Sunday, October 20, 2019

Praktisi Hukum Sebut KPU Bunuh Diri Jika Tak Lakukan Pergantian Riki Fajar dan Sulkhoni

Written by  May 24 2019
La Ode Abdul Syaban La Ode Abdul Syaban
KENDARI, ButonRayaNews.co.id - Salah satu praktisi hukum Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Syaban menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra bunuh diri jika tidak melakukan pergantian terhadap dua caleg PKS yang saat ini berstatus terpidana. 
 
Pernyataan La Ode Abdul Syaban ini menanggapi pernyataan dari kuasa hukum Sulkhani dan Riki Fajar, La Samiru, yang mengklaim kliennya tidak dapat diganti setelah divonis bersalah dengan pidana kurungan dua bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi.
 
Syaban menuturkan pernyataan La Samiru yang dimuat di beberapa media sangatlah tidak berdasar, karena hanya berdasarkan kepentingan sepihak, bukan karena kepentingan undang-undang.
 
Syaban menjelaskan, berdasarkan pasal 426 ayat 1 huruf d dikatakan bahwa pergantian caleg DPRD dilakukan apabila calon yang terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
 
"Sangatlah tepat jika KPU melakukan pergantian terhadap yang bersangkutan. Justru, KPU bunuh diri jika tidak melakukan pergantian karena bisa saja diadukan ke DKPP," ujar Syaban belum lama ini. 
 
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir menegaskan pihaknya tetap akan melakukan pergantian terhadap dua caleg yang saat ini telah menjalani masa tahanan di Lapas Kendari. 
 
Keputusan tersebut berdasarkan  pada Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 pasal 39 huruf d, bahwa dalam hal terdapat caleg yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 
Ketika inkrach pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, maka KPU menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan menuangkan ke dalam berita acara.
 
"Keadaan hukum putusan tersebut inkrach 15 Mei atau setelah KPU Sultra dan KPU Kota Kendari telah menetapkan perolehan suara, namun belum menetapkan calon terpilih, terhadap calon dimaksud tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih," ungkap La Ode Abdul Natsir, Selasa (21/05/2019).
 
Peliput: Muhammad Al Rajap
Rate this item
(0 votes)
Read 241 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Kontak Redaksi


PT. Media Buton Raya
Alamat Kantor Redaksi :
Jln. Dayanu Ikhsanuddin,
Perum Palm Beach Blok 4, No. 17A,
Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93700
TELEPON/WA 0822 9106 0301 / 0813 5444 5525

Visitors Counter

1695962
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3233
1362
29189
1643979
73744
96715
1695962