yang tidak memenuhi syarat sebagai pemohon jauh melewati ambang batas yakni untuk wilayah Sultra masuk pada angka 1,5 persen. Sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

"Dengan tidak diterimanya permohonan pemohon, maka perkara sengketa Pilgub Sultra telah berakhir. Karena putusan MK bersifat final (pertama dan terakhir). Sedangkan untuk pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Sebab pemohon tidak memiliki legal standing," jelasnya.

Ditolaknya pasangan cagub dan cawagub nomor 3 tersebut, membuat pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) sebagai pemilik suara terbanyak di Pilgub Sultra akan memimpin Sultra selama 5 tahun kedepan.(#)

Peliput: LM. Sacril
Editor: Awan

Rate this item
(3 votes)
Read 998 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
Telepon 082291060301

Visitors Counter

565450
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1160
2715
21535
512707
70370
95767
565450